Home  / 
Massa Mahasiswa Minta Pembangunan Jembatan di Batubara TA 2015 Senilai Rp 1,4 M Diusut
Jumat, 23 Maret 2018 | 19:47:43
SIB/Dok
UNJUKRASA: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Batubara (BMP2B) berunjukrasa di Kantor Bupati Batubara, Rabu (21/3) di Limapuluh menuntut temuan BPK tahun 2016 senilai Rp 1 MilIar lebih yang belum dikembalikan rekanan untuk di proses hukum.
Batubara (SIB) -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Batubara (BMP2B) berunjukrasa di halaman Kantor Bupati Batubara, Rabu (21/3), meminta temuan BPK dalam pembangunan jembatan plat beton tahun 2015 dibawa ke ranah hukum.

Kordinator aksi Darmawan Nasution dalam orasinya mengatakan, pekerjaan proyek pembangunan jembatan plat beton di Dusun V Desa Kwala Gunung Kecamatan Limapuluh TA 2015 dengan pagu Rp 1,4 miliar lebih yang dikerjakan CV MJT tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak.

Bahkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April 2016, pekerjaan abutmen jembatan dan pekerjaan bangunan komposit bagian lantai jembatan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap kuat tekan beton jembatan yang dilakukan di Politeknik Negeri Medan.

Sebab itu, BPK memerintahkan CV MJT sebagai pelaksana proyek untuk mengembalikan Rp 1 miliar lebih dari jumlah anggaran Rp 1,4 miliar lebih yang sudah dibayarkan lunas berdasarkan SPPD Nomor 05984/SPPD/2015 tanggal 30 Desember 2015 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas daerah.

Namun hingga kini, kerugian keuangan negara pada proyek tersebut baru dikembalikan ke kas daerah dengan cara cicil sebesar Rp50 juta oleh pihak CV MJT.
Untuk itu, pengunjukrasa meminta penegak hukum yakni Polres dan Kejari Batubara menindaklanjuti persoalan tersebut.

Kordinator Lapangan Azmi Akbar menambahkan, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Hasil Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, di mana setiap pejabat wajib menindaklanjuti hasil temuan BPK selambat-lambatnya 60 hari kalender, massa tenggang pengembalian kerugian negara sudah lewat.

Amatan SIB, unjukrasa yang awalnya berjalan tertib berubah memanas setelah berorasi hampir 30 menit, namun tidak satu pun pejabat jajaran Pemkab Batubara datang menemui mereka guna menanggapi tuntutannya.

Setelah sempat terjadi aksi saling dorong, akhirnya ketegangan mereda setelah Kasatpol PP Batubara melalui Kabid Trantib Elfandi menyampaikan Pjs Bupati sedang ada urusan di Medan serta beberapa pejabat tinggi pratama lainnya juga sedang ada tugas luar.

"Karena Pjs Bupati dan para asisten tidak berada di tempat, maka aspirasi adik-adik saya yang tampung dan akan saya sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti secepatnya," ujarnya.

Massa kemudian bergerak menuju Kantor Kejari Batubara guna menyampaikan laporan resmi atas kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara miliaran rupiah itu. (E11/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gubsu: Ulama sebagai Tempat Mengadu
Wakil Dubes AS Bahas Persoalan Perempuan dan Anak, Termasuk Investasi di Sumut
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI di Chicago
KPU RI Tetapkan Komisioner KPU Sumut Periode 2018-2023
JK Pimpin Delegasi Indonesia di Sidang Umum ke-73 PBB
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU