Home  / 
Camat Tidak Hadiri Rapat Lintas Komisi, DPRD Ancam Batalkan Gaji Kepling di Tanjungbalai
Jumat, 12 Januari 2018 | 23:09:57
SIB/ Regen Silaban
TIDAK HADIR : Lurah dan Camat se-Kota Tanjungbalai tidak hadir dalam rapat sidang terkait tindaklanjut permasalahan pemilihan Kepling yang diselenggarakan oleh lintas komisi DPRD Tanjungbalai, Kamis (11/1), di Aula I Gedung DPRD Tanjungbalai.
Tanjungbalai (SIB)  -Tindak lanjut permasalahan pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) yang dinilai tidak sesuai dan lari dari Perwa No 2 tahun 2016 di Tanjungbalai, lintas Komisi DPRD Tanjungbalai untuk yang ketiga kalinya menggelar rapat, Kamis (11/1), di Aula I Gedung DPRD Tanjungbalai. Sayangnya, rapat itu tidak dihadiri Lurah dan Camat yang telah diundang sebelumnya dan hanya dihadiri 10 anggota dewan dari lintas komisi bersama warga yang secara sukarela datang ingin tahu tindak lanjut permasalahan Kepling tersebut.

Alhasil, anggota DPRD Tanjungbalai dari lintas komisi dipimpin Ridwan Ritonga bersama dewan lainnya yakni Nariadi, Sahrial Bakti, M Yusuf, Hj Nessy, Hj Sopya Zahara, Zulkifli Siahaan, Herna Veva, Sarifuddin Harahap dan Tedy Erwin kecewa atas ketidakhadiran Lurah dan Camat tersebut. Mereka mengatakan akan membatalkan anggaran gaji Kepling tahun ini karena menilai Camat se-Tanjungbalai tidak kooperatif dan tidak menghargai sidang yang digelar anggota dewan.

"Camat tidak kooperatif dan tidak menghargai sidang dewan terhormat dengan tidak hadir tanpa ada pemberitahuan. Jika besok (hari ini) juga tidak hadir, maka anggaran gaji Kepling akan ditunda bila perlu kita batalkan ," ucap Hj Nessy anggota DPRD Tanjungbalai dari Fraksi Partai Hanura dengan nada kesal.

Padahal, dikatakannya, rapat tersebut untuk kepentingan masyarakat Tanjungbalai untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepling yang dinilai menyalahi aturan dan seharusnya dihadiri seluruh Camat dan Lurah, Inspektorat, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan sesuai surat undangan yang telah dilayangkan Sekwan.

"Dewan adalah lembaga yang terhormat tapi tidak dihargai. Sikap mereka ini bisa menimbulkan rasa ketidak percayaan rakyat kepada pemerintah. Padahal, DPRD di sini karena respon terhadap aspirasi rakyat," ucap Sahrial Bakti anggota dewan dari Fraksi PKB.

Senada juga dikatakan Herna Veva anggota dewan dari Fraksi PDIP dalam rapat itu dengan tegas akan membuat surat kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mengganti Lurah dan Camat, karena tidak menghargai sidang dewan yang telah dijadwalkan demi penyelesaian permasalahan penetapan SK Kepling oleh Camat yang dinilai melanggar aturan yang berlaku. " Dua hal kita akan membuat surat ke Pemko Tanjungbalai, pertama agar mengganti Lurah dan Camat dan kedua tidak akan menganggarkan gaji Kepling," pungkasnya.

Rapat akhirnya ditunda sehari dan kembali dijadwalkan hari ini, Jumat (12/1) pagi. Para undangan lainnya yang hadir yakni mewakili Dandim Kapten Indra Bakti, perwakilan Polres Tanjungbalai dan masyarakat yang datang harus pulang dengan kecewa, karena tidak memperoleh hasil tindak lanjut permasalahan pemilihan Kepling yang lagi hangat saat ini. (E09/BR5/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Camat Diminta Tertibkan Barang Dagangan di Trotoar Jalan Brigjen Katamso
Banjir Rob di Kampung Nelayan Belum Diatasi, Wali Kota Diminta Prioritaskan Pembangunan di Medan Utara
Polsek Kutalimbaru Mediasi Penyelesaian Sengketa Warga Dipicu Sapi Rusak Tanaman Jagung
Masyarakat Ramai Saksikan Pawai Obor Asian Para Games 2018 di Medan
Belajar dari Semangat Ginting
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU