Home  / 
Myanmar Mulai Bahas Pemulangan Pengungsi Rohingya
* PBB Minta Dana Rp 13 Triliun untuk Pengungsi Rohingya
Minggu, 18 Maret 2018 | 14:06:06
SIB/AFP
Seorang pengungsi Rohingya memikul dua tembikar berisi air untuk dibawa ke kamp pengungsi di perbatasan Bangladesh. Myanmar mulai membahas pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh dengan PBB.
Naypyidaw (SIB) -Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa mereka telah mulai berbicara dengan badan-badan PBB untuk mengetahui bagaimana mereka dapat membantu dalam proses pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Sekretaris Kementerian Luar Negeri Myanmar Myint Thu mengatakan, Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Program Pengembangan PBB (UNDP) telah mengajukan proposal undangan pemerintah untuk keterlibatan PBB.

Myint Thu melanjutkan, pemerintah saat ini tengah mempelajari proposal yang diajukan tersebut. "Kami menganggap saat ini adalah saat yang tepat untuk mengundang UNHCR dan UNDP untuk terlibat dalam proses pemulangan dan pemukiman kembalo para pengungsi Rohingya," kata dia dilansir AFP, Sabtu (17/3).
"Serta dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung kehidupan dan pembangunan masyarakat di negara bagian Rakhine," tambah Myint Thu. Juru bicara PBB untuk Myanmar, Stanislav Saling, memastikan bahwa untuk menanggapi inisiatif Myanmar, badan-badan PBB telah mengajukan usulan bagaimana membantu menciptakan kondisi yang sesuai untuk pengembalian pengungsi dengan aman, bermartabat, sukarela, dan sesuai prinsip internasional.

Namun baik PBB maupun pemerintah Myanmar tidak ada yang membuat rincian publik terkait proposal tersebut. Pakar hak asasi manusia masih menyakini bahwa keamanan di Myanmar belum menjamin keselamatan bagi ratusan ribu warga muslim Rohingya, jika mereka kembali saat ini. Pertentangan yang terjadi antara masyarakat Budha di Rakhine dengan muslim Rohingya telah mendorong terjadinya kekerasan komunal pada 2012 silam. Saat itu, sekitar 140.000 warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka menuju kamp-kamp pengungsi yang berantakan.

Konflik kembali terjadi pada Agustus 2017 lalu saat pasukan keamanan Myanmar melakukan penyerangan ke kawasan Rakhine dengan dalih membalas serangan kelompok gerilyawan Rohingya. Akibatnya, sekitar 700.000 warga muslim Rohingya kembali melarikan diri dan menyeberang melintasi perbatasan Bangladesh hingga kini bertahan di kamp pengungsian. Antara Bangladesh dengan Myanmar, telah tercapai kesepakatan untuk proses pemulangan pengungsi. Namun dari 8.000 lebih dokumen pengungsi yang diajukan kepada otoritas Myanmar, hanya 374 dokumen yang lolos verifikasi dan siap diizinkan kembali. "Kami sudah menyerahkan daftar 374 orang pengungsi itu pada Kedutaan Besar Bangladesh agar mereka dapat segera memulai proses pemulangan," lanjut Myint Thu.

PBB Minta Dana Rp 13 Triliun
Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pada Jumat (16/3), kebutuhan anggaran hingga 951 juta dolar AS (sekitar Rp 13 triliun) untuk mengurus pengungsi Rohingya di Bangladesh. Selain itu, PBB juga menekankan pada pentingnya upaya untuk tetap menjamin keamanan para pengungsi yang akan dipulangkan ke Myanmar. PBB menyebut, dana hampir 1 miliar dolar AS itu diperlukan untuk merawat sekitar satu juta pengungsi muslim Rohingya di Bangladesh hingga akhir 2018 mendatang.

Kepala Badan Pengungsi PBB, Filippo Grandi mengatakan, tindakan yang paling mendesak adalah memobilisasi bantuan untuk menyelamatkan nyawa para pengungsi. Grandi mengakui, dibutuhkan waktu yang sangat lama sebelum seluruh pengungsi Rohingya bisa kembali ke kampung halaman mereka di negara bagian Rakhine di Myanmar. Bahkan saat masih adanya ancaman terhadap keselamatan mereka setelah kembali. Namun menurut Grandi, penting untuk terus berupaya dan tidak berhenti memperjuangkan pemulangan para pengungsi yang ingin kembali.

"Saya berpikir tetap sangat penting untuk berbicara tentang hak pengungsi Rohingya untuk kembali," kata Grandi dilansir AFP. Bangladesh dan Myanmar telah mencapai kesepakatan pemulangan pengungsi Rohingya pada November lalu dan menjadwalkan prosesnya dimulai pada Januari. Tapi hingga kini, proses pemulangan belum terlaksana karena masih ada sejumlah kendala yang harus diatasi. Grandi menyadari kondisi yang belum aman untuk proses pemulangan dan diskusi masih terus dilakukan oleh kedua pemerintahan. "Kita harus mengambil langkah satu per satu," ujarnya. (AFP/Kps/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gubsu: Ulama sebagai Tempat Mengadu
Wakil Dubes AS Bahas Persoalan Perempuan dan Anak, Termasuk Investasi di Sumut
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI di Chicago
KPU RI Tetapkan Komisioner KPU Sumut Periode 2018-2023
JK Pimpin Delegasi Indonesia di Sidang Umum ke-73 PBB
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU