Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Dibatalkan MK, Pengusaha Door Smeer Pertanyakan Pengutipan Pajak Air Bawah Tanah
* Kadispenda Asahan: Belum Ada Menerima Putusan MK
Kamis, 20 Juli 2017 | 23:01:50
Kisaran (SIB)- Taufan Anwar, pengusaha door smeer yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Kisaran, mempertanyakan pengutipan pajak air bawah tanah (ABT) oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Asahan. Hal ini, dikarenakan pengutipan pajak berdasarkan Perda No 4 Tahun 2011 sudah dibatalkan Mendagri.

"Tidak hanya dibatalkan Mendagri, Undang-Undangnya juga telah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan sudah dibatalkan," kata Taufan kepada SIB.
Diungkapkan Taufan, dirinya mengetahui pengelolaan air tanah tidak berlaku atau dibatalkan MK dari pemberitaan di SIB, tanggal 16 Juni 2016. Karena pemberitaan ini, dirinya menganggap tidak ada lagi pajak air bawah tanah yang kemudian akhirnya datang surat dari Dispenda menagih tunggakan pajak. "Sejak tahu berita ini, kita tidak berani lagi membayar pajak air bawah tanah karena merupakan pungli dan takut kena OTT," ujarnya.

Terkait ini, sebutnya, untuk memastikan, dirinya mengirim surat ke Kabag Hukum Pemkab Asahan mempertanyakan Perda Asahan No 4 Tahun 2011 tentang pajak ABT. "Sudah 2 kali kita kirim, tetapi hingga sekarang belum ada balasan. Kita pingin tahu kepastian, apakah Perda masih berlaku atau tidak. Terhadap Perda tersebut 2 gendangnya, hentikan pengutipan atau dilanjutkan pengutipan," tukasnya.

Kabag Hukum Pemkab Asahan Syahrul Tambunan SH ketika dikonfirmasi SIB, Selasa (18/7) mengaku belum ada menerima surat dari Taufan Anwar. Dirinya menjelaskan, menyangkut kewenangan pengelolaan air bawah tanah tidak lagi di Kabupaten Asahan tetapi di Provinsi Sumut. "Mungkin yang ditagih itu adalah tunggakan, kalau tunggakan ya harus dibayar," ucapnya.

Sementara, Kadispenda Asahan Drs Mahendra saat ditemui SIB, Rabu (19/7) membantah pengelolaan ABT dan pajaknya sudah diuji dan UU nya dibatalkan MK. Menurutnya, sampai sekarang pihaknya belum ada menerima hasil putusan MK yang disebut di atas. "Pemberitaan di koran tidak bisa menjadi referensi, kecuali kalau kita ada menerima putusan dan pasti akan dilaksanakan," kata Mahendra.  

Dijelaskannya, perubahan yang terjadi adalah pengeluaran izin ABT sudah menjadi kewenangan provinsi, sedangkan pajak ABT tidak. Menyangkut pajak ABT, terang Mahendra, pihaknya telah menggandeng kejaksaan untuk membantu mereka dalam penagihan tunggakan pajaknya. "Bagi yang menunggak sejak Tahun 2016 ke bawah, kita laporkan ke kejaksaan," pungkasnya. (E02/d)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
PSMS Siap Jaga Marwah Stadion Teladan
Atlet Wushu Sumut Raih Medali Emas di SEA Games 2017 Kuala Lumpur
KONI Binjai Lepas Lifter Besi ikut Kejurda
Perolehan Sementara Medali SEA Games 2017
Srunita Sari Dapat Emas, Zigi Kebagian Perak
KOMENTAR PEMBACA:
Terdapat 1 komentar untuk artikel ini.



Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU