Home  / 
Kebiasaan Buruk DPRD Simalungun, Paripurna Selalu Molor
* Disesalkan Kenaikan Gaji 100 Persen
Kamis, 12 Juli 2018 | 21:45:20
Simalungun (SIB)- Sejumlah organisasi masyarakat menyesalkan kenaikan gaji anggota DPRD Simalungun yang mencapai 100 persen. Pasalnya, kenaikan gaji tersebut tidak relevan dengan profesionalisme kerja. 

"Gaji naik tapi jadwal rapat paripurna selalu molor. Itu sudah menjadi kebiasaan buruk anggota DPRD Simalungun," kata Ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kecamatan Raya Tryson Saragih di Pamatangraya, Rabu (11/7). 

Tryson Saragih atau biasa digelar Bung Bogel yang juga sebagai Ketua Karate-Do Tako Simalungun itu menyesalkan kenaikan gaji anggota DPRD Simalungun dari Rp 17 juta menjadi Rp 36 juta per bulan. Kenaikan itu dinilai sangat fantastis namun tidak dibarengi kerja maksimal. 

"Dengan kenaikan gaji itu, sepatutnya para anggota dewan kerja profesional. Tapi, selama ini, belum pernah 100 persen tingkat kehadiran anggota DPRD Simalungun dalam mengikuti rapat paripurna, begitu juga rapat-rapat biasa," ujar Bung Bogel. 

"Jika dihitung-hitung, 50 anggota DPRD Simalungun mendapat gaji yang dirata-ratakan Rp 35 juta sebulan, maka total anggaran yang harus dikeluarkan Rp sekitar Rp 1,75 miliar sebulan. Dalam setahun digelontorkan anggaran hanya untuk gaji anggota dewan Rp 21 miliar. Lain lagi untuk biaya reses, Kunker, Bimtek dan lain sebagainya," urainya. 

Ia meminta para anggota DPRD Simalungun menunjukkan kerja profesional terutama dalam meningkatkan pembangunan. Kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan ketimbang memperkaya diri sendiri. 

Terpisah, Pendiri Koalisi Rakyat untuk Siantar-Simalungun Sejahtera (KoRaSSS) Drs Rikanson Jutamardi Purba Ak mengatakan, sudah waktunya rakyat Simalungun mengevaluasi wakilnya di parlemen/legislatif. 

Menurutnya, bagi anggota dewan yang selama ini menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dengan baik sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk mengelola daerah tentunya punya nilai plus untuk dipilih kembali jika mencalonkan pada pemilihan legislatif di tahun 2019. Tapi sebaliknya, bagi yang malas mengikuti rapat-rapat kemungkinan tidak terpilih kembali. 

"Rakyat rugi jika wakilnya makan gaji buta. Jika gaji naik dan kinerja bagus, itu adalah hal yang wajar. Tapi jika sebaliknya, itu namanya perampokan atas hak rakyat yang sudah memilih wakilnya. Anggota DPRD itu digaji dari uang rakyat," tegas Rikanson. 

Seperti diketahui, rapat paripurna DPRD Simalungun molor pada Jumat 6 Juli 2018. Hal serupa kembali molor berjam-jam pada Senin 9 Juli 2018, dimana dijadwalkan mulai pukul 09.30 WIB tapi realisasi pukul 15.00 WIB. Rapat paripurna juga molor, Selasa 10 Juli 2018. Molornya rapat itu disebabkan persentase tingkat kehadiran anggota dewan tidak korum.  

Sekretaris DPRD Simalungun Jontalidin Purba saat dikonfirmasi SIB, tidak menampik molornya jadwal rapat paripurna DPRD Simalungun tersebut. Ia juga membenarkan kenaikan gaji anggota DPRD Simalungun, dari Rp 17 juta menjadi kurang lebih 36 juta (belum adanya potongan). (D05/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Seribuan Pekerja dan Buruh Perkebunan Deklarasi Dukung Jokowi-Ma ruf Amin
Pimpin Jubir Timses Prabowo, Dahnil Anzar Mundur dari PNS
Prabowo Disindir Tak Berprestasi, Gerindra Pamer Capaian Pencak Silat
Presiden Jokowi Direncanakan Hadiri Perayaan Natal Nasional 2018 di Medan
Foto "Habib" Sandiaga Editan, Aslinya Wajah Habib Bahar bin Smith
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU