Home  / 
Kepala HAM PBB Sebut Presiden Duterte Perlu Psikiater
Minggu, 11 Maret 2018 | 14:50:42
Manila (SIB) -Komisioner Tinggi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyebut Presiden Filipina Rodrigo Duterte perlu diperiksa psikiater. Pernyataan itu dilontarkan Zeid Ra'ad Al-Hussein setelah Duterte menyebut penyelidik PBB sebagai teroris. "Dewan HAM PBB harus bersikap. Serangan ini tidak bisa dibiarkan," kata Zeid dalam konferensi pers seperti dilansir Reuters, Jumat (9/3).

Penyelidik PBB terdiri atas politisi Filipina dan empat mantan pastor Katolik disebut-sebut dalam daftar 600 gerilyawan komunis yang bakal diumumkan Duterte.
Victoria Tauli-Corpuz, pelapor khusus PBB tentang hak-hak masyarakat adat (indigenous people) pada 2014, dicantumkan dalam petisi sebagai pemimpin senior kelompok pemberontak Maois. Empat mantan pendeta Katolik dan mantan anggota Kongres Satur Ocampo juga masuk dalam daftar tersebut.

Media Filipina Inquirer memberitakan pemerintah mengajukan petisi untuk menyatakan Corpuz sebagai teroris bersama Partai Komunis Filipina (CPP) dan sayap militernya Tentara Rakyat Baru serta 600 orang lainnya. Mosi itu diajukan Departemen Kehakiman Filipina ke Pengadilan Regional Manila pada 21 Februari lalu.

Pada Desember lalu, Istana Kepresidenan Malacanang menyebut Corpuz dan seorang pelapor khusus PBB lainnya, Cecilia Jiminez-Damary sebagai partisan dan berupaya mempermalukan pemerintahan Duterte dengan menyebut bahwa perpanjangan status darurat militer di Mindanao dapat menyebabkan lebih banyak pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

Corpuz menepis tuduhan teroris pada dirinya dan mengecam militer karena menghubungkannya dengan gerakan teroris. "Saya akan membahas pencantuman nama saya yang tidak berdasar, tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab. Saya berkonsultasi dengan penasihat hukum saya soal tindakan apa yang harus diambil untuk membersihkan nama dan menggugat mereka yang yang membahayakan hidup saya," kata Corpuz. Corpuz adalah pendiri kelompok advokasi dan penelitian Tebtebba Inc. Dia membantuk menyusun Deklarasi tentang Hak-hak Masyarakat Adat, yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa 2007.

Menlu Filipina, Alan Peter Cayetano, berang atas komentar Hussain. "Filipina mengambil pengecualian besar atas komentar yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati dari Komisioner Tinggi HAM PBB yang memberikan aspirasi yang tidak diinginkan mengenai Presiden Republik Filipina," ucap Alan Peter Cayetano.

Pria berkacamata itu menambahkan, Filipina merasa terganggu dengan sikap seorang pejabat tinggi Dewan HAM PBB yang melebihi mandatnya serta menghina kepala negara. Menurutnya, tindakan tersebut adalah sebuah preseden buruk bagi lembaga HAM PBB.

"Ini bisa menjadi preseden berbahaya bahwa dewan harus segera menangani atau negara-negara anggota akan menjadi korban dari mereka yang mempolitisasi serta menggunakan HAM untuk merendahkan pemerintahan yang sah. Ia mungkin tidak sadar sedang diperalat sebagai upaya terorganisir untuk menggoyang pemerintahan yang sah oleh pihak-pihak dengan agenda tertentu," tutup Alan Peter Cayetano. (CNNI/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
FKPD Gelar Aksi Penyalaan 1000 Lilin di Pelabuhan Simanindo
Polres Samosir Rekonstruksi Tenggelamnya KM Sinar Bangun di Pelabuhan Simanindo
Dua Tahun Memimpin, Visi Misi Bupati Ingati Nazara Tercapai 55 %
Nikson Nababan Imbau Masyarakat Ciptakan Situasi Kondusif
Pemkot Gunungsitoli Bangun Tugu Durian
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU