Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Sidang Lanjutan Pembangunan Taman di Binjai
Saksi Akui Proyek Selesai Tahun 2012 Tapi Diperiksa Tim dari USU Tahun 2014
Rabu, 11 Januari 2017 | 13:54:04
Medan (SIB)- Pengerjaan proyek pembangunan taman di Lapangan Merdeka yang dilakukan Muliadi Sitinjak telah selesai dilaksanakan pada tahun 2012 namun pemeriksaan oleh tim ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU) dilakukan tahun 2014.

Hal itu diungkapkan Tangkas, saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene dari Kejari Binjai pada sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Taman di Lapangan Merdeka Binjai di Ruang Utama Pengadilan Tipikor, PN Medan, Senin (9/1).

"Diketahui adanya kerugian negara terkait tidak sesuainya volume dan spesifikasinya yang telah ditentukan ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai," ujarnya di depan majelis hakim yang diketuai Herwan Effendy Nasution, SH.

Namun ketika disinggung apakah dirinya yang mengerjakan proyek tersebut, saksi menyatakan benar, sebelumnya adalah hubungan dirinya dengan terdakwa terkait dengan Akte 46.

"Dimana akte tersebut dibuat karena terdakwa memiliki hutang sebesar Rp140 juta. Dalam akte tersebut dibuat bahwa saya yang bertanggungjawab dalam pengerjaan proyek taman tersebut dan segala pembayaran akan masuk ke rekening perusahaannya," ujar Tangkas.

Akan tetapi, lanjut dia belakangan pengerjaan tersebut tidak dilakukan olehnya dan diambil alih oleh Muliadi Sitinjak yaitu mertuanya sendiri. "Mengingat hutang piutang tersebut yang dipakai oleh Edi yang diberikan Tangkas, saya sendiri, merupakan uang mertua saya sehingga untuk selanjutnya antara mereka berdua. Dalam hal ini secara otomatis akte 46 tersebut saya batalkan dan dianggap telah selesai hubungan hutang piutang tersebut mengingat tidak ada hubungan antara saya dengan terdakwa (Edi) Wakil Direktur CV Cristiano Mandiri tersebut," lanjut Tangkas kembali.

Hal itu juga diungkapkan Komisaris CV Cristiano Mandiri Ramlan bahwa adanya kerugian negara yang berupa tidak sesuainya volume dan spesifikasinya dalam pengerjaan proyek taman tersebut setelah diperiksa oleh pihak kejaksaan. "Sebelumnya saya tidak tahu, mengingat setelah adanya akte pengangkatan Edi menjadi Wakil Direktur di CV Cristiano Mandiri, kita putus komunikasi dan baru saat ini kembali terjadi komunikasi," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, perusahaan tidak mendapatkan fee dari pengerjaan proyek yang dilakukan Edi hanya pembayaran pajak saja yang dilakukan Edi. "Terkait dengan pemenang tender di dalam pengerjaan proyek tersebut saya tahu, namun belakangan ketika disubkan ke perusahaan lain saya tidak tahu," terangnya kembali.

Usai mendengarkan keterangan saksi, penasehat hukum terdakwa Afrizon menyatakan bahwa proyek telah dikerjakan. "Pemeriksaan yang dilakukan tim ahli dari USU setelah dua tahun selesai pembangunan, seharusnya sesuai Peraturan Presiden (Perpres) pemeriksaan dilakukan enam bulan setelah selesai dibangun," ujarnya.

Artinya, lanjut Afrizon, selama dua tahun berjalan hasil dari pengerjaan proyek tersebut telah digunakan berbagai kegiatan kemasyarakatan sehingga hal ini dapat menurunkan kwalitas dari proyek pembangunan tersebut. "Selain itu, tim ahli dari USU yang melakukan pemeriksaan tidak ditemani tim PPK, KPA, pengawas maupun panitia penerima barang ketika itu," ujar Afrizon kembali.

Sebelumya, perkara ini bermula dari program pembangunan taman di Lapangan Merdeka Binjai tahun anggaran 2012 senilai Rp1,5 miliar. Namun, proses pengerjaannya dikatakan jaksa tidak sesuai kontrak. Akibatnya negara dirugikan Rp 239 juta. (A15/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
2 Heli BNPB Dikerahkan Padamkan 69 Hektare Lahan Terbakar di Aceh
Menhan Ingatkan Purnawirawan Pegang Teguh Sumpah Prajurit
Polisi Canangkan Bulan Tertib Trotoar pada Agustus 2017
Dirjen Bina Marga: Tol Darurat Berdebu, Kami Perbaiki di 2018
Tolak Reklamasi, Aliansi Nelayan Gelar Demo di Gedung DPRD DKI
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU