Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Trump Cabut Kebijakan Obama Terkait Kuba, Havana Mengecam
Senin, 19 Juni 2017 | 14:00:38
SIB/AP
Sejumlah warga AS keturunan Kuba menggelar aksi demo, Sabtu (17/6) di Miami, menentang kebijakan Presiden Donald Trump yang mencabut kebijakan Obama terkait Kuba.
Miami (SIB) -Setelah membatalkan sejumlah kebijakan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barrack Obama, Presiden Donald Trump mencabut kebijakan Obama terkait Kuba dengan memerintahkan pengetatan warganya berwisata ke Kuba sekaligus larangan perdagangan dengan militer negara di Amerika Latin itu.

Trump mengatakan dirinya membatalkan "kesepakatan buruk dan menyesatkan" yang dicapai mantan Presiden Barack Obama. Sambil meletakkan kebijakan yang baru menyangkut Kuba saat menyampaikan pidato di Miami, Trump menandatangani keputusan presiden.

Keputusan itu mencabut terobosan-terobosan bersejarah yang dilakukan Obama menyangkut Kuba. AS dan negara komunis itu, yang merupakan musuh saat Perang Dingin, membuat terobosan diplomatik pada 2014. Namun, Trump masih menyisakan beberapa kebijakan Obama untuk tetap dijalankan, yaitu keberadaan kedutaan besar AS yang baru dibuka kembali di Havana, Ibu Kota Kuba.

Trump berupaya memperlihatkan bahwa menjalankan janjinya saat kampanye untuk mengambil garis yang lebih tegas terhadap Kuba, terutama terkait catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan negara pulau Karibia tersebut.

"Kita tidak akan lagi berdiam diri melihat penindasan komunis," kata Trump, disambut sorakan dukungan dari kerumunan orang di kantong masyarakat Kuba-Amerika, Little Havana, Jumat (16/6). Di antara mereka ada Senator Marco Rubio dari Florida, yang membantu memajukan pembatasan terhadap Kuba.

"Untuk diberlakukan segera, saya mencabut kesepakatan dengan Kuba yang dibuat benar-benar secara sepihak oleh pemerintahan sebelumnya," teriak Trump, saat mengumumkan "pukulan" bagi pemerintahan Kuba pimpinan Presiden Raul Castro.

Berdasarkan kebijakan baru Trump itu, warga negara AS akan semakin ketat dilarang berkunjung ke Kuba sebagai wisatawan. Aturan itu berupaya mencegah dolar AS dijadikan sumber pendapatan oleh Pemerintahan Kuba, yang dianggap Pemerintahan Trump didominasi militer penindas.

Kebijakan baru tersebut melarang sebagian besar kegiatan bisnis dengan Armed Forces Business Enterprises Group, yaitu sebuah perusahaan besar Kuba yang bergerak di seluruh bidang perekonomian didukung militer. Namun, menurut sejumlah pejabat AS, masih ada pengecualian larangan, termasuk untuk perjalanan udara dan laut. Pengecualian itu akan melindungi bisnis pelayaran kapal-kapal pesiar AS yang melayani jalur ke Kuba.

"Kita tidak mau dolar-dolar Amerika Serikat menopang monopoli militer yang memeras dan menyiksa rakyat Kuba," kata Trump. Ia menjanjikan bahwa berbagai sanksi AS tidak akan dicabut sampai Kuba membebaskan para tahanan politik dan menjalankan pemilihan umum secara bebas.

Berdasarkan perintah Trump, departemen keuangan dan perdagangan AS akan diberi waktu 30 hari untuk mulai menyusun peraturan-peraturan baru terkait Kuba. Peraturan baru itu belum akan diberlakukan sampai penyusunan secara lengkap selesai.

Sebelumnya, Trump juga membatalkan sejumlah kebijakan dari Obama, antara lain jaminan asuransi kesehatan masyarakat (Obamacare), menekan dan memberi label musuh AS bagi pemerintahan di Republik Iran, dan keluar dari Kesepakatan Paris 2015 mengenai komitmen pemerintahan di berbagai belahan dunia untuk mengurangi emisi zat asam arang (karbon dioksida).

Havana Mengecam
Sementara itu, pemerintah Kuba mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump mengubah kebijakan terhadap negara pulau tersebut. Meski demikian, negara itu mengatakan tetap akan bekerja sama dengan negara tetangga terbesarnya. "Pemerintah Kuba mengecam kebijakan memperketat embargo," demikian pernyataan sikap pemerintah Kuba, seperti disampaikan TV pemerintah. "Tetapi juga menegaskan kembali "bersedia untuk melanjutkan dialog dan kerja sama dengan penuh rasa hormat".

Sejumlah media milik pemerintah Kuba juga berbicara dengan keras. "Setiap strategi yang bertujuan mengubah sistem politik, ekonomi dan sosial di Kuba, baik dengan tekanan atau pengenaan atau melalui cara yang lebih halus akan gagal," kata pernyataan salah satu media Kuba.

"Embargo harus berlanjut. Mengapa memberikan penghargaan kepada satu negara di mana warganya tidak dapat uang? Mereka masih kelaparan dan tidak ada kebebasan apapun. Mengapa kita tetap memberi makan orang di posisi atas ketika mereka menekan warganya sendiri," ucap Jose Nadal.

"Saya merupakan 100% Republikan. Saya sepakat 150% apa yang Trump katakan dan lakukan. Mereka harus menerapkan sanksi terhadap Kuba. Ketika Obama membuat kesepakatan dan memulihkan hubungan dengan pemerintah Kuba, dia memberikan semua yang mereka minta. Kami tidak menerima apapun dari pemerintah Kuba. Ini mengapa Trump ingin memperketat sanksi," ujar Cathy Henderson.

"Saya menentang embargo. Tirani Kuba menggunakan embargo sebagai sebuah dalih untuk membenarkan apa yang telah gagal. Mereka menyalahkan hal buruk di Kuba akibat embargo," kata Santiago Portal.

Sejarah embargo perdagangan AS terhadap Kuba:

1959: Revolusioner Kuba Fidel Castro memimpin gerilyawan ke Havana untuk menggulingkan rejim Batista.

1960: Sebagai tanggapan atas reformasi komunis Castro, AS memutuskan hubungan diplomatik dan menerapkan embargo perdagangan.

1962: Castro sepakat untuk mengijinkan Uni Soviet untuk mengirimkan rudal nuklir ke negara pulau tersebut sehingga menyebabkan AS dan Soviet berada di ambang perang nuklir.

April 2009: Presiden Barack Obama mencabut larangan perjalanan keluarga dan pengiriman remitansi ke Kuba.

Juli 2015: AS dan Kuba kembali membuka kedutaan di masing-masing ibukota dan memulihkan hubungan diplomatik.

Maret 2016: Presiden Obama mengunjungi Kuba dan bertemu dengan Presiden Raul Castro. Dia menyampaikan harapan embargo akan diakhiri, tetapi hanya dapat dicabut oleh Kongres AS yang dikuasai olah Republikan yang menentang langkah tersebut.

Agustus 2016: Penerbangan komersial AS tiba di Kuba untuk pertama kalinya setelah lebih dari setengah abad. (Ant/AFP/BBCI/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sejak Indonesia Merdeka, Jalan Huta Gulping Simalungun Tidak Pernah Diaspal
Warga Nagori Pondok Buluh Audiensi dengan Plt Pangulu, Pertanyakan DD 2017
Dirjen Imigrasi Keluarkan Layanan Antrian Paspor Secara Online
Kapoldasu Hadiri Perayaan Natal Raja Sonang se-Dunia di Pematangsiantar
Pemkab Simalungun Bangun Jalan Menuju Nagori Pinang Ratus
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU