Home  / 
Bupati Berhentikan Kades, Ribuan Warga Lumbandolok Blokir Jalinsum di Madina
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:35:55
SIB/ Latif Lubis
BLOKIR JALINSUM : Ribuan Warga Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Madina memblokir Jalinsum selama 2 jam hingga mengakibatkan kemacetan hingga 5 Km, Rabu (21/2), menuntut pengaktifan kembali kepala desa mereka yang dicopot Bupati Madina.
Panyabungan (SIB) -Seribuan warga Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memblokir jalan lintas Sumatera (Jalinsum), Rabu (21/2), mendesak Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Lumbandolok, H Muammar Nasution.

Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 8.00 Wib. Diawali zikir akbar dan doa bersama di badan jalan, sehingga menyebabkan kemacetan panjang mencapai 5 Km.
Informasi dihimpun SIB di lokasi, aksi demo ini akibat terbitnya Surat Keputusan Bupati Madina Nomor 141/0068/K/2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu.

Dalam surat yang ditandatangani Bupati Dahlan Hasan Nasution pada 7 Februari 2018 tersebut, pertimbangannya adalah berdasarkan  hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Inspektorat Kabupaten Madina Nomor 001/LHP/PDTT/2018 tanggal 22 Januari 2018 terhadap Muammar atas ketidakmampuan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa serta tidak dapat mengayomi masyarakat Desa Lumbandolok.

Dalam suratnya  Bupati Madina Nomor 700/0188/Insp/2018 tanggal 24 Januari 2018, perihal penyampaian LHP dengan tujuan tertentu atas Kepala Desa Lumbandolok. Hal ini mengakibatkan telah merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu. Dan kades H Muammar dalam surat tersebut dianggap telah melanggar lima pasal meliputi UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Lalu, Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Dan, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Sementara, warga Desa Lumban Dolok bernama Suparman Pulungan kepada SIB di lokasi demo menerangkan, masyarakat menolak pemberhentian kepala desa tersebut  karena dinilai sepihak tanpa ada alasan yang jelas.

Di sisi lain, menurut Suparman, masyarakat beranggapan Muammar merupakan kepala desa yang layak dipertahankan untuk memimpin desa tersebut.

Dalam aksi blokir Jalinsum tersebut, selain menuntut supaya Kades H Muammar kembali diaktifkan, warga Desa Lumbandolok juga meminta salah satu guru SMP Negeri di Natal bernama Parwis Nasution segera ditarik kembali dan ditempatkan mengajar di sekolah semula.

Pantauan SIB, sekitar satu jam setelah pemblokiran jalan, Kapolres Madina AKBP Martri Sonny turun menemui warga dan Kepala Desa H Muammar yang sejak awal berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang melakukan aksi pemblokiran jalan.

Kapolres mengajak kepala desa bernegosiasi supaya masyarakat yang menduduki Jalinsum membubarkan diri, karena kemacetan sudah cukup panjang sekitar 5 Km.

"Apapun aspirasi dan tuntutan yang disampaikan masyarakat akan kami sampaikan kepada pak Bupati. Tapi kami mohon supaya jalan ini dibuka, kasihan kita sama pengguna jalan, karena jalan sudah macet panjang," ujar Martri Sonny kepada  pengunjukrasa.

Namun, permintaan Kapolres itu tidak dikabulkan masyarakat. Mereka menegaskan tidak akan membuka jalan sampai Bupati Madina mencabut SK Pemberhentian Kades Lumbandolok tersebut.

Tidak berapa lama, Kepala Bagian Hukum Setdakab Madina yang juga Plt Asisten Tata Praja, Alamul Haq Daulay yang menemui masyarakat menyampaikan bahwa Bupati Madina sedang tugas ke luar kota. Dia menjanjikan aspirasi masyarakat itu akan disampaikannya kepada Bupati.

Tetapi, penjelasan Alamul Haq itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat termasuk H Muammar.

Mereka meminta penegasan kepada Alamul Haq dan meminta jawaban pasti dari Bupati apakah bersedia mencabut SK Pemberhentian Kepala Desa atau tidak.

"Kami tidak mau hanya sebatas janji dan disampaikan saja, tetapi kami butuh jawaban hari ini juga. Tolong hubungi Bupati sekarang juga, apakah bersedia mencabut SK pemberhentian tersebut atau tidak. Karena kami butuh jawaban yang pasti saat ini juga," kata Muammar.

Akhirnya setelah  menghubungi Bupati Madina, Alamul Haq memberikan penjelasan bahwa Bupati bersedia mencabut surat pemberhentian kepala desa Lumbandolok tersebut. Dan secara tertulis secepatnya akan diterbitkan SK pengaktifan kembali.

"Pak Bupati sudah bersedia menerima tuntutan kita, surat secara tertulis akan menyusul. Karena itu kami memohon supaya masyarakat meninggalkan badan jalan, karena kita kasihan sama pengguna jalan yang lain," terangnya.

Mendapat jawaban itu, masyarakat sambil meneriakkan 'Allahu Akbar' bersedia meninggalkan tempat mereka dan meminta supaya Pemkab Madina menepati janjinya menerbitkan SK pengaktifan kembali Kepala Desa Lumbandolok, H Muammar. (G09/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
KPK Telusuri Properti Bupati Rita ke Legal Manager Agung Podomoro
DPP N4J Rayakan HUT ke-57 Presiden Jokowi di Medan
Besok Kampanye Akbar Djoss Dihadiri Ketum PDIP Megawati
Arus Balik Gunakan KA dan Pesawat Naik Signifikan, Bus Normal
Bercanda Bom di Bandara Komodo, WN Portugal Dibawa ke Kantor Polisi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU