Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
AS Tolak Teken Perjanjian Anti Senjata Nuklir
* Kim Jong Un Sebut Senjata Nuklir Jamin Kedaulatan Korut
Senin, 9 Oktober 2017 | 13:04:40
SIB/AFP PHOTO/KCNA
Foto pada 2015 memperlihatkan pemimpin Korut, Kim Jong Un bersama adik perempuannya, Kim Yo-jong (2kiri) saat menginspeksi perusahaan pertahanan Sin Islet. Yojong dipromosikan di politburo, badan tinggi Workers Party of Korea yang berurusan dengan kebijakan pemerintahan Korut.
Washington (SIB) -Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak berniat untuk menandatangani perjanjian larangan senjata nuklir yang didukung oleh kelompok International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), yang meraih hadiah Nobel Perdamaian tahun ini.

"Pengumuman hari ini tidak mengubah posisi AS soal perjanjian itu: AS tidak mendukung dan tidak akan menandatangani Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir," tegas juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS seperti dikutip kantor berita AFP, Sabtu (7/10) usai pengumuman ICAN sebagai peraih Nobel Perdamaian 2017.

"Perjanjian ini tak akan membuat dunia lebih damai, tak akan menghasilkan pemusnahan setiap senjata nuklir, dan tak akan meningkatkan keamanan setiap negara," imbuh juru bicara tersebut seraya menambahkan, tak ada satu pun negara-negara bersenjatakan nuklir yang mendukung perjanjian tersebut.

Namun juru bicara Deplu AS tersebut menegaskan, Washington tetap berkomitmen pada kewajiban-kewajibannya sesuai Traktat Non-Proliferasi Nuklir dan terus bekerja untuk "memperbaiki lingkungan keamanan internasional, mencegah dan melawan proliferasi, serta mengurangi bahaya nuklir di seluruh dunia." "Kami menyerukan negara-negara untuk bekerja sama dengan kami dalam tindakan pragmatis, efektif untuk mencapai hal ini," tandasnya.

Kelompok ICAN dinyatakan sebagai pemenang Nobel Perdamaian atas upaya-upayanya untuk memusnahkan senjata nuklir di dunia. ICAN merupakan pemain utama dalam penandatanganan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir oleh 122 negara di PBB pada Juli lalu.

Namun perjanjian global tersebut sebagian besar hanya simbolis belaka. Ini dikarenakan tak ada satupun dari sembilan negara yang diketahui atau diduga memiliki senjata nuklir -- Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, China, India, Pakistan, Israel dan Korea Utara -- ikut menandatangani perjanjian itu.

Sementara itu pemimpin Korea Utara Kim Jon Un mengatakan program senjata nuklir negaranya merupakan "alat pencegah yang kuat" untuk menjamin kedaulatan negara itu.  Pernyataan ini dirilis oleh media milik pemerintah Korea Utara, Minggu (8/10), beberapa jam setelah Donald Trump mengatakan "hanya ada satu jalan yang berhasil" dalam menghadapi negara tertutup ini.

Dalam pidato di pertemuan Komite Pusat Partai Pekerja, media Korea Utara melaporkan bahwa Kim Jong Un membahas "situasi internasional yang rumit." Senjata nuklir Korea Utara merupakan "perisai kuat yang dengan pasti menjaga perdamaian dan keamanan semenanjung Korea dan Asia timur laut," kata Kim Jong Un yang merujuk pada "ancaman nuklir berkepanjangan dari negara penjajah Amerika Serikat."

Dalam beberapa minggu belakangan, Korea Utara telah meluncurkan dua rudal ke wilayah Jepang dan melakukan uji coba nuklir keenam. Negara ini diperkirakan mencapai kemajuan pesat dalam mengembangkan kemampuan membuat rudal berkepala nuklir mencapai wilayah Amerika Serikat.

Seorang anggota parlemen Rusia yang baru kembali dari Pyongyang sebelumnya mengatakan bahwa Korea Utara sedang bersiap-siap melakukan uji coba rudal jenis itu. Presiden Donald Trump sebelumnya mengatakan Amerika Serikat akan "menghancurleburkan" Korea Utara jika perlu, dalam upaya melindungi negara itu dan sekutunya.

Dalam pidato di depan Komite Pusat Partai Pekerja ini Kim Jong Un mengatakan, situasi yang sekarang terjadi menunjukkan kebijakan "byungjin" atau pembangunan senjata nuklir dan ekonomi dalam waktu bersamaan, "terbukti benar.""Perekonomian nasional tahun ini tumbuh kuat, meski semakin banyak sanksi," kata Kim yang merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan untuk mengendalikan program nuklir dan rudal negara itu.

Pertemuan itu juga memutuskan perbahan jajaran pejabat inti pemerintahan Korea Utara yang sangat tertutup ini. Adik perempuan Kim Jong Un, yakni Kim Yo Jong, naik ke jajaran elit politbiro Korea Utara dan langkah ini semakin mengukuhkan pengaruh keluarga Kim di pemerintahan negara itu.

Kim Yo Jong adalah putri kandung Kim Jong Il yang masih berusia 28 tahun dan penunjukkannya di jajaran politbiro diperkirakan untuk menggantikan peran Kim Kyong Hee, bibi Kim Jong Un, yang pernah memegang peran kunci di saat Kim Jong Il masih berkuasa. Januari tahun ini, Kementerian Keuangan Amerika Serikat memasukkan Yo Jong dan sejumlah pejabat Korea Utara lain ke dalam daftar hitam atas dugaan pelanggaran HAM berat.

Selain Yo Jong, dua tokoh penting di balik program rudal Korea Utara yaitu Kim Jong Sik dan Ri Pyong Chol, juga diangkat sebagai anggota penuh politbiro. "Saat ini bisa dibilang Ri sudah masuk ke jajaran tertinggi pembuat kebijakan Korea Utara," imbuh Madden. (Detikcom.CNNI/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jokowi Tunjuk Din Jadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Agama
Pelapor Vonis Praperadilan Novanto Diperiksa MA 3 Jam
Komnas HAM: Ahmadiyah Korban Diskriminasi karena UU PNPS
Satpol PP Turunkan Spanduk Pengusiran Dubes AS di Dukuh Atas
MA Vonis Mati Agus Si Pembunuh 5 Nyawa Satu Keluarga
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU