Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Milan dan Venice Ikuti Jejak Catalonia Gelar Referendum
Catalonia Ancam Pembangkangan Sipil Besar-besaran
Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:11:12
SIB/DailyMail
Parapejabat Catalonia menggelar pertemuan di Barcelona, Senin (23/10), setelah pemerintah Spanyol untuk menggelar pemilu.
Milan (SIB) -Lombardy dan Veneto, dua wilayah di utara Italia yang menaungi Milan dan Venice, menggelar referendum pada akhir pekan lalu demi meminta perluasan otonomi dari pemerintah pusat. Pemungutan suara tersebut kembali meningkatkan ketegangan di Eropa, sementara Spanyol masih berupaya mencegah Catalonia memerdekakan diri setelah meraup dukungan warga lewat referendum pada 1 Oktober lalu.

Berdasarkan penghitungan cepat, Sekitar 90 persen dari jutaan penduduk kedua wilayah Italia itu memilih "Ya" untuk perluasan otonomi daerah dalam referendum yang digelar Partai Lega Nord. Partai itu menyerukan referendum demi memperoleh perluasan dan perbaikan kendali perekonomian daerah dari Roma.

Presiden Lombardy, Roberto Maroni, mengatakan suara pendukung perluasan otonomi di daerahnya mencapai 40 persen. Sementara di Veneto, dukungan perluasan otonomi mencapai 57 persen. "Kita sekarang bisa menulis lembaran baru di mana wilayah yang meminta lebih banyak kekuasaan dan kendali bisa meraih keinginannya," kata Maroni. "Misalnya tentang kendali pembahasan hasil pajak yang sebagian besar dikuasai Roma. [Referendum] adalah langkah pertama menuju reformasi besar," tambahnya.

Lombardy dan Milan menyumbang sekitar 20 persen ekonomi Italia. Sementara Veneto beserta Venice memegang 10 persen perekonomian negara di selatan Eropa itu. Banyak keluhan muncul dari penduduk di kedua wilayah yang menganggap uang pajak mereka dibuang-buang pemerintah pusat atau dialihkan ke wilayah selatan yang kurang sejahtera.

Para warga juga menuding Roma memberikan fasilitas publik yang rendah dan tidak sebanding dengan penghasilan pajak. Sementara itu, pemerintah regional kedua wilayah disebut menyediakan layanan yang lebih baik sehingga layak mendapatkan lebih banyak kewenangan.

"Lombardy dan Veneto memiliki dua pemerintahan yang efisien dengan fasilitas publik yang baik, jauh lebih baik dibandingkan wilayah lainnya di Italia. Inilah mengapa saya pikir perlu meminta otonomi yang lebih besar," kata Massimo Piscetta, 49, warga yang ikut serta dalam referendum, seperti dikutip Reuters.

Tak seperti referendum Catalonia yang ilegal, pemungutan suara akhir pekan lalu di Lombardy dan Veneto selaras dengan konstitusi Italia. Meski begitu, referendum tersebut tidak bersifat tidak mengikat. Sejumlah pihak menganggap langkah itu hanya membuang-buang waktu dan uang. Sebab, konstitusi daerah memungkinkan pemerintah regional bernegosiasi dengan pemerintah pusat tanpa harus menggelar referendum.

Referendum pun dikhawatirkan bisa memperdalam perpecahan antara masyarakat di wilayah utara dan selatan negara yang berakar sejak era sebelum unifikasi Italia abad ke-19 silam. "Ketika Anda mengangkat masalah mengenai apa dan berapa bayaran dari wilayah bagian utara, serangan balik akan terjadi di selatan Italia," tutur Giovanni Orsina, profesor sejarah di Universitas Luiss-Guido Carli, Roma.

Sementara itu Partai Calon Persatuan Rakyat (CUP) yang berorientasi kiri ekstrem, Senin (23/10), mengancam menggelar pembangkangan sipil besar-besaran jika Spanyol terus mengancam Catalonia untuk tidak memproklamasikan kemerdekaannya.

CUP menyebut pemerintah pusat di Madrid telah melakukan agresi terbesar terhadap rakyat Catalan sejak kediktatoran Francisco Franco. "Agresi semacam ini akan mendapatkan tanggapan dalam bentuk pembangkangan sipil besar-besaran," ancam CUP.

CUP adalah sekutu utama koalisi partai separatis Catalonia.  CUP mengungkapkan rencana pembangkangan sipil ini akan diungkapkan segera pekan ini.ASementara itu para pemimpin Catalan berkeras akan menolak upaya apapun yang dilakukan Madrid untuk memberlakukan kendali langsung atas wilayah otonomnya, sementara krisis politik terus meningkat menyusul ancaman Catalonia untuk merdeka dari Spanyol.

Pada Minggu waktu setempat (22/10), hampir setengah juta warga menggelar protes di Barcelona, kota terbesar di Catalonia. Demonstran berteriak "Merdeka! Merdeka! Merdeka! dan "Rajoy, Rajoy, asal kau tahu saja kami akan pergi."

Presiden Catalan Carles Puigdemont ada di antara kerumunan orang tersebut. Namun, dia tetap tidak menyatakan kemerdekaan meski telah mengancam akan melontarkan deklarasi kontroversial tersebut. "Institusi Catalan dan warga Catalonia tidak bisa menerima serangan ini," ujarnya setelah demonstrasi dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi. Ia juga menuding Madrid mencoba untuk "mempermalukan" warga Catalan. "Apa yang dilakukan terhadap Catalonia adalah serangan langsung terhadap demokrasi yang membuka pintu untuk penindasan serupa di manapun, tidak hanya di Catalonia," ujarnya.

Selain itu, para politikus Catalan lainnya pun sama-sama berkukuh. Pemimpin parlemen Catalan Carme Forcadell menuding Rajoy telah melakukan "ketidakbertanggungjawaban politik besar" yang "melempaui semua batas." "Dia mengumumkan kudeta de facto yang bertujuan untuk mengambil alih institusi Catalan," kata Forcadell.

Pernyataan itu menanggapi langkah Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk membubarkan parlemen Catalan di bawah pasal konstitusi yang belum pernah digunakan sebelumnya, bersumpah akan memecat pemimpin wilayah tersebut sesegera mungkin dan menggelar pemilihan umum kembali.

Rajoy menyatakan akan menggunakan pasal 155 konstitusi Spanyol yang memungkinkan pemerintah nasional untuk menunda otonomi pemerintah regional Catalan. Langkah itu akan diajukan ke Senat Spanyol pekan ini. Pemilihan umum kemudian akan digelar dalam waktu enam bulan, kata Rajoy, dan ia menyatakan hal tersebut bakal digelar sesegera mungkin.

Kemelut di Catalonia menimbulkan kekhawatiran di antara negara Eropa sehingga dapat meluas ke seluruh benua. Dari Skotlandia ke Flanders dan Lombardy, krisis keuangan 2007-2009, pengangguran dan migrasi telah memungkinkan partai anti-Uni Eropa dan populis untuk mendapatkan dukungan ketidakpuasan dengan elit politik dan membuka kembali divisi kawasan.

Dua daerah kaya di Italia utara melakukan pemungutan suara pada Minggu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Dalam pertemuan puncak Eropa pada pekan lalu, para pemimpin berusaha meredakan kemelut Spanyol dengan Katalunya dan memaparkan pemisahan diri tersebut sebagai masalah dalam negeri. (CNNI/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
JK Pimpin Mediasi Perdamaian Afghanistan di Istana Wapres
Kesuksesan MTQ Provsu Tolok Ukur Keberhasilan MTQN 2018
Tahap Awal, 1.075 Ha Areal Sawit Rakyat di Sumut Peroleh Hibah Peremajaan
Pengusaha Senior Sumut Tak Berminat Maju Pimpin Kadin SU?
Jelang Hari-H Resepsi Putri Jokowi, Order Spanduk-Baliho di Medan Melonjak
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU