Home  / 
Raja Salman Tegaskan Yerusalem Ibu Kota Palestina
* Israel Setujui Pembangunan 1.122 Permukiman Baru di Tepi Barat
Jumat, 12 Januari 2018 | 22:27:04
Riyadh (SIB) -Raja Salman menegaskan kepada Presiden Mahmoud Abbas bahwa Arab Saudi terus mendukung upaya Palestina untuk menjadi negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Salman melalui sambungan telepon dengan Abbas pada Selasa (9/1). Abbas menyambut baik inisiatif Salman tersebut dengan mengungkapkan apresiasi dan terima kasihnya atas dukungan Saudi bersama rakyatnya yang disebut bersejarah bagi bangsa Palestina.

Penegasan dukungan itu diutarakan Raja Salman setelah beberapa waktu terakhir Saudi dihujani kritik karena dinilai tidak vokal menentang keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel awal Desember lalu.

Saudi, melalui Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dirumorkan justru menawarkan kota Abu Dis sebagai ibu kota bagi Palestina sebagai ganti jika AS, sekutu dekat Riyadh, berkeras mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Penawaran itu disebut terjadi saat Abbas bertandang ke Riyadh November lalu, sebelum AS mengumumkan keputusan kontroversialnya soal Yerusalem. Pangeran Salman disebut memberi Abbas waktu dua bulan untuk mempertimbangkan tawaran itu.

Penawaran itu disebut sebagai prakarsa Saudi untuk mengupayakan perdamaian Israel-Palestina yang telah dirundung konflik selama berpuluh tahun. Palestina dan Israel selama ini sama-sama berkeras memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Namun, Duta Besar Saudi untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Al Shuaibi, dan Dubes Palestina untuk RI, Zuhair Alshun, mengatakan bahwa penawaran itu tidak pernah ada.

Sementara itu para menteri luar negeri (menlu) Liga Arab akan bertemu awal bulan depan untuk membahas langkah-langkah terhadap pengakuan Presiden AS Donald Trump mengenai Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sekretariat Jenderal Liga Arab seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (11/1), menyatakan pertemuan Dewan Liga Arab tersebut akan digelar di Kairo, Mesir pada 1 Februari mendatang.

Keputusan Trump pada Desember 2017 lalu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem, telah memicu aksi demo di Palestina dan berbagai negara di dunia. Majelis Umum PBB juga telah menolak pengakuan AS tersebut. Pemerintah Yordania pekan lalu menyatakan, Liga Arab akan mengupayakan pengakuan internasional atas negara Palestina dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, menyusul pengumuman Trump tersebut.

Sebelumnya dalam resolusi usai pertemuan darurat pada Desember lalu, para menlu Liga Arab menyerukan AS untuk mencabut keputusannya. Liga Arab menyatakan bahwa dengan keputusannya soal Yerusalem, AS telah berhenti menjadi sponsor dan penengah dalam proses perdamaian Israel-Palestina.

Selama ini, Israel mengklaim bahwa Yerusalem merupakan ibu kotanya yang tak terbagi. Sedangkan Palestina menganggap wilayah Yerusalem timur sebagai ibu kota negaranya di masa mendatang. Komunitas internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan menegaskan bahwa masalah ini hanya bisa diselesaikan lewat negosiasi langsung Israel-Palestina.

Setujui Pembangunan Permukiman Baru
Sementara itu otoritas Israel dikabarkan telah menyetujui pembangunan lebih dari 1.100 rumah baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki rezim Yahudi ini. Langkah semacam ini berpotensi memicu ketegangan yang telah meningkat beberapa waktu terakhir. Persetujuan ini diberikan oleh Komisi Kementerian Pertahanan Israel yang memiliki wewenang atas pembangunan permukiman Yahudi pada Rabu (10/1) waktu setempat.

Dituturkan Hagit Ofran dari Peace Now, yang merupakan organisasi pemantau pembangunan permukiman Yahudi, sekitar 352 rumah telah menerima persetujuan akhir, sedangkan sisanya masih pada tahap awal proses perizinan. Ofran menyebut total 1.122 unit rumah telah mendapat persetujuan pembangunan. Izin juga dirilis untuk tujuh rumah yang sudah berdiri, namun mendapat izin yang berlaku surut.

Menurut Ofran, mayoritas perizinan yang dikeluarkan berlaku untuk permukiman yang ada di wilayah Tepi Barat bagian dalam, yang kemungkinan nanti harus dievakuasi jika solusi dua negara tercapai dalam konflik Israel-Palestina.

"Ini menjadi bagian dari tren umum bahwa pemerintah (Israel-red), yang akan membangun di seluruh wilayah Tepi Barat, tengah melakukan pembangunan lebih banyak di tempat-tempat yang nantinya perlu dijauhi oleh Israel, dan pemerintah melakukan cara ini untuk menghancurkan kesempatan terwujudnya solusi dua negara," sebut Ofran.

Data dari Peace Now menunjukkan 6.742 proyek permukiman telah disetujui sepanjang tahun 2017 lalu. Jumlah itu menjadi yang tertinggi sejak tahun 2013.
Permukiman Yahudi yang dibangun otoritas Israel dipandang ilegal menurut hukum internasional. Pembangunan permukiman di atas wilayah Palestina ini juga dianggap menghalangi tercapainya perdamaian atas konflik Israel-Palestina.

Israel menuai kritikan keras dari pemerintahan AS pada era Presiden Barack Obama terkait pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang didudukinya.
Namun dengan pemerintahan Presiden Donald Trump, situasinya bertolak belakang karena Trump mendukung Israel. Seringkali dukungan Trump dan AS dimanfaatkan Israel untuk memperluas permukimannya di wilayah Palestina. (CNNI/Detikcom/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Maria Simorangkir Minta Dukungan Warga Sumut
Terima Kirab Obor Paskah Nasional, Bupati Karo Ajak Tingkatkan Kasih Persaudaraan
Pemkab Langkat Beri Bantuan Korban Kebakaran di Pangkalan Brandan
Kejaksaan Dairi Gelar Penyuluhan dan Penerangan Hukum di SMAN 2 Sidikalang
Dandim Tetap Pantau Kegiatan TMMD Imbangan 101 di Agara
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU