Hotel Tapian Nauli
Home  / 
DPRDSU Ingatkan Kepala Sekolah, Jangan Pungli Dana BOS Rp3 T untuk Sumut
* Segera Bentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana BOS, Meminimalisir Penyelewengan
Kamis, 12 Januari 2017 | 12:04:29
Ir Zahir MAP
Medan (SIB)- Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir Zahir MAP mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah di kabupaten/kota se-Sumut, agar jangan ada melalukan pungli (pungutan liar)  maupun penyelewengan terhadap dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang sudah dicairkan pemerintah pusat  Rp3 triliun untuk seluruh sekolah SD, SMP dan SMA di Sumut.

"Kita minta semua pihak ikut mengawasi penggunaan dana BOS tersebut, jangan sampai ada penyelewengan maupun pungli. DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati maupun Tim Saber Pungli harus mengawasi secara ketat penggunaannya, jangan sampai anak didik dirugikan," ujar Zahir kepada wartawan, Rabu (11/1) di DPRD Sumut.

Jika ada kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli maupun penyelewengan dalam penggunaan dana BOS tersebut, tandas Ketua F-PDI Perjuangan Sumut itu, diminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, karena dana BOS itu murni untuk operasional sekolah yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kepala sekolah yang langsung mengelola dana BOS tersebut, jangan coba-coba melakukan pungli dalam bentuk apapun terhadap siswa. Jika ketahuan terjadi penyelewengan, pemerintah   harus tegas mencabut dana BOS untuk sekolah tersebut dan oknum-oknumnya diberi sanksi tegas," kata anggota dewan Dapil Kabupaten Batubara ini.

Berkaitan dengan itu, Zahir mengingatkan orang tua siswa, jika ada pungutan liar di sekolah yang dilakukan oknum-oknum kepala sekolah, agar segera melaporkannya ke Dinas Pendidikan setempat. "Sanksinya sangat berat dari pemerintah pusat, sekolah tersebut bisa dihentikan bantuan operasional, termasuk seluruh  subsidi yang ada," katanya.

Seperti diketahui, kata Zahir, pemerintah pusat mengalokasikan dana BOS untuk Sumut  Rp3 triliun melalui Pemprovsu. Kemudian disalurkan kepada rekening  sekolah masing-masing, untuk  digunakan sebagai pembayaran daya (bayar listrik maupun air), biaya habis pakai, penerimaan siswa baru, biaya ujian, rehab kecil-kecilan, biaya pengelolaan, pelaporan, membayar guru honor, beli buku dan lainnya.

"Dana BOS itu hanya bisa digunakan untuk 13 item. Di luar dari itu, tidak diperbolehkan, sehingga kita ingatkan seluruh kepala sekolah yang mengelola dana BOS agar transparan, jangan sampai ada permainan," tandas Zahir seraya meminta bupati/wali kota se Sumut untuk segera membentuk tim pengawasan penggunaan dana BOS, guna meminimalisir terjadinya penyelewengan.

Dengan adanya tim pengawasan penggunaan dana BOS itu nantinya, ujar Zahir, dana sebesar itu akan benar-benar digunakan sesuai manfaatnya seperti yang sudah diprogramkan pemerintah kepada masyarakat, agar seluruh anak negeri dapat mengecap pendidikan. "Jangan  lagi ada anak Indonesia tidak sekolah dengan alasan tidak ada uang," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Zahir kembali mengigatkan seluruh kepala sekolah agar menggunakan dana BOS sesuai dengan Juklak (petunjuk pelaksana) dan Juknis (petunjuk teknis). "Gunakanlah dana BOS sesuai petunjuk, cairkanlah sesuai kebutuhan, jangan ditarik seluruhnya dalam waktu bersamaan," katanya.(A03/ r)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jalan Pertanian di Sipinggan Sidamanik Butuh Perhatian
Jalan Tertimbun Longsor, 87 KK Warga Rimo Bunga Karo Terisolir
Peringati Hari Juang Kartika ke-72, Kodim 0206 Dairi Gelar Berbagai Kegiatan
RAPBD Karo TA 2018 Rp 1,3 Triliun Defisit Rp 85 Miliar Lebih
Menyambut HJK, Kodim 0108/Agara Bedah Rumah Warga
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU