Home  / 
Mantan Presiden Prancis Merasa Difitnah Terima Dana Ilegal
* Mantan Presiden Maladewa Didakwa Terlibat Terorisme
Jumat, 23 Maret 2018 | 18:45:15
Paris (SIB) -Mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, mengkritik dakwaan terbaru yang dijeratkan kepadanya. Sarkozy didakwa menerima dana kampanye ilegal dari mendiang diktator Libya, Muammar Khadafi, pada pemilu 2007 lalu. Sejak resmi dijerat dakwaan korupsi dan pendanaan kampanye secara ilegal oleh pengadilan Prancis, Sarkozy belum memberi komentar. Dia sempat ditahan pada Selasa (20/3) dan akhirnya dilepaskan pada Rabu (21/3) malam waktu setempat setelah selesai diinterogasi.

Tanggapan Sarkozy akhirnya dimuat oleh surat kabar Prancis, Le Figaro. Namun tanggapan ini merupakan pernyataan yang disampaikan Sarkozy kepada penyidik saat dia diinterogasi.

Dalam pernyataan itu, Sarkozy mengeluhkan kurangnya 'bukti fisik' untuk mendakwanya. Dia juga meminta diperlakukan sebagai saksi, bukannya tersangka. Lebih lanjut, Sarkozy menyebut tudingan ini sebagai 'manipulasi oleh diktator Khadafi atau kelompoknya'.

"Saya dituduh tanpa adanya bukti fisik karena deklarasi yang disampaikan Khadafi, putranya, keponakannya, sepupunya, juru bicaranya, mantan perdana menterinya," ucap Sarkozy dalam pernyataan itu. "Saya bagai hidup di neraka akibat fitnah ini, sejak 11 Maret 2011," imbuhnya, merujuk pada hari saat Khadafi melontarkan tudingan ke Sarkozy.

Hakim di Prancis memutuskan untuk mendakwa Sarkozy setelah meyakini ada cukup bukti. Secara rinci, Sarkozy yang menjabat Presiden Prancis periode 2007-2012 ini dijerat dakwaan korupsi, pendanaan kampanye secara ilegal dan menutup-nutupi penyalahgunaan uang negara Libya.

Penyelidikan kasus ini digelar sejak tahun 2013, usai muncul klaim dari sejumlah tokoh rezim Khadafi soal pendanaan kampanye dari diktator Libya itu. Seorang pengusaha keturunan Prancis-Lebanon, Ziad Takieddine, mengaku telah mengantarkan tiga koper berisi uang tunai dari Khadafi untuk Sarkozy tahun 2006 dan 2007, menjelang pilpres Prancis. Setiap koper berisi uang 1,5 juta hingga 2 juta euro, dalam pecahan 200 dan 500 euro.

Sementara itu pihak berwenang Maladewa mendakwa mantan Presiden Maumoon Abdul Gayoom atas tuduhan terlibat tindakan terorisme karena berupaya menggulingkan pemerintahan Presiden Abdulla Yameen. Dakwaan yang sama turut dijatuhkan pada Putra Gayoom yang merupakan anggota parlemen, Faris Mumoon. Selain itu, menantu mantan Presiden dan menteri kehakiman negara tersebut pun ikut dijerat. Ada pula delapan hakim yang sama-sama dituding terkait terorisme. Di antaranya adalah hakim dari Mahkamah Agung.

Kantor Kejaksaan Agung menuding mantan presiden yang memerintah Maladewa selama 30 tahun dari 1978-2008 itu melakukan tindakan "terorisme dan merintangi proses hukum." Gayoom ditahan sejak 5 Februari lalu, saat pemerintah Maladewa memberlakukan status darurat. Pengadilan memutuskan Gayoom mesti ditahan sampai vonis ditetapkan.

Status darurat ditetapkan Yameen pada 5 Februari sebagai bentuk penolakannya terhadap keputusan Mahkamah Agung yang mencabut tuduhan terorisme terhadap sembilan tokoh oposisi, empat hari sebelumnya. Salah satu tokoh oposisi yang tuduhannya dicabut adalah Mohamad Nasheed, presiden Maladewa pertama yang terpilih secara demokratis dan selama ini berada di pengasingan.

Kebebasan Nasheed dikhawatirkan mengancam rencana Yameen untuk kembali menjabat sebagai presiden setelah menang dengan kontroversial pada pemilihan umum 2013 lalu. Alih-alih menjalankan keputusan Mahkamah Agung, Yameen malah menangkap sejumlah hakim senior di lembaga hukum tersebut dan oposisi yang dianggap mengancam kekuasaannya. (Detikcom/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gubsu: Ulama sebagai Tempat Mengadu
Wakil Dubes AS Bahas Persoalan Perempuan dan Anak, Termasuk Investasi di Sumut
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI di Chicago
KPU RI Tetapkan Komisioner KPU Sumut Periode 2018-2023
JK Pimpin Delegasi Indonesia di Sidang Umum ke-73 PBB
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU