Home  / 
Korban Tewas Bentrokan Tolak Kedubes AS Jadi 58 Orang
Dunia Kecam Tindakan Keras Israel, AS Salahkan Hamas
Rabu, 16 Mei 2018 | 16:39:08
Jalur Gaza (SIB)- Setidaknya 58 warga Palestina tewas ditembak pasukan Israel dalam bentrokan saat aksi-aksi demo di perbatasan Gaza. Insiden tragis itu terjadi saat ribuan demonstran Palestina memprotes pemindahan Kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Seperti dilansir media Anadolu Agency, Selasa (15/5), negara-negara bereaksi atas peristiwa tragis yang terjadi pada Senin (14/5) waktu setempat tersebut. Kecaman keras disampaikan Turki yang mengumumkan masa berkabung nasional selama tiga hari sebagai solidaritas untuk Palestina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk "tragedi kemanusiaan" di Gaza tersebut, seraya menyebut kekerasan Israel terhadap demonstran Palestina sebagai genosida. Erdogan juga mengatakan, pemerintah AS telah kehilangan perannya sebagai penengah di Timur Tengah dengan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sementara itu, meski tidak mengutuk kekerasan di Gaza, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan, "puluhan warga Palestina, termasuk anak-anak telah tewas akibat tembakan Israel. "Israel harus menghormati hak untuk berdemo secara damai dan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan," tutur Mogherini.

Kantor Perdana Menteri (PM) Inggris dalam statemennya menyatakan prihatin atas kekerasan di Gaza. "Kami prihatin akan laporan-laporan kekerasan dan hilangnya nyawa di Gaza," demikian statemen kantor PM Inggris.

Senada dengan itu, Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan "terkejut dan sangat prihatin" atas kekerasan di Gaza yang menewaskan puluhan warga Palestina. Meski tidak mengutuk Israel, namun Jerman menyerukan otoritas Israel untuk berhenti menggunakan peluru asli terhadap para demonstran damai.
"Israel berhak untuk membela dirinya sendiri dan mengamankan pagar (perbatasan Gaza) dari penyusupan. Namun prinsip proporsionalitas berlaku. Itu termasuk hanya menggunakan peluru asli ketika metode-metode pencegahan lain yang kurang kuat tidak berhasil dan dalam keadaan adanya ancaman nyata," demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri Jerman.

Hal senada disampaikan pemerintah Qatar yang mengutuk kekerasan Israel sebagai "pembantaian". Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lulwah al-Khater mengatakan, negaranya "menyerukan kekuatan regional dan internasional untuk menekan Israel agar menghentikan pembunuhan tersebut".

Di Iran, Menteri Luar Negeri Javad Zarif menyebut kekerasan Israel terhadap para demonstran Palestina itu "memalukan". Zarif pun menyebut Jalur Gaza yang selama satu dekade ini berada di bawah embargo Israel dan Mesir sebagai "penjara terbuka di dunia".

Kecaman juga disampaikan pemerintah Bahrain yang mengingatkan adanya bahaya besar dan reaksi negatif atas kekerasan Israel. Kementerian Luar Negeri Bahrain menegaskan penolakannya atas penggunaan kekerasan dalam menghadapi para demonstran damai.

Salahkan Hamas
Gedung Putih menyalahkan kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza atas bentrokan yang menewaskan 58 warga Palestina. Gedung Putih menyebut upaya propaganda Hamas telah memicu bentrokan maut di perbatasan Gaza.

Juru bicara Gedung Putih, Raj Shah, menuding para pemimpin Hamas melakukan 'upaya propaganda mengerikan dan sangat disayangkan' yang memicu bentrokan di Gaza, saat AS sedang membuka Kedutaan Besar (Kedubes) yang baru di Yerusalem. Pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi langkah yang memicu kemarahan warga Palestina.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Shah juga menyatakan AS menolak bergabung dengan negara-negara lainnya, termasuk Prancis dan Inggris, dalam menyerukan Israel untuk lebih menahan diri saat menangani unjuk rasa warga Palestina.

Gedung Putih malah menegaskan posisi pemerintahan Presiden Donald Trump yakni Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri, saat menanggapi bentrokan di perbatasan Gaza dan Israel. "Tanggung jawab untuk kematian tragis ini ditanggung langsung oleh Hamas," sebut Shah. "Hamas secara sengaja dan dengan sinis memprovokasi respons ini," imbuhnya.

Sementara Pemerintahan Malaysia di bawah pimpinan PM Mahathir Mohamad menolak keras keberadaan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Yerusalem, yang baru dibuka pada 14 Mei kemarin. Pemerintah Malaysia secara tegas menentang keputusan AS memindahkan Kedubes ke Yerusalem. Pernyataan ini menjadi pernyataan pertama dari Kementerian Luar Negeri Malaysia di bawah pemerintahan PM Mahathir. Pejabat yang memegang posisi Menteri Luar Negeri belum diumumkan oleh PM Mahathir.

Posisi ini sama dengan posisi pemerintahan Malaysia sebelumnya yang dipimpin Najib Razak. "Malaysia dengan teguh berkeyakinan bahwa langkah itu akan merusak dan membahayakan upaya-upaya mencari solusi abadi dan menyeluruh bagi konflik Palestina-Israel," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia. "Itu akan memicu reaksi mengerikan tidak hanya bagi keamanan dan stabilitas kawasan, tapi juga akan mengobarkan sentimen dan menghambat setiap perundingan perdamaian," imbuh pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Malaysia juga 'menegaskan posisi teguh soal solusi dua negara ... didasarkan pada perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, adalah satu-satunya solusi yang yang dicapai untuk konflik Palestina-Israel'. Selama ini Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. (Detikcom/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kementerian PUPR Sertifikasi Operator Alat Berat
Kinerja Eksportir Sumut Mampu Naikkan Devisa Ekspor
Darmin: Tak Ada Lagi Keputusan Impor Beras, Terakhir Maret 2018
Bank Dunia Sebut Ketahanan Ekonomi Indonesia Masih Kuat
Megawati Luncurkan Tagline dan Atribut Milenial PDIP
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU