Home  / 
Kalahkan Najib di Pemilu, Mahathir Masih Harus Hadapi "Perlawanan"Kerajaan Malaysia
* Soal Kasus Najib, Mahathir: Siapapun Langgar Hukum Harus Diadili
Jumat, 11 Mei 2018 | 14:55:08
SIB/AFP/gettyimages
Mahathir Mohamad (tengah) melakukan sesi tanya jawab dalam konferensi pers, Kamis (10/5) terkait kemenangan oposisi dalam pemilu bersejarah yang berhasil menumbangkan 60 tahun cengkeraman kekuasaan UMNO.
Kuala Lumpur (SIB)- Kemenangan oposisi berakhir anti klimaks setelah PM Najib Razak menebar keraguan ihwal peluang Mahathir Mohamad membentuk pemerintahan baru. Kini Dr. M harus berhadapan dengan musuh lain, yakni monarki Malaysia. Ketidakpastian masih memenuhi pemilu Malaysia usai hasil bersejarah yang mengakhiri dominasi Barisan Nasional di parlemen. 

Meski menerima hasil pemilu, Perdana Menteri Najib Razak berkilah "tidak ada satupun partai yang mencapai mayoritas sederhana." Sebab itu Sultan Muhammad V yang akan mengambil keputusan "soal siapa yang akan jadi perdana menteri." Menurut penghitungan sementara koalisi oposisi, Pakatan Harapan, mendapat 113 dari total 222 kursi di parlemen. Jumlah tersebut sebenarnya lebih dari cukup untuk mendapat mandat membentuk pemerintahan baru. Namun lantaran PH tidak terdaftar sebagai koalisi resmi, perolehan suara dihitung berdasarkan masing-masing partai.

Pernyataan Najib membuka jalan bagi babak baru perseteruan antara pemimpin oposisi Mahathir Mohamad dan monarki Malaysia. Sejak lama Mahathir kerap bersitegang dengan Sultan Muhammad V. Perselisihan memuncak ketika Dr. M mendeklarasikan pencalonan dirinya tahun lalu.

"Saya tidak tahu tentang mereka yang tidak suka saya. Saya memiliki dukungan mayoritas anggota parlemen," tutur Mahathir kepada The Straits Times. Veteran politik berusia 92 tahun itu bersikeras ingin segera dilantik sebagai perdana menteri baru hari Kamis (10/5). Setelah sempat menunda, pihak kerajaan akhirnya dikabarkan siap menerima Mahathir pada Kamis sore di Istana Negara.

Harian Singapura itu melaporkan, pemimpin Parti Keadilan Rakyat (PKR), Dr. Wan Azizah yang juga isteri Anwar Ibrahim, sempat bergegas menemui raja ketika Mahathir masih menggelar jumpa pers buat mengumumkan kemenangan PH. Namun hingga kini belum ada kepastian tentang apa yang dibahas oleh Wan Azizah dan Yang di-Pertuan Agong.

Mahathir sempat mengritik monarki Malaysia yang lebih memilih bertemu dengan Wan Azizah ketimbang dirinya. Menurutnya langkah tersebut semakin menambah "ketidakpastian" dan menciptakan kebingungan.

Sejumlah analis mengkhawatirkan, UMNO yang menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak, akan mendesak kerajaan untuk menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan minoritas. Partai pimpinan Najib itu mendapat 54 kursi di parlemen, sementara PKR yang merupakan partai terbesar oposisi hanya mendapat 42 kursi. 

Siapapun Langgar Hukum Harus Diadili
Mahathir Mohamad berbicara soal skandal mega korupsi yang menyeret Najib Razak yang dikalahkannya dalam pemilu 9 Mei. Ditegaskan Mahathir bahwa siapa saja yang melanggar hukum, harus diadili. "Jika undang-undang menyatakan Najib telah melakukan pelanggaran, dia akan menghadapi konsekuensinya," tegas Mahathir dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (10/5). 

Mahathir juga ditanya soal sosok Najib yang diselimuti skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dalam konferensi pers sebelumnya, pada Kamis (10/5) dini hari, sebelum Komisi Pemilihan Umum Malaysia atau EC mengumumkan hasil akhir pemilu. "Kami tidak ingin balas dendam ... Kami ingin memulihkan penegakan hukum," jawab Mahathir.  Mahathir sebelumnya terus mengkritik Najib terkait dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi 1MDB yang melibatkan penyelewengan uang negara miliaran dolar Amerika. Najib membantah melakukan pelanggaran. 

Mahathir juga menyebut pemerintahan Najib sebagai pemerintahan kleptokratik. Kleptokratik merupakan pemerintahan dengan pemimpin-pemimpin korup yang menggunakan kekuasaan mereka untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam di wilayah mereka, demi memperkaya diri dan mempertahankan kekuasaan politik.  Saat ditanya lebih lanjut apakah dirinya akan mengadili Najib nantinya, Mahathir menjawab dengan tegas: "Jika siapa saja melanggar hukum, dan itu termasuk seorang jurnalis, mereka akan dibawa ke pengadilan." Lebih lanjut, Mahathir menyatakan akan mengkaji berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintahan Najib. Dia menyatakan akan mencabut pajak barang dan jasa atau GST yang diberlakukan pemerintahan Najib sejak tahun 2015 dan menggantinya dengan pajak penjualan. 

Mahathir juga menyatakan akan mengkaji ulang investasi asing serta Undang-undang Antiberita Palsu atau hoax yang kontroversial. "Undang-undang itu seharusnya dipelajari lagi, baik apakah itu melawan berita palsu atau musuh politik -- pada saat ini undang-undang itu digunakan untuk membungkam oposisi. Kita perlu mempelajari semua hal yang dilakukan pemerintahan sebelumnya," tandasnya. (CNA/DW/Rtr/AP/Detikcom/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Indonesia Tawarkan 6 Solusi Bantu Palestina Lewat KTT OKI
Singapura Siap Bantu Malaysia Selidiki Skandal Korupsi 1MDB
Anwar Ibrahim Tuntut Pemulihan Nama Baik soal Sodomi
Konsumsi Antibiotik Tingkatkan Risiko Batu Ginjal
Brokoli Sayur yang Wajib Dikonsumsi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU