Home  / 
Pembangunan Gedung ICU RSUD Kotapinang Rp 10,9 M Tidak Selesai
Jumat, 12 Januari 2018 | 23:08:56
SIB/Barita Manullang
TAK SELESAI: Pembangunan Gedung ICU RSUD Kotapinang senilai Rp 10,9 miliar hingga akhir Desember 2017 tidak selesai dikerjakan rekanan PT Tisa Lestari. Foto dipetik, Kamis (11/1).
Kotapinang (SIB) -Hingga akhir Desember 2017, pembangunan Gedung ICU RSUD Kotapinang senilai Rp10,9 miliar lebih di Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), tidak selesai dikerjakan.

Pada plank proyek dengan nomor kontrak 03/K8NTRAK/PPK/F/RSUD/2017 tercantum tanggal kontrak 15 September 2017 dengan nilai kontrak Rp 10.981.657.000 dan pelaksana pekerjaan tercatat PT Tisa Lestari. Pantauan SIB, Kamis (11/1), proyek pembangunan Gedung ICU RSUD Kotapinang terlihat masih dikerjakan beberapa pekerja bangunan.

Limbong, aktivis mahasiswa pemerhati pembangunan di Kotapinang mengharapkan Bupati Labusel melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak mencairkan dana proyek tersebut sebelum pengerjaan proyek selesai. Selain itu, Pemkab Labusel harus benar-benar mengawasi dan bersikap tegas dengan memblacklist rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu (wanprestasi).

"Akibat proyek pembangunan Gedung ICU RSUD Kotapinang dikerjakan tidak tepat waktu, pelayanan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan menjadi terganggu. Ini tentu sangat merugikan masyarakat yang telah lama menanti tersedianya pelayanan kesehatan khusus ICU," ujar Limbong.

Limbong juga mengatakan, tidak rampungnya pengerjaan pembangunan Gedung ICU oleh perusahaan pelaksana ini dapat dikenakan denda sesuai ketentuan.

"Penerapan denda kepada rekanan ini diindikasikan adanya kelalaian kontraktor tidak profesional melaksanakan pekerjaan bernilai miliaran rupiah," tegas Limbong.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemkab Labusel, Rambe yang dihubungi SIB melalui telepon selulernya, Kamis (11/1), tidak berhasil.

Sementara sejumlah anggota DPRD Labusel membenarkan pemberlakuan denda kepada setiap rekanan yang ditemukan bermasalah, seperti pekerjaan tidak rampung hingga berakhirnya masa kontrak.

"Jika rekanan tidak dapat merampungkan pekerjaan hingga masa kontrak berakhir maka dapat di berlakukan denda sesuai ketentuan," ujar anggota DPRD Labusel M Aris. (F07/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gerak Jalan Beregu dan Jalan Santai Brigade Kartini AMPI Medan
BI dan DPRD Harus Kordinasi Atasi Pengangguran dan Kemiskinan di Medan
KPU Gelar Coklit Serentak Nasional di Hamparanperak
Wagubsu Jenguk Bocah Korban Penganiayaan dari Paluta di RS Adam Malik
Gubsu Tengku Erry Harapkan JCI Medan Bisa Tingkatkan Peran Pemuda
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU