Home  / 
PBB: Facebook Berkontribusi Atas Kekerasan terhadap Rohingya
* Myanmar Bangun Pangkalan Militer Baru di Area Bekas Desa Rohingya
Rabu, 14 Maret 2018 | 13:13:07
SIB/AP
Anak-anak pengungsi Rohingya berdesak-desakan untuk mendapatkan pasokan makanan yang dibagikan di kamp pengungsi Thaingkhali, Bangladesh.
Jenewa (SIB) -Jejaring sosial Facebook telah berperan dalam menyebarkan ujaran kebencian di Myanmar. Demikian dikatakan sejumlah pakar hak asasi manusia PBB yang menyelidiki kemungkinan genosida terhadap Muslim Rohingya. Facebook tidak segera mengomentari kritik yang disampaikan otoritas PBB tersebut, walaupun sebelumnya perusahaan besutan Mark Zuckerberg itu telah mengatakan bahwa pihaknya sedang berupaya menghapus ujaran kebencian di Myanmar dan secara konsisten telah menyingkirkan orang-orang yang berbagi konten semacam itu di platform mereka.

Lebih dari 650.000 orang Muslim Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine di Myanmar menuju ke Bangladesh sejak sejumlah serangan pemberontak telah memicu tindakan keras dari pihak keamanan Myanmar Agustus lalu. Banyak yang telah memberikan kesaksian mengerikan tentang eksekusi dan pemerkosaan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Ketua Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengatakan pekan lalu bahwa dia sangat mencurigai telah terjadinya tindakan genosida, sementara penasihat keamanan nasional Myanmar menuntut "bukti yang jelas". Marzuki Darusman, Ketua Misi Pencarian Fakta Independen Internasional mengenai Myanmar, mengatakan kepada wartawan bahwa media sosial telah memainkan "peran yang menentukan" di Myanmar.

"[Media sosial] telah ... secara substansial berkontribusi pada tingkat kesengsaraan dan perbedaan pendapat dan konflik, jika Anda mau, di dalam masyarakat ... ujaran kebencian tentu saja merupakan bagian dari itu," katanya. "Sejauh menyangkut situasi di Myanmar, media sosial [yang berperan] adalah Facebook, dan Facebook adalah media sosial."

Sementara itu penyelidik PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee mengatakan Facebook telah menjadi bagian besar dari kehidupan publik, sipil dan pribadi, dan pemerintah Myanmar menggunakannya untuk menyebarkan informasi kepada publik. "Semuanya dilakukan melalui Facebook di Myanmar," katanya kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa Facebook telah membantu negara miskin tersebut namun juga telah digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian.

"[Facebook] digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan publik tapi kami tahu bahwa umat Buddha ultra-nasionalis memiliki akun-akun Facebook mereka sendiri dan benar-benar menghasut banyak kekerasan dan banyak kebencian terhadap Rohingya atau etnis minoritas lainnya," katanya.

"Saya khawatir Facebook sekarang berubah menjadi binatang buas, dan bukan sebagaimana tujuan awal ketika jejaring sosial itu diciptakan."

Biksu nasionalis garis keras yang terkenal di Myanmar, Wirathu, muncul setelah menjalani larangan berkhutbah selama satu tahun pada hari Sabtu (10/3) dan mengatakan bahwa retorika anti-Muslimnya tidak ada hubungannya dengan kekerasan di negara bagian Rakhine.

Facebook menunda dan terkadang menghapus orang-orang yang secara konsisten berbagi konten yang mempromosikan kebencian, kata perusahaan itu bulan lalu sebagai tanggapan atas pertanyaan seputar akun Wirathu. "Jika seseorang secara konsisten berbagi konten yang mempromosikan kebencian, kami dapat melakukan serangkaian tindakan seperti menangguhkan sementara kemampuan mereka untuk mengungah materi dan, akhirnya, menghapus akun mereka."

Pekan lalu, Sri Lanka melarang sejumlah jejaring sosial berbagi pesan termasuk Facebook menyusul terjadinya kekerasan terhadap minoritas Muslim. Langkah pemerintah Sri Lanka ini bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah menyusul langkah pemberlakuan jam malam oleh polisi setempat telah gagal menghentikan kekerasan komunal yang menghancurkan dan terus berlanjut bahkan setelah Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena mendeklarasikan keadaan darurat selama tujuh hari untuk mengelola situasi tersebut. Negara di Asia Selatan itu diguncang oleh bentrokan komunal yang terjadi di dataran tinggi tengah negara tersebut menyusul berlangsungnya serangan terhadap umat Islam oleh orang-orang Sinhala yang nasionalis. Ketegangan komunal ini berkembang di Sri Lanka selama setahun terakhir dimana beberapa kelompok penganut Budha garis keras menuduh kelompok Muslim memaksakan orang untuk masuk Islam dan merusak sejumlah situs arkeologi. Kelompok Muslim telah menyangkal tuduhan tersebut.

Beberapa kekerasan juga telah dihasut oleh beberapa unggahan di Facebook yang mengancam lebih banyak terjadinya serangan terhadap umat Islam, kata pemerintah Sri Lanka sebelum memblokir Facebook, Viber dan WhatsApp di seluruh negera tersebut selama tiga hari. Facebook, yang juga memiliki jejaring sosial WhatsApp, mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk mengidentifikasi dan menghapus hasutan kekerasan, dan berhubungan dengan pemerintah dan organisasi swasta. "Kami memiliki peraturan yang jelas mengenai ucapan kebencian dan hasutan terhadap kekerasan dan bekerja keras untuk mencegahnya dari platform kami," kata jejaring sosial tersebut dalam pernyataan.

Myanmar Bangun Pangkalan Militer
Sejumlah pangkalan militer Myanmar dilaporkan dibangun di kawasan Rakhine, yang sebelumnya ditinggali warga etnis minoritas muslim Rohingya. Pembangunan ini dilakukan setelah militer membuldoser desa-desa Rohingya yang ditinggalkan penghuninya sejak operasi militer beberapa waktu lalu.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (13/3), laporan terbaru Amnesty International menekankan laporan sebelumnya soal desa-desa Rohingya yang tak berpenghuni dan sejumlah gedung yang masih utuh, telah dibuldoser otoritas Myanmar. Laporan didasarkan pada citra satelit terbaru.

Selain aktivitas pembuldoseran, Amnesty International juga melaporkan adanya pembangunan sejumlah rumah, gedung dan jalanan di area yang sama.
Dilaporkan setidaknya ada tiga fasilitas keamanan baru yang sedang dalam tahap pembangunan. Dalam satu kasus, sebut Amnesty Internasional, sejumlah warga Rohingya yang masih bertahan di Myanmar digusur demi pembangunan pangkalan militer tersebut.

"Apa yang kita lihat di negara bagian Rakhine adalah perampasan tanah oleh militer dalam skala dramatis," ujar Direktur Penanganan Krisis Amnesty International, Tirana Hassan. "Pangkalan-pangkalan baru dibangun untuk menampung pasukan keamanan yang sama yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Rohingya," imbuhnya. Disebutkan oleh Amnesty International, sedikitnya empat masjid yang tidak hancur dalam kebakaran, telah dihancurkan, atau bagian atap dan material lainnya dicopot. Amnesty International menyebut situasi itu terjadi sejak akhir Desember 2017, saat tidak ada konflik baru di Rakhine.

Di satu desa Rohingya di Rakhine, citra satelit menunjukkan keberadaan sejumlah gedung untuk pos polisi perbatasan yang baru. Gedung-gedung baru itu berdiri di dekat lokasi masjid yang telah hancur.

Amnesty International menyatakan, Myanmar 'membentuk ulang' area-area yang pernah ditinggali Rohingya menjadi area yang lebih mengakomodasi pasukan keamanan, bukan warga desa Rohingya. Hal ini berpotensi menangkal pengungsi Rohingya yang bersedia pulang ke Rakhine. "Rohingya yang lolos dari kematian dan penghancuran oleh pasukan keamanan (Myanmar) kemungkinan besar tidak akan menganggap prospek tinggal di dekat pasukan yang sama, kondusif bagi kepulangan mereka," sebut Amnesty International.

Juru bicara pemerintah dan militer Myanmar enggan memberikan komentar atas laporan ini. Namun beberapa pejabat Myanmar menyatakan desa-desa itu dibuldoser untuk mempermudah dibangunnya rumah-rumah baru bagi para pengungsi yang akan kembali dari Bangladesh. (Rtr/ABCAustralia/Detikcom/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Tim SAR Temukan 2 Titik Objek di Kedalaman 490 Meter Danau Toba
Kabar Terbaru: Posisi KM Sinar Bangun Berhasil Diidentifikasi
Pemerkosa Turis Prancis di Labuan Bajo Terancam 12 Tahun Penjara
Golok Menancap di Dada, Dadan Tewas Diduga Dibunuh
Saat Silaturahmi, Pencuri di Rumah Kosong Dibekuk
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU