Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Trump Diklaim Bakal Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel
Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Trump Nyatakan Perang
Kamis, 7 Desember 2017 | 17:57:23
SIB/DailyMail
Warga Palestina membakar gambar Presiden AS Donald Trump, Selasa (5/12), memprotes rencana pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang bentuk pengakuan ibu kota Israel. Keputusan tersebut mengabaikan peringatan yang bisa memicu lonjakan kekerasan di Timur Tengah.
Washington (SIB) -Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang akan diumumkan pada Rabu (6/12) waktu setempat atau Kamis (7/12) WIB. Kendati kebijakan itu dilakukan secara hati-hati, keputusan tersebut mengabaikan peringatan yang bisa memicu lonjakan kekerasan di Timur Tengah.

Pejabat senior AS menyatakan, Trump akan membuat pengumuman penting di Gedung Putih sekitar pukul 13.00 waktu setempat. "Dia akan mengatakan Pemerintah AS mengakui Yerusalem adalah ibu kota Israel," kata seorang pejabat senior pemerintah yang berbicara tanpa menyebut nama. "Dia memandang ini sebagai pengakuan atas sejumlah fakta, termasuk fakta sejarah dan fakta modern," ucapnya.

Trump juga dikabarkan akan memerintahkan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. "Perlu beberapa waktu menemukan lokasi yang tepat guna mengatasi masalah keamanan, merancang fasilitas baru, mendanainya, dan membangunnya," kata pejabat tersebut yang mengindikasikan langkah tersebut tidak dilakukan dengan segera. "Pemindahan memerlukan waktu bertahun-tahun, tidak dalam bulan. Hal ini memang memakan waktu," tambahnya.

Namun Wali Kota Yerusalem, Nir Barkat, mengatakan bahwa proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke daerah pimpinannya hanya membutuhkan waktu dua menit. "Mereka hanya harus menarik lambang konsulat dan menggantinya menjadi simbol kedutaan besar. Dua anggota Marinir Amerika dapat melakukannya dalam waktu dua menit dan memberikan Duta Besar David Friedman tempat untuk duduk," ujar Barkat.

Keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan mendobrak kebijakan lama AS yang selama ini menegaskan, status Yerusalem harus diputuskan dalam perundingan antara Palestina dengan Israel. Dunia internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tidak ada negara yang saat ini menempatkan kedutaannya di Yerusalem.

Trump telah menghubungi sejumlah pemimpin negara-negara Arab, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas, untuk menegaskan niatnya ini. "(Trump-red) Telah memberitahu Presiden (Abbas) soal niatnya memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem," demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

Dalam percakapan telepon, Abbas menegaskan penolakan terhadap pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem. "(Presiden Abbas) Memperingatkan konsekuensi berbahaya dari keputusan semacam itu, terhadap proses perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan juga dunia," sebut kantor kepresidenan Palestina dalam pernyataannya.

"Presiden (Abbas) menegaskan posisi teguh kami bahwa tidak akan ada negara Palestina tanpa Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya, sejalan dengan resolusi hukum internasional dan inisiatif perdamaian Arab," imbuh pernyataan itu.

Seorang pejabat Palestina yang enggan disebut namanya, memberikan penjelasan lebih lanjut soal topik pembicaraan Trump dan Abbas. "Trump memberitahu Presiden Abbas bahwa ada keputusan yang diambil dalam Kongres beberapa waktu lalu, dan ada tekanan dari Kongres untuk memberlakukan keputusan itu dan memindahkan kedutaan," terang pejabat Palestina ini. Trump merujuk pada keputusan Kongres AS pada tahun 1995 yang meloloskan undang-undang yang mengatur kebijakan AS untuk memindahkan Kedubes-nya ke Yerusalem.

"Trump menyatakan dirinya membuat janji pilpres kepada rakyat Amerika untuk memindahkan kedutaan dan ingin menepatinya," imbuhnya. Menurut pejabat Palestina ini, Trump juga memberitahu Abbas bahwa dirinya memiliki 'gagasan penting' yang akan diumumkan nanti. Namun Abbas menegaskan dirinya menolak pemindahan Kedubes AS.

Amerika Serikat memerintahkan para pegawai pemerintah untuk menghindari Tepi Barat dan Kota Tua di Yerusalem di tengah potensi memanasnya situasi dan munculnya aksi protes menjelang rencana Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Dengan semakin meluasnya seruan untuk demonstrasi yang dimulai pada 6 Desember di Yerusalem dan Tepi Barat, pegawai pemerintah AS dan keluarga mereka tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan pribadi di Kota Tua, Yerusalem dan di Tepi Barat hingga pemberitahuan lebih lanjut," demikian bunyi imbauan perjalanan dari Departemen Luar Negeri AS. "Perjalanan para pegawai pemerintah AS di Kota Tua, Yerusalem dan di Tepi Barat diizinkan hanya untuk perjalanan penting dan dengan pengamanan tambahan," imbuh imbauan perjalanan itu.

Nyatakan Perang
Komentar keras disampaikan utusan Palestina untuk Inggris, terkait rencana Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump disebut sama saja menyatakan perang jika dia menempuh langkah sepihak itu. "Jika dia (Trump-red) menyatakan apa yang ingin dia katakan soal Yerusalem menjadi ibu kota Israel, ini berarti ciuman kematian bagi solusi dua negara," sebut Utusan Palestina untuk Inggris, Manuel Hassassian.

"Dia menyatakan perang di Timur Tengah, dia menyatakan perang terhadap 1,5 miliar umat muslim dan ratusan juta umat Kristen yang tidak akan menerima tempat suci mereka secara total berada di bawah hegemoni Israel," imbuh Hassassian.

Sementara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan status Yerusalem adalah 'garis merah' bagi seluruh muslim. Erdogan juga memperingatkan bahwa Turki bisa saja memutuskan hubungan dengan Israel jika AS secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana.
"Saya merasa sedih mengetahui laporan-laporan yang menyebut AS bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ucap Erdogan dalam pernyataannya dalam rapat parlemen. "Pak Trump, Yerusalem adalah garis merah untuk muslim. Ini adalah pelanggaran hukum internasional untuk mengambil keputusan mendukung Israel sementara luka masyarakat Palestina masih mengeluarkan darah," imbuh Erdogan.

Erdogan menambahkan, jika Trump sungguh secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka dia akan meminta digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam 5-10 hari ke depan. Turki saat ini memegang kepemimpinan bergilir OKI.

Tahun lalu, Turki dan Israel mengakhiri pertikaian yang dipicu serangan mematikan Israel terhadap sebuah kapal yang berlayar ke Gaza yang membawa aktivis kemanusiaan Turki. Sedikitnya 10 aktivis Turki tewas dalam serangan itu. Hubungan diplomatik Turki dengan Israel memburuk. Beberapa waktu belakangan, kedua negara kembali meningkatkan kerja sama, khususnya dalam sektor energi.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel terkait pernyataan Erdogan soal potensi pemutusan hubungan itu. Namun Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett, yang merupakan mitra senior koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengabaikan komentar itu. "Akan selalu ada pihak-pihak yang mengkritik, tapi pada akhirnya, lebih baik memiliki Yerusalem yang bersatu daripada simpati Erdogan," ucapnya. (Detikcom/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
DPRD Langkat Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Reses
Konjen RRT Beri Bantuan Korban Pengungsi Erupsi Sinabung
Kodim Dairi Gotong Royong Bersama Warga Bersihkan Irigasi Belang Malum
Tinggal Digubuk Reot, Bunga Ria Nainggolan Terima Bantuan Bahan Bangunan dari Kapolres Dairi
Bupati Samosir Serahkan Alat-alat Kebersihan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU