Home  / 
Bela Putusan Terhadap 2 Wartawan Peliput Rohingya
Suu Kyi Sebut Vonis Sudah Sesuai Prosedur Hukum
* Dikecam Soal Rohingya, Suu Kyi Tidak akan Hadiri Sidang Majelis Umum PBB
Jumat, 14 September 2018 | 17:14:36
SIB/Rtr
Aung San Suu Kyi berpidato di acara World Economic Forum on ASEAN, Kamis (13/9) di National Convention Center, Hanoi, Vietnam. Peraih Nobel Perdamaian tersebut membela vonis pengadilan Myanmar terhadap dua wartawan peliput Rohingya.
Yangon (SIB) -Pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menegaskan bahwa vonis penjara terhadap dua wartawan kantor berita Reuters telah mengikuti prosedur hukum, walau berbagai kalangan internasional mengecam hukuman tersebut. Dalam pidato di konferensi ekonomi internasional di Vietnam, Suu Kyi mengatakan Wa Lone dan Kyaw Soe Oo telah melanggar hukum dan vonis terhadap mereka "tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebebasan berekspresi". Dia juga mengimbau semua pihak yang mengkritiknya membaca putusan pengadilan. Kedua wartawan itu, menurutnya, "berhak mengajukan banding atas putusan dan menjelaskan mengapa putusan tersebut salah".

Pernyataan peraih Nobel Perdamaian itu kemudian ditanggapi lembaga Human Rights Watch yang berpendapat semua pemahaman Suu Kyi "salah". "Dia gagal memahami bahwa makna 'rule of law' sebenarnya adalah menghormati bukti yang diajukan di pengadilan, tindakan yang didasarkan undang-undang yang proporsional dan dijabarkan secara jelas, serta independensi sistem hukum dari pengaruh pemerintah atau pasukan keamanan," kata Wakil Direktur Asia, Phil Robertson. "Berdasarkan hal-hal ini, persidangan wartawan Reuters gagal uji," imbuhnya.

Kedua wartawan itu dihukum penjara selama tujuh tahun pada 3 September karena melanggar undang-undang rahasia negara saat menyelidiki dugaan pembantaian warga Rohingya oleh militer di Desa Inn Din. Mereka kemudian ditahan saat membawa dokumen resmi yang baru saja diberikan beberapa polisi di satu restoran. Mereka mengklaim dijebak oleh polisi, yang disokong saksi polisi di persidangan.

Pihak berwenang belakangan melancarkan penyelidikan soal dugaan pembunuhan di Desa Inn Din. Hasilnya, penyelidikan menyimpulkan pembantaian telah berlangsung dan berjanji mereka yang terlibat akan ditindak. Warga Rohingya mengalami diskriminasi selama berpuluh tahun di Myanmar karena dianggap penduduk ilegal dari Bangladesh.

Krisis yang terjadi sejak tahun lalu berlangsung ketika militer melancarkan aksi sebagai balasan atas serangan milisi Rohingya terhadap sejumlah pos polisi. Hal ini memicu sedikitnya 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Pada Agustus lalu, laporan PBB menyatakan sejumlah perwira militer Myanmar harus diselidiki atas dugaan genosida di negara bagian Rakhine dan kejahatan kemanusiaan di area lain.

Laporan itu menyebutkan aksi militer yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, persekusi, dan perbudakan, sangat tidak proporsional dibanding ancaman keamanan yang sebenarnya. 

Tidak akan Hadiri Sidang Majelis Umum PBB
Sementara itu, pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, tidak akan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), yang digelar pekan depan. Alasan ketidakhadiran Suu Kyi ini tidak diungkapkan ke publik. Namun diketahui bahwa tidak hadirnya Suu Kyi ini bertepatan dengan semakin meluasnya seruan agar militer Myanmar, terutama para pejabat tinggi militer, diadili atas dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap warga etnis minoritas Rohingya. 

Suu Kyi yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 1991 ini, memimpin pemerintahan sipil Myanmar dan memegang jabatan khusus bernama Konselor Negara yang diciptakan untuknya. Dalam pemerintahan sipil Myanmar, Suu Kyi juga menjabat Menteri Luar Negeri. Dituturkan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dikutip surat kabar ternama Myanmar, 7Day Daily dan dilansir Reuters, Rabu (12/9), Suu Kyi tidak akan menghadiri sesi Majelis Umum PBB di New York. 

Sebagai perwakilan Myanmar, dua menteri senior dalam pemerintahan Suu Kyi, yakni Kyaw Tint Swe dan Kyaw Tin, akan menghadiri sesi Majelis Umum PBB. Keduanya merupakan diplomat berpengalaman yang di masa lalu pernah membela rezim militer Myanmar di panggung dunia. "Keduanya akan menjelaskan perkembangan terkini soal repatriasi dan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional," sebut Myint Thu yang menjabat Sekretaris Permanen pada Kementerian Luar Negeri Myanmar. Belum ada pernyataan resmi dari juru bicara pemerintahan Myanmar, Zaw Htay, soal ketidakhadiran Suu Kyi ini.

Namun diketahui bahwa tahun lalu, Suu Kyi juga tidak hadir dalam sesi Majelis Umum PBB. Saat itu, praktik kekerasan terhadap Rohingya masih merajalela. Beberapa waktu terakhir seruan agar pemerintah dan militer Myanmar bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami 700 ribu warga Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine, semakin meluas. Suu Kyi tampaknya semakin membatasi kunjungan ke luar negeri. Pemerintahan Suu Kyi telah menyangkal adanya praktik kekerasan dalam operasi militer yang dilancarkan di Rakhine dan berjanji akan menerima para pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar.

Bulan lalu, tim penyidik independen PBB merilis laporan akhir yang menyatakan ada bukti yang mengindikasikan adanya 'niat genosida' dari militer Myanmar terhadap Rohingya. Tekanan internasional terhadap Myanmar pun semakin memuncak. Isu Rohingya diperkirakan akan menjadi salah satu tema utama dalam pembahasan di Majelis Umum PBB. 

Myanmar Harusnya Bisa Tangani Lebih Baik
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali berkomentar soal situasi Rakhine. Suu Kyi menyebut seharusnya pemerintahan Myanmar bisa menangani situasi di Rakhine dengan lebih baik. "Tentu saja ada beberapa cara, jika melihat ke belakang, situasi bisa ditangani lebih baik," sebut Suu Kyi dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) soal ASEAN di Hanoi, Vietnam, seperti dilansir AFP, Kamis (12/9). 

"Tapi kami meyakini bahwa demi mendapatkan keamanan dan stabilitas jangka panjang, kami harus adil ke semua pihak. Kami tidak bisa memilih siapa yang harus dilindungi dengan penegakan hukum," imbuhnya. Suu Kyi tidak menyebut Rohingya dalam komentarnya. 

Diketahui bahwa sekitar 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine untuk menghindari aksi kekerasan militer Myanmar, tahun lalu. Pemerintah dan militer Myanmar diminta untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami banyak warga Rohingya. Pemerintahan Suu Kyi sendiri telah menyangkal adanya praktik kekerasan dalam operasi militer yang dilancarkan di Rakhine dan berjanji akan menerima para pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar.

Bulan lalu, laporan akhir dari tim penyidik independen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan ada bukti yang mengindikasikan adanya 'niat genosida' dari militer Myanmar terhadap Rohingya. Seruan pun muncul agar para jenderal militer Myanmar diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait kekerasan terhadap Rohingya. Beberapa waktu sebelumnya, Suu Kyi dilaporkan tidak akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pekan depan. 

Myanmar akan diwakili oleh dua menteri senior dalam pemerintahan Suu Kyi, yakni Kyaw Tint Swe dan Kyaw Tin, dalam sesi Majelis Umum PBB. Keduanya merupakan diplomat berpengalaman, yang di masa lalu pernah membela rezim militer Myanmar di panggung dunia. "Keduanya akan menjelaskan perkembangan terkini soal repatriasi dan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional," ujar Myint Thu yang menjabat Sekretaris Permanen pada Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam penjelasannya. (AFP/dtc/BBCI/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kadis Pariwisata Sukabumi Puji Keindahan Danau Toba
Haru, Pertemuan Istri Korban Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Garuda 152
Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi
Bertemu Ulama di Istana Bogor, Jokowi Luruskan Isu Hoax
Akibat Perang, 85.000 Anak di Yaman Tewas karena Kelaparan dan Penyakit
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU