Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Wagubsu Terima Kunker Delegasi DPD RI
DPD RI Serap Masukan Sumut Soal RUU Energi Terbarukan
Rabu, 19 Juli 2017 | 11:13:30
SIB/Dok
FOTO BERSAMA : Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba didampingi anggota DPD RI lainnya, berfoto bersama dengan Wagubsu Nurhajizah Marpaung usai kunjungan kerja ke kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (18/7).
Medan (SIB) -Untuk menggali masukan dan menginventarisir berbagai masalah terkait soal RUU Energi Terbarukan yang saat ini sedang diusulkan DPD RI, Delegasi Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sumut.  "Kunjungan kerja ini kami lakukan, dalam rangka menginventarisir masalah dan masukan apa saja yang ada di Sumut terkait dengan energi baru dan energi terbarukan. Jadi masukan ini, sangat kami perlukan sebagai bahan dalam proses pembahasan RUU Energi Terbarukan yang saat ini sedang kami bahas bersama RUU Geologi," ujar Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba di sela-sela kunjungan kerja rombongan DPD RI ke kantor  Gubsu di Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (18/7).

Kehadiran rombongan DPD RI ini disambut Wagubsu Nurhajizah Marpaung didampingi Plt Kadis Pertambangan dan Energi Provsu, Zubaidi. Sedangkan anggota Komite II DPD RI yang hadir bersama Parlindungan Purba, yakni Telue Gozelie dari Babel, Ahmad Syaifullah Malonda dari Sulteng, Riri Damayanti dari Bengkulu, Aceng HM Fikri dari Jabar, Mesakh Mirin dari Papua, Afnan Hadikusumo dari DIY, Rahmijati Jahja dari Gorontalo, Habib Ali Alwi dari Banten, Marhany VP PUA dari Sulut, Permana Sari dari Kalteng, dan Matheus Stefi Pasimanjeku dari Maluku Utara. Juga turut hadir Masyarakat Ketenagalistrikan Sumut, dan sejumlah pengembang serta perwakilan dari kabupaten/kota.

Lebih lanjut dikatakan Parlindungan, pemerintah berupaya mempercepat proses pembahasan RUU Energi Terbarukan. Sebab  Indonesia sudah sangat tertinggal dari negara lain, yang sudah lama meninggalkan energi fosil dan beralih kepada energi terbarukan.

"Kita ini sudah sangat terlambat. China itu sudah lama meninggalkan energi fosil. Ini sekarang kita harus memikirkan aspek yang lebih luas terutama terkait dengan kelangsungan lingkungan kita. Karena itulah diperlukan penguatan agar pengembangan pemanfaatan energi terbarukan dapat cepat melalui penyusunan undang-undang," kata Parlindungan.

Untuk mendapatkan masukan terkait dengan RUU Energi Terbarukan inilah, lanjut Parlindungan, makanya Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke daerah yakni ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumut dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. "Kami ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sehubungan dengan pentingnya RUU ini," terang Parlindungan.

Sementara Wagubsu, Nurhajizah Marpaung mengatakan, mengapresiasi kunjungan kerja Komite II DPD RI tersebut. "Kami mengucapkan terima kasih karena Sumut terpilih menjadi salah satu provinsi untuk dikunjungi DPD RI," kata Nurhajizah.

Dijelaskannya, saat ini peran Pemprovsu semakin meningkat seiring implementasi dari UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana ada kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota yang dialihkan kepada Provinsi, salah satunya adalah izin pertambangan.

Di sisi lain, katanya, Provinsi Sumut memiliki potensi energi yang sangat banyak, mulai dari energi panas bumi, bio massa, bio gas hingga tenaga surya. "Besarnya potensi energi ini membuat kami pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan investor yang mau bekerjasama untuk membangun sumber-sumber ketenagalistrikan seperti dari China dan Korea. Di samping itu pemerintah provinsi juga terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Sumut," terang Nurhajizah.

Dalam pertemuan tersebut, seorang pengembang, Johannes I.W menyampaikan keluhannya terkait dengan regulasi yang berubah-ubah dikeluarkan pemerintah. "Regulasi yang berubah-ubah dari Permen No 12 sekarang muncul lagi Permen No. 19 tahun 2017 menyulitkan bagi kami. Apalagi saat ini pihak perbankan tidak mau lagi memberikan supportnya kepada Indonesia terutama untuk pembangunan mini hydro karena regulasi yang terus berubah-ubah. Kalau bisa ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah," kata Johannes. (A11/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Longsor di Jember, 3 Orang Dilaporkan Tertimbun
Tiang LRT Timpa Rumah, Polisi Periksa Operator
Ada 2 Kader NU yang Bertarung, JK Nilai Pilgub Jatim akan Menarik
KPK Periksa Direksi dan Karyawan PT CGA Terkait Kasus Bupati Rita
Tak Bawa Senter Saat Cari Ikan, Guru Honorer di Aceh Diterkam Buaya
KOMENTAR PEMBACA:
Terdapat 1 komentar untuk artikel ini.
Terimakasih atas infonya, semoga bermanfaat dan sukses terus



Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU