Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Militer Korsel Diperintahkan Bersiap Bentrok dengan Korut
* ASEAN Dianggap Bisa Jadi Mediator Krisis Nuklir Korut
Jumat, 19 Mei 2017 | 12:05:49
SIB/Thomas Peter/Pool Photo via AP
Delegasi China yang dipimpin Menlu Wang Yi (kanan) bertemu dengan utusan khusus Korsel Lee Hae-chan di kantor kemenlu di Beijing, Kamis(18/5). Pertemuan itu berlangsung di tengah-tengah memanasnya situasi di Semenanjung Korea.
Seoul (SIB) -Presiden Korea Selatan Moon Jae-In memperingatkan potensi tinggi konflik militer dengan Korea Utara, menyusul peluncuran uji coba rudal pyongyang terbaru yang kian meningkatkan ketegangan di kawasan. Moon, yang baru dilantik menjadi presiden pada pekan lalu, menganggap ambisi nuklir dan rudal Korut semakin "maju dengan cepat." "Saya tidak akan mentoleransi provokasi dan ancaman nuklir Korut," ucap Moon saat mengunjungi Kementerian Pertahanan, Rabu (17/5). "Kami hidup di tengah keadaan dengan potensi tinggi bentrokan militer," katanya menambahkan.

Dalam lawatannya itu, Moon juga memerintahkan kemenhan mengadopsi pertahanan ketat yang dia sebut "postur pertahanan kedap air," mempersiapkan diri jika bentrokan militer sewaktu-waktu terjadi. Politikus liberal itu memenangkan pemilu Korsel pada 9 Mei dengan perolehan suara 41,1 persen, mengalahkan empat kandidat lain.

Pernah maju dalam pemilu 2012 lalu, Moon menekankan pendekatan yang lebih bersifat mendamaikan dengan mengutamakan dialog dan rekonsiliasi dengan Korut. Dia juga menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Pyongyang jika diperlukan sebagai upaya meredakan ketegangan di kawasan.

Mantan pengacara HAM ini juga menyatakan akan membuka kembali jalur komunikasi dengan Korut di bawah kontrol kementerian unifikasi Korsel. Namun, harapan perbaikan hubungan dengan saudara lamanya di utara itu semakin kecil setelah Pyongyang kembali meluncurkan rudal jarak menengah-jauh mereka pada Minggu (14/5), dekat wilayah Rusia. Moon menegaskan, dialog antara Seoul dan pyongyang akan terjadi "hanya jika rezim Kim Jong-un mengubah perilaku" nakalnya terkait program nuklir Korut, seperti diberitakan AFP.

Ketegangan antara Washington dan Pyongyang mencuat sejak awal tahun ini, dan semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump bahkan telah mempersiapkan opsi militer jika Pyonyang tak mau bersikap dan menghentikan ambisi nuklirnya. Sementara Korut mengancam pembalasan besar-besaran kepada Amerika jika itu terjadi. Dengan bangga, Pyongyang malah mengklaim peluncuran rudal pada akhir pekan lalu mampu membawa hulu ledak nuklir.

Di tengah peliknya krisis nuklir Korea Utara yang kian mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur dan global, sejumlah pengamat memiliki penilaian mengenai sejauh mana ASEAN dapat berperan meredakan ketegangan tersebut.

Lonny Carlile, profesor program studi kawasan Asia di University of Hawaii, berpendapat organisasi 10 negara Asia Tenggara itu berpotensi menjadi fasilitator karena mempunyai jarak geografis yang cukup jauh dan tidak berkepentingan di kawasan terkait masalah ini.

Carlile mencatat, Forum Regional ASEAN (ARF)--pertemuan keamanan regional di kawasan yang melibatkan 27 negara--dianggap menjadi platform yang tepat bagi ASEAN untuk menengahi krisis berkelanjutan itu. "Korut selalu mengatakan bahwa mereka ingin melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat dan merasa termasuk dalam komunitas internasional ... dengan rekam jejak ASEAN dalam berbagai dialog, mungkin ini alternatifnya," tutur Carlile, Rabu (17/5).

ASEAN memang dianggap tak punya kepentingan dan tidak terlibat langsung dalam krisis nuklir di Semenanjung Korea. Seluruh negara anggota ASEAN memiliki hubungan diplomatik dengan Korut. Indonesia, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Malaysia memiliki kedutaan besar di Pyongyang, begitu juga sebaliknya. Namun, jika konflik ini berlanjut, keamanan kawasan Asia Tenggara pun bisa terancam. Karena itu, ASEAN diharapkan bisa berkontribusi meredam ketegangan di Semenanjung Korea.

Sementara itu, pakar politik Asia Tenggara di John Cabot University Roma, Bridget Welsh, mengatakan Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Thailand, merupakan anggota ASEAN yang dianggap cukup dekat dengan rezim Kim Jong-un. Menurut Welsh, empat negara itu menjadi penting bagi Pyongyang lantaran selama ini menyediakan jalur keamanan dan ekonomi bagi negara paling terisolasi itu.

Namun, Welsh mencatat potensi ASEAN belum bisa meyakinkan untuk dijadikan mediator dalam konflik ini. Sebab, di dalam tubuh ASEAN sendiri masih memiliki perpecahan, khususnya perbedaan antar negara anggota soal sengketa Laut China Selatan.

Dia juga mengatakan, kehadiran organisasi regional itu selama ini tidak efektif dan terlihat tidak memiliki kepemimpinan dengan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan konsensus."Kinerja ASEAN tidak terlihat berarti dalam menyelesaikan masalah keamanan di kawasan selama ini...perpecahan negara anggota terkait sengketa Laut China Selatan yang berhubungan langsung dengan China ini cenderung beresonansi terhadap Korut juga. Jangan berharap banyak," ujar Welsh. (CNNI/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pedagang Minta Hentikan Eksekusi dan Beri Izin Pendirian Pasar SRO di Pangururan
HUT ke-62, Sat Lantas Polres Asahan Berbagi dengan Warga Kurang Mampu
Bupati Resmikan Pojok Edukasi Sampah di Komplek Stadion Bina Raga Rantauprapat
Anggota DPRD Tegal Kunker ke Tebingtinggi Terkait Perpustakaan dan Arsip
Boy Simangunsong Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Laguboti
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU