Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Dua Kali Tidak Kourum, Rapat Banmus DPRD Humbahas Gagal Dilaksanakan
* RAPBD Humbahas TA 2018 Terancam Tidak Dibahas
Selasa, 14 November 2017 | 20:19:30
Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit
Humbahas (SIB) -Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) untuk menetapkan jadwal rapat paripurna pembahasan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, pada Jumat (9/11) lalu gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi kourum, dan yang sama juga terulang, pada Senin (13/11)

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit ketika ditemui SIB di ruang kerjanya, Senin sore. Dia mengaku, tidak mengetahui apa alasan pasti dari para anggota Banmus sehingga tidak menghadiri rapat itu. Padahal, jadwal rapat Banmus itu merupakan keputusan dari rapat unsur pimpinan DPRD yang dihadiri oleh 3 pimpinan dewan, 6 fraksi, ketua-ketua komisi, serta ketua BKD, pada hari Kamis (9/11) lalu.

Namun entah mengapa, kata dia, dua unsur pimpinan dewan dan lima anggota Banmus malah tidak menghadiri rapat tersebut. Padahal paripurna revisi RPJMD 2016-2021 itu merupakan salah satu syarat agar R-APBD TA 2018 dapat dibahas oleh eksekutif dan legislatif, sehingga, apabila revisi RPJMD itu tidak segera dibahas, maka R-APBD Humbahas TA 2018 terancam tidak akan diparipurnakan.

"Sesuai dengan Tatib, jumlah minimum anggota rapat yang hadir harus 1/2 n + 1. Pada rapat pertama hari Jumat, jumlah anggota Banmus yang hadir hanya lima orang sudah termasuk saya sendiri sebagai pimpinan dewan. Kita sudah scors 2 kali satu jam, tetap tidak kourum. Maka oleh anggota Banmus menyarankan supaya dijadwalkan hari ini (Senin).

Kita harapkan seluruh anggota Banmus datang. Ternyata toh tidak kourum dan sudah kita scors 2 kali satu jam. Sehingga dengan tidak hadirnya mereka, kita stop dulu sampai di situ. Dan sesuai dengan tata tertib, kita akan melakukan rapat unsur pimpinan. Kita akan pertanyakan apa solusi dan alasan mereka berhalangan hadir. Paling lama Senin depan harus kita jadwalkan kembali," katanya.

Ketika ditanya apa kira-kira konsekuensi apabila nantinya rapat Banmus itu tetap tidak kourum?, Manaek mengaku kalau hal itu kembali kepada hati nurani para anggota Banmus. Apakah mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok atau kepentingan seluruh masyarakat Humbahas.

Dan sejauh ini dia tidak mengetahui apa kira-kira alasan mereka tidak hadir. Padahal dia sangat berharap, apabila ada sesuatu hal yang perlu dikoreksi alangkah baiknya disampaikan melalui forum, agar dapat dicarikan solusi yang lebih baik. Bukan sebaliknya jadi mengelak dan tidak tahu keberadaannya.  

"Harapan kita kepada semua pimpinan dan anggota DPRD Humbahas supaya semua mengutamakan kepentingan umum. Jangan hanya kepentingan sesaat atau kelompok. Kita ingatlah tugas kita sebagai wakil rakyat," pungkasnya.

Adapun ketujuh anggota Banmus yang tidak hadir itu antara lain terdiri dari, Jimmy Togu Puba (wakil ketua I), Bukka Lumbantoruan, dan Ronald Lumbangaol dari Fraksi Gerindra, Marsono Simamora (wakil ketua II) dan Tulus  Hutasoit dari Fraksi Nasdem PKB, Jonser Purba dari Fraksi Amanat Demokrat dan Bantu Tambunan dari Fraksi Golkar.

Sementara anggota Banmus yang hadir terdiri dari Manaek Hutasoit dan David Mahulae dari Fraksi Golkar, Minter Tumanggor dari Fraksi PDIP, Martini Purba dari Fraksi Hanura, dan Saut Nainggolan dari Fraksi Nasdem. 

"Dari ketujuh anggota Banmus yang tidak hadir untuk hari ini, dua di antaranya membuat pemberitahuan, yakni Ronald Lumbangaol dan Bantu Tambunan.
Selebihnya tidak ada," kata Plt Sekwan Makden Sihombing.

Menanggapi hal itu, salah seorang tokoh pemuda Humbahas Hunter Simamora sangat menyayangkan sikap dari para anggota Banmus yang tidak hadir dalam pembahasan Revisi RPJMD 2016-2021 tersebut. Menurut dia, ketidakhadiran mereka merupakan sebuah bentuk perlawanan dan penghambatan terhadap pembangunan daerah itu. Karena pembahasan revisi RPJMD tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Sebab, dalam RPJMD itulah kata dia, dituangkan program kegiatan pada R-APBD TA 2018.

"Kita sangat menyayangkan sikap para anggota Banmus DPRD Humbahas yang tidak hadir dalam dua kali rapat yang dijadwalkan. Kita kita juga sangat heran. Katanya mereka wakil rakyat. Tapi tidak mau membahas revisi RPJMD 2016-2021. Ada apa dengan mereka?," ujarnya.

Lebih lanjut, Satgas Inti IPK Kabupaten Humbahas menilai, dengan kondisi seperti ini, para anggota dewan yang tidak hadir itu tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat. Dan sudah lebih dominan dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Untuk itu dia berharap, agar para wakil rakyat itu bisa memilah-milah antara hak dan kewajiban mereka. "Mereka itu dipilih oleh rakyat. Jadi janganlah hanya kepentingan pribadi dan kelompok, kepentingan rakyat jadi terabaikan," pungkasnya. (BR8/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Coba Tabrak Petugas, Bandar Narkoba Bertato Ditembak Mati di Medan
Proyek Turap Jalan Cor Beton di Silau Laut Asahan Gunakan Batu Bata Lapuk
Korupsi Alat Tangkap dan Bibit Ikan, 2 Mantan Kadiskanla Madina Ditahan Kejaksaan
Ada Seminar Cara Dapat 4 Istri, PKS: Poligami Bukan untuk Diobral
Gerakan Radikalisme Jadi Atensi Presiden dan Kiyai
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU