Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
H Bahrumsyah: Perlu Perda Untuk Payung Hukum Penggunaan Dana CSR
Rabu, 11 Januari 2017 | 16:36:27
Medan (SIB)- Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan H Bahrumsyah SH mengatakan, pembangunan tidak hanya dikerjakan lewat dana APBD, stakeholder seperti perseoran terbatas baik swasta maupun BUMN harus ikut berpartisipasi. Karena kehadiran perusahaan selain berpotensi menaikkan PAD dan menambah lapangan pekerjaan juga harus berdampak terhadap lingkungan setempat.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan usai Paripurna Ranperda Kota Medan tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dengan agenda nota jawaban Wali Kota terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi yang disampaikan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Selasa (10/1) di DPRD Medan.

Kehadiran perusahaan di Medan kata Anggota Komisi B ini harus bias dirasakan masyarakat. Perusahaan harus menyisihkan keuntungan perusahaan untuk pembangunan masyarakat. Selama ini perusahaan hanya menyalurkan lewat kegiatan social, melalui lembaga atau yayasan sehingga belum tentu CSR itu tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Untuk itulah kata Bahrum perlu ada Perda untuk memayungi program penggunaan CSR agar ada keseragaman dan penggunaannya terukur. Berdasarkan UU perusahaan harus menyisihkan 2%-3% CSR perusahaan untuk masyarakat. Tapi lewat Perda CSR penggunaannya bisa diajukan oleh Pemko yang dikelola oleh lembaga atau yayasan tapi di dalamnya ada unsur Pemko setingkat Eselon II untuk mengawasinya.

"Misalnya saja untuk pembangunan infrastruktur atau pelestarian lingkungan hidup melalui CSR Pemko bias mengajukannya kepada perusahaan. Sebagai pendukung, Pemko juga ikut membantu dengan mengucurkan anggaran 5 persen dari PAD. Infrastruktur dibangun mungkin dengan alasan mobil truk kontainer milik perusahaan keluar masuk sehingga jalan rusak dan terjadi polusi. Maka perlu pembangunan infrastruktur dan penanaman pohon dari CSR dibantu dana Pemko," terangnya.

Menurut dia, jika CSR bisa menangani infrastruktur maupun drainase, maka Pemko bisa menghemat anggaran dan mengalihkan anggaran yang tidak jadi terpakai untuk penggunaan lain. Tidak hanya terbatas untuk infrastruktur, bisa saja untuk kegiatan sosial, misalnya untuk bea siswa, pengobatan gratis, mendukung pelaku UMKM dan banyak kegunaan lainnya yang mendukung pembangunan.

"Tapi Pemko mengajukan programnya kepada perusahaan, ini semacam otorita, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi atau yayasan tapi di dalamnya ada pejabat setingkat SKPD. Tujuannya agar CSR lebih terintegrasi penggunaannya menjadi lebih tepat sasaran dan dirasakan masyarakat," tuturnya. (A10/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gubernur Riau: Rohul Merupakan Daerah Strategis
2 Gajah Mati di Aceh Timur Berusia 10 dan 20 Tahun
Massa Koalisi Transportasi Aceh Tolak Kehadiran Angkutan Online
Banjir di Sungai Dekat Gunung Slamet, Banyak Kendaraan Hanyut
Jumlah Napi Tipikor di Indonesia 3.801 Orang, Paling Banyak di Jatim
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU