Home  / 
Kasus Peracunan Mantan Agen Rusia
Inggris Usir 23 Diplomat Rusia, Moskow Siapkan Langkah Balasan
* Senator Rusia: Barat Berusaha Tendang Kami dari Dewan Keamanan PBB
Jumat, 16 Maret 2018 | 14:37:00
SIB/AFP
Perdana Menteri Inggris Theresa May ketika berbicara di depan Parlemen Inggris Rabu (14/3).
London (SIB) -Inggris melakukan manuver politik tegas menyikapi kasus mantan agen ganda Rusia yang diduga diracun. NBC News melaporkan Rabu (14/3), dalam pidatonya di hadapan Parlemen Inggris, Perdana Menteri Theresa May mengumumkan mengusir 23 diplomat Rusia. Langkah pengusiran itu merupakan yang terbesar selama 30 tahun terakhir, dan dilakukan setelah Rusia tidak memberikan penjelasan hingga tenggat waktu Selasa (13/3). May berkata, ke-23 diplomat tersebut diidentifikasi sebagai mata-mata Rusia, dan diharuskan keluar dalam sepekan ke depan. "Langkah ini bakal mereduksi kegiatan spionase Rusia di Inggris bertahun-tahun mendatang. Jika mereka berniat membangun, kami bakal mencegah," tegas May.

Selain itu, PM perempuan kedua setelah Margaret Thatcher itu mengumumkan serangkaian aksi balasan terhadap sikap bungkam Kremlin. Antara lain, May memutuskan untuk menangguhkan segala pertemuan tingkat tinggi yang sudah dijadwalkan, termasuk memenuhi undangan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Selain itu, seperti dilaporkan AFP, dia melarang keluarga Kerajaan Inggris maupun menteri, untuk menghadiri Piala Dunia di Rusia Juni mendatang.
Kemudian, May juga mendesak agar diadakan pertemuan PBB untuk membahas percobaan pembunuhan terhadap Sergei Skripal dan putrinya, Yulia.

Langkah May dikecam Rusia melalui kedutaan besarnya di London. Mereka menyebut Inggris tengah melakukan aksi "penyanderaan politik". "Kami melihat menyanderaan politik ini sangat tidak bisa diterima, tidak bisa dibenarkan, dan hanya melihat dari satu pandangan," kata Kedubes Rusia dalam pernyataannya.

Otoritas Rusia menyebut tudingan Inggris soal pihaknya patut disalahkan atas upaya percobaan pembunuhan eks mata-mata, Sergei Skripal, sebagai 'tudingan gila'. Rusia menegaskan sedang mempersiapkan langkah balasan untuk Inggris. Dalam pernyataan terpisah, seperti dilansir Reuters, Kamis (15/3), juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan Rusia masih menyusun langkah-langkah balasan untuk Inggris, terutama menyikapi pengusiran para diplomatnya. Pengusiran 23 diplomat Rusia itu tercatat sebagai yang terbesar dalam tiga dekade terakhir di Inggris.

"(Pernyataan PM May) Tudingan-tudingan yang sungguh gila terhadap Federasi Rusia, negara kita, seluruh rakyat kita," sebut Zakharova kepada wartawan setempat. "Dalam keterkaitan dengan langkah Inggris yang tidak bersahabat terhadap Rusia, kami berencana untuk mengambil langkah-langkah balasan, tanpa keraguan... Langkah-langkah itu kini masih disusun dan akan diberlakukan dalam waktu dekat," tegas Zakharova. Lebih lanjut, Zakharova menuding Inggris enggan bekerja sama dengan Rusia dalam penyelidikan insiden Skripal. Inggris dituding enggan membuka akses dan berbagi informasi dengan Rusia mengenai insiden Skripal.

"Kami sungguh prihatin atas apa yang terjadi beberapa hari lalu di wilayah Inggris, kami memandang dengan kekhawatiran besar seluruh informasi yang kami terima soal penggunaan senjata kimia di wilayah Inggris," sebut Zakharova. "Inggris menolak memberikan informasi faktual soal kasus ini. Tidak disebut soal, contohnya, memberikan sampel zat yang ditemukan di lokasi kejahatan kepada Rusia," imbuhnya. "Saya bisa memastikan sekali lagi, Inggris tidak memberikan informasi apapun kepada Rusia, setiap rincian yang mungkin menjadi titik terang dalam situasi ini," tandas Zakharova. (Rtr/tc)

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat juga menyebut Rusia bertanggung jawab atas serangan gas saraf terhadap seorang bekas mata-mata Rusia dan putrinya di Inggris. Amerika pun mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meminta pertanggungjawaban Moskow. "Amerika Serikat meyakini bahwa Rusia bertanggung jawab atas serangan terhadap dua orang di Inggris, dengan menggunakan gas saraf level militer," ujar Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB, Nikki Haley dalam sidang darurat DK PBB seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (15/3). Presiden AS Donald Trump telah mendesak Rusia untuk memberikan jawaban terkait insiden itu, namun Trump tidak menyebut bahwa Rusia terlibat dalam percobaan pembunuhan tersebut.

Dalam sidang darurat DK PBB, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia membantah keterlibatan negaranya dalam serangan gas saraf tersebut. Dikatakannya, serangan itu merupakan provokasi yang dimaksudkan untuk merusak imej Rusia menjelang Piala Dunia dan pemilihan presiden Rusia. "Rusia tidak ada hubungannya dengan insiden ini," ujar Nebenzia. "Kami tidak perlu takut, tak ada yang disembunyikan," imbuhnya. Haley mengatakan, Rusia dimintai tanggung jawab atas serangan gas saraf tersebut. "Jika kita tidak mengambil langkah-langkah segera, konkret untuk mengatasi ini sekarang, Salisbury tak akan menjadi tempat terakhir kita melihat senjata kimia digunakan," cetus Haley di depan anggota DK PBB.

Sebelumnya, otoritas Inggris telah menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan gas saraf Novichok, yang dikembangkan oleh Uni Soviet dan kemudian diwariskan ke Rusia. Inggris menyebut serangan gas saraf itu disponsori oleh negara, dalam hal ini Rusia.

Barat Berusaha Tendang
Negara-negara Barat berusaha mengeluarkan Rusia dari anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh anggota Senat Rusia Sergey Kalashnikov, diberitakan oleh Russian Today Kamis (15/3). Dalam pandangan Kalashnikov, rencana untuk mendepak Rusia terjadi setelah Parlemen Inggris mengusulkan adanya reformasi di tubuh DK PBB. Pada Rabu (14/3), anggota parlemen dari Partai Buruh, Chris Leslie seperti dikutip Russian Today, menyerukan agar hak-hak Rusia dibatasi.

Sebagai anggota tetap, Rusia mempunyai hak untuk memveto setiap usulan resolusi yang dilontarkan oleh PBB. Contohnya, sepanjang 2017, Rusia memveto temuan invetigasi gabungan yang dilakukan organisasi anti-senjata kimia. Investigasi tersebut memperlihatkan temuan bahwa Suriah menggunakan racun saraf jenis gas Sarin terhadap warga sipil di Khan Sheikhoun. "Rusia tidak boleh dibiarkan duduk manis, dan menunjukkan bahwa mereka seolah negara kebal hukum," kecam Leslie.

Perdana Menteri Theresa May menanggapi ucapan Leslie dan berkata, Inggris berusaha melobi PBB untuk mereformasi dewan keamanan. Namun, May mengingatkan bahwa keputusan apapun untuk mereformasi DK PBB harus siap berhadapan dengan veto Rusia. "Saat ini, Rusia membuat dunia Barat tidak nyaman. Ini menjelaskan segala serangan kepada negara kami," kecam Kalashnikov kepada harian RIA Novosti. Sebelumnya, Inggris meminta DK PBB menggelar pertemuan darurat untuk membahas serangan yang menimpa mantan agen ganda bernama Sergei Skripal.

Skripal dan putrinya, Yulia, ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di satu bangku di Salisbury (4/3). Dalam tubuh keduanya, Inggris mengumumkan telah menemukan senyawa kimia bernama Novichok. Novichok adalah racun saraf terhebat yang dikembangkan di era Uni Soviet pada 1970-an. Skripal diduga diracun karena mantan Kolonel Rusia itu menjual informasi kepada MI6, dinas rahasia Inggris. (AFP/Rtr/Detikcom/Kps/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pemerintah Turki Akhiri Keadaan Darurat
Mengenal Deretan Presiden yang Rela Gajinya Dipangkas
Rusia Klaim Ciptakan Teknologi yang Bisa Bikin Tentara Menghilang
Demi Ritual Ilmu Hitam, Tiga Kakak Beradik Mutilasi Ibu Kandung
Trump Sebut Tidak Ada Batasan Waktu untuk Denuklirisasi Korea Utara
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU