Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Komisi A DPRDSU Minta BPN Sumut Batalkan Sertifikat Tanah Gurgur Aek Raja
Kamis, 12 Januari 2017 | 19:31:27
Tobasa (SIB) -Komisi A DPRD Sumut meminta Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sumut mencabut dan membatalkan sertifikat tanah atas lahan percontohan di Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir. Pasalnya, BPN Toba Samosir pada 1 Desember 2016 telah mengeluarkan sertifikat atas tanah yang dimohonkan oleh Kementerian Pertanian melalui Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut.
DPRDSU juga meminta BPN Sumut melakukan supervisi terhadap BPN Toba Samosir, atas penerbitan sertifikat tersebut.

Demikian hasil rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRDSU dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, BPN Sumut, BPTP Sumut, masyarakat Horja Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan, di Kantor Bupati Toba Samosir, Rabu (11/1).

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRDSU Fernando Simanjuntak bersama Sarma Hutajulu, serta dihadiri Bupati Tobasa Darwin Siagian, Wabup Hulman Sitorus, Kapolres Tobasa AKBP Jidin Siagian, Wakil Ketua DPRD Tobasa Tonny Simanjuntak, Kepala Desa Anggiat P Siahaan juga memutuskan masyarakat Horja Gurgur Aek Raja termasuk DPRD Toba Samosir dan DPRDSU menginginkan agar tanah  seluas 40 hektare yang sekarang dikelola BPTP dikembalikan kepada masyarakat Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan.

"Supaya BPN Tobasa melalui BPN Sumut seperti kata BPN Propinsi tadi, mengkaji kembali atau mengevaluasi. Tetapi kalau bahasa DPRD tidak mengkaji, tetapi mencabut dan membatalkan sertifikat tertanggal 1 Desember 2016, tanpa melalui proses pengadilan," tegas Sarma Hutajulu membacakan hasil rapat.

Sarma juga mengatakan dewan meminta Toba Samosir, melalui Bupati Toba Samosir untuk proaktif menjembatani permasalahan antara masyarakat Gurgur Aek Raja dengan BPTP dan BPN Toba Samosir.

"Tugas pemerintah melalui Bupati Tobasa untuk proaktif menjembataninya,sampai keluarnya pembatalan sertifikat oleh BPN Sumut. Bila penting, sampai proses pengembalian tanah itu kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, dewan juga meminta Bupati Toba Samosir membuat surat permohonan peninjauan dan pembatalan sertifikat hak pakai tanah, yang telah dikeluarkan BPN Tobasa tanggal 1 Desember 2016, setelah ada rekomendasi DPRDSU.

Untuk tetap menjaga situasi yang kondusif, Komisi A DPRDSU meminta semua pihak baik masyarakat Gurgur Aek Raja dan BPTP, tetap menjaga kekondusifan di lapangan, sampai ada keputusan final dan mengikat terhadap sengketa tanah percontohan di Gurgur Aek Raja Tampahan. "Semoga ini bisa ditindaklanjuti semua pihak, sesuai tupoksi masing-masing," tegas politisi PDIP ini membacakan kesimpulan rapat.

Usai rapat dengar pendapat di Kantor Bupati Toba Samosir, Komisi A DPRDSU, Bupati Toba Samosir, Kapolres Toba Samosir, BPN, BPTP dan masyarakat, langsung terjun ke lokasi. Saat kunjungan lapangan ini, lahan tersebut sudah banyak dimanfaatkan pegawai BPTP secara pribadi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, masyarakat Horja Gurgur Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir meminta Kementerian Pertanian melalui  BPTP untuk mengembalikan lahan kebun percobaan Gurgur seluas 55 hektare kepada masyarakat sebagaimana surat perjanjian 7 Nopember 1954.

Hal itu dilakukan, karena telah  berubah tujuan dan fungsi yang semula untuk kebun percobaan atau penelitian, menjadi lahan pribadi oknum pada kebun percobaan tersebut. Hal ini bertentangan dengan tujuan semula. (F01/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gereja-gereja Anggota PGPI akan Rayakan Hari Pentakosta Bersama Juni 2017 di P Siantar
Kota Suci Umat Kristen Ada di Palestina
Penjelasaan Soal Telur dan Kelinci di Hari Paskah
GKLI Pematangsiantar Kebaktian Padang di Bukit Gibeon Tobasa
GBKP Bukit Raya Pekanbaru Gelar Berbagai Kegiatan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU