Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Puluhan Aktivis LSM dan Mahasiswa Demo ke Kantor Bupati dan DPRK Agara
Tuntut Pemkab Secepatnya Mengeluarkan SK Bidan dan Bayarkan
Kamis, 12 Oktober 2017 | 21:24:32
SIB/Armentoni Munthe
ORASI : Salah satu dari puluhan pendemo, menyampaikan orasi di depan kantor DPRK Agara, Rabu (11/10).
Kutacane (SIB) -Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum LSM Lembaga Pemantau Pembangunan Pemantau Aset Daerah (LP3AD) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tenggara (Agara) demo ke kantor Bupati dan DPRK Aceh Tenggara, Rabu (11/10).

Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Aceh Tenggara, agar secepatnya mengeluarkan SK Bidan PTT yang sudah diangkat menjadi PNS sesuai dengan NIP yang dikeluarkan oleh Menpan RB serta gaji dari Bulan Mei s/d Oktober 2017  (TMT Mei 2017).

Awalnya, Reza Eka Patra dan Muhammad Masir ST selaku koordinator dan penanggung jawab aksi dan teman-teman melakukan demo ke kantor Bupati Aceh Tenggara, namun tidak ada tanggapan dan melanjutkan aksinya ke kantor DPRK Aceh Tenggara.

Di depan kantor DPRK, para pendemo sempat juga melakukan doa bersama, dengan cara duduk melingkar di tengah jalan raya, dengan pengawalan dari jajaran Polres 108 Aceh Tenggara, setelah menyampaikan orasinya.

Di kantor DPRK, rombongan pendemo bertemu dengan Ketua DPRK Irwandi Desky, anggota DPRK dari Komisi A, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia  (BKPSDM) Drs Jamaludin MPd mewakili Sekda dan wakil Bupati Aceh Tenggara.

Kepada para pendemo, Ketua DPRK dan anggota DPRK lainnya, Drs Jamaludin MPd menjelaskan, masalah SK Bidan, akan  secepatnya dikeluarkan dan masih dalam proses pembuatan, sedangkan terkait masalah gaji para bidan akan dibayarkan pada TMT Januari 2018.

Setelah mendapat jawaban dari pihak pemerintah, akhirnya rombongan pendemo membubarkan diri dengan tertib.

Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia  (IBI) Aceh Tenggara Sri Yulia SKM saat dihubungi  via telepon selulernya kepada SIB menuturkan, terkait adanya aktivis LSM dan mahasiswa yang melakukan aksi demo menuntut Pemkab agar mengeluarkan SK Bidan dan membayarkan gaji mereka, ia sama sekali tidak tahu. "Pihak pendemo tidak pernah memberitahu saya, malah para bidanpun tidak ada satupun yang memberi informasi kepada saya,"   ungkap Sri Yulia.

Sejumlah kalangan mempertanyakan keberadaan orasi pendemo tersebut, kenapa melakukan demo tanpa satupun mengikutsertakan para bidan. Muhammad Masir ST selaku penanggung jawab aksi, saat ditemui seusai aksi kepada SIB menuturkan, Ketua IBI Pusat melarang bidan tergabung dalam IBI Kutacane untuk menghadiri demo itu jelas Masir.

Saat disinggung berapa jumlah bidan yang harus dikeluarkan SKnya dan harus dibayarkan gajinya, dengan spontan dijawab, sebanyak 262 bidan tegas Muhammad Masir. (DIK/AM/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jokowi Tunjuk Din Jadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Agama
Pelapor Vonis Praperadilan Novanto Diperiksa MA 3 Jam
Komnas HAM: Ahmadiyah Korban Diskriminasi karena UU PNPS
Satpol PP Turunkan Spanduk Pengusiran Dubes AS di Dukuh Atas
MA Vonis Mati Agus Si Pembunuh 5 Nyawa Satu Keluarga
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU