Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Jumlah Pengawas 98 Orang, Disnakertrans Kewalahan Awasi 25 Ribu Perusahaan
Kamis, 20 April 2017 | 15:05:46
Medan (SIB)- Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Provsu mengaku kewalahan mengawasi perusahaan-perusahaan di Sumut yang melanggar  hak-hak pekerja. Pasalnya jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya 98 orang untuk mengawasi  25 ribu perusahaan termasuk UMKM  (Usaha Mikro Kecil dan Menegah).

"Setelah keluarnya UU No23/2014 tentang Pemda, para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. UU ini efektif berlaku mulai Januari 2017 lalu," kata Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Provsu Frans Bangun kepada wartawan, Selasa (18/4) di DPRD Sumut seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Sumut.

Berdasarkan Keputusan Menaker No781, katanya, jumlah perusahaan di Sumut mencapai 10.679 perusahaan. Jumlah itu belum termasuk UMKM kategori pembinaan dan pengawasan. "Jadi total perusahaan dan UMKM yang harus diawasi berjumlah 25 ribu perusahaan. Padahal jumlah pengawas hanya 98 orang.

Karena itu,  pihaknya berharap dari anggota dewan dan pemerintah pusat untuk menambah anggaran pelatihan, pendidikan dan keterampilan untuk pengawas. "Selama ini masih kurang. Kita berupaya agar anggota dewan, pemerintah, termasuk pemerintah pusat memberdayakan dan meningkatkan anggaran untuk memberi pelatihan, pendidikan dan keterampilan," ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi E, tambahnya, banyak perusahaan yang melanggar secara normatif dan non-normatif terhadap hak-hak karyawan, ada PHK, BPJS Kesehatan dan lainnya. "Rapat ini jadi harapan kita agar para pekerja terlindungi, baik upah lembur, cuti dan lainnya. Begitu juga dengan perusahaan,  pemerintah melindungi kedua belah pihak bagaimana tenaga kerja terlindungi hak-haknya dan pengusaha juga ada kepastian berinvestasi di Sumut," tambahnya.

Anggaran
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir H Zahir MAP mengatakan, keterbatasan anggaran dan jumlah pengawas tidak mengurangi niat baik dan kinerja dari Disnakertrans Provsu dalam mengawasi perusahaan. "Disnakertrans Provsu tidak proaktif, seharusnya kalau memang butuh anggaran bisa disampaikan saat rapat anggaran. Saya rasa tidak mungkin Pak Gubernur tidak menyetujuinya," katanya.

Disnakertrans, lanjutnya, harus menyampaikan permasalahan ini dalam Musrenbang, lalu kemudian dibahas di RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah). "Lalu kita bahas dalam rapat anggaran, tahun semalam mereka tidak menyampaikan soal ini saat kita bahas anggaran," ujarnya lagi.

 Zahir juga mengungkapkan ada 69 kasus di 68 perusahaan di Medan dan Deliserdang yang dilaporkan serikat pekerja/buruh ke DPRD Sumut, sehingga Komis E meminta Disnakertrans melakukan inventarisir kasus maupun persoalan buruh  itu yang tidak terselesaikan.

Terkait adanya tuntutan untuk mencabut izin perusahaan yang melanggar ketentuan maupun peraturan ketenagakerjaan, Zahir  menegaskan, lembaga legislatif tidak bisa mengambil sikap meminta pemerintah mencabut izin perusahaan semacam itu "Kalau kita bersikap tegas meminta pemerintah mencabut izin perusahaan, jelas dapat menimbulkan efek yang tidak baik dan menimbulkan pengangguran besar-besaran," ujarnya.(A03/c).
 

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Patung Yesus di Papua Habiskan Rp500 M, Diklaim Termegah di Dunia
PDI-P Jaring Balon Gubsu dan 8 Bupati/Wali Kota Ikuti Pilkada Serentak 2018 di Sumut
Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Sabtu 27 Mei 2017
Polri Ingin CCTV di Setiap Kota Terkoneksi dengan Polres
Kongres Ulama Perempuan di Cirebon Dihadiri Utusan 15 Negara
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU