Home  / 
Ahli Hukum Pidana
RUU Penyadapan Jangan Hambat Pemberantasan Korupsi
Selasa, 30 Oktober 2018 | 19:51:14
Jakarta (SIB) -Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mendapat perhatian sejumlah elemen masyarakat. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung memberi masukan atas RUU Penyadapan ini. Namun, RUU Penyadapan ini mendapat kritikan dari seorang akademisi, ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yang menilai, RUU Penyadapan ini seharusnya memperkuat pemberantasan korupsi.

Abdul Fickar Hadjar berpendapat, tindak pidana korupsi masuk kejahatan luar biasa sehingga penanganannya juga harus luar biasa. Karena itu, KPK sebagai lembaga yang menangani kasus korupsi diberi kewenangan cukup besar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Penyadapan merupakan salah satu upaya luar biasa untuk memberantas korupsi yang sudah terbukti sejak hadir KPK dengan kacamata kudanya menyeret para koruptor dari level menteri sampai dengan pejabat-pejabat atau penyelenggara di tingkat bawah," kata Fickar saat dihubungi, Senin (1/10). 

Misalnya, draft RUU Penyadapan menyebut dalam setiap kegiatan penyadapan yang dilakukan aparat penegak hukum harus dikoordinasikan dengan lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pengadilan Tinggi. Dalam pasal 7 ayat (1) draft RUU Penyadapan menyebut pelaksanaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam ayat (2) disebut salah satunya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

 RUU ini terlihat kontradiktif dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyebut KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Menurut Fickar, KPK mempunyai undang-undang sendiri yang bersifat khusus yaitu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang juga mengatur mengenai penyadapan. Karenanya, seharusnya tidak ada lagi aturan hukum lain yang mengharuskan KPK meminta izin lembaga peradilan dalam melakukan penyadapan.
"Di tengah iklim peradilan yang masih dipenuhi dengan cara-cara mafia peradilan, maka perizinan penyadapan (melalui pengadilan tinggi) akan tidak menjadi efektif dan justru akan menjadi komoditi sendiri. Karena itu, bagi lembaga semacam KPK seharusnya dimintai laporannya saja setelah melakukan penyadapan," saran Fickar.

 Kalaupun ada lembaga yang mengawasi penyadapan, kata Fickar, bentuknya lebih menitikberatkan pada pelaporan ketimbang perizinan yang dapat justru berpotensi menghambat pemberantasan korupsi. "Keberhasilan KPK dengan OTT-nya lebih didasarkan pada kewenangan penyadapan, maka perizinan sudah pasti akan menjadi faktor penghambat," jelas Fickar.

Respon KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum menerima secara resmi draft RUU Penyadapan. Namun pada Juni 2018, pihaknya pernah diundang Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas RUU penyadapan ini yang saat itu ada narasumber yang memaparkan kajiannya.

"Pada prinsipnya, KPK berharap aturan-aturan penyadapan yang dibuat jangan sampai memperlemah upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya, seperti terorisme, narkotika dan lain-lain. Kita perlu menyadari korupsi adalah kejahatan luar biasa atau  extra ordinary crime," ujar Febri, Jumat (28/9) lalu.

Menurut Febri, prosedur penyadapan yang menghambat dan beresiko terhadap investigasi kasus korupsi yang semestinya diminimalisir. Sehingga, perlu diletakkan hukum acara penanganan kasus korupsi sebagai sesuatu yang bersifat lex specialis atau bersifat khusus.

"Kewenangan penyadapan yang diberikan pada KPK telah memiliki dasar hukum yang kuat di Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 30 Tahun 2002, dalam penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan, KPK berwenang menyadap dan merekam pembicaraan," jelas Febri mengingatkan.

Menurutnya, kontribusi penyadapan terhadap proses penegakan hukum di KPK sangat besar. Buktinya, adanya 93 operasi tangkap tangan (OTT) dengan jumlah tersangka sebanyak 324 orang. Karena itu, jika aturan tersebut dibuat tidak secara cermat, maka bisa menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Karena itulah, KPK mengajak pada pihak-pihak yang berwenang sebagai pembentuk UU, agar bersama-sama memahami kebutuhan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi," pintanya. (hukumonline/BR1/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Ilmuwan Ingin Menggunakan Laser untuk Memandu Alien ke Bumi
Studi Ungkap Wanita Nigeria Kembangkan Bisnis dengan WhatsApp
Audio High Resolution Picu Peningkatan Speaker Wireless
Mirip Manusia, Robot Berteknologi AI Gantikan News Anchor
BPPT Kurangi Dosis Teknologi Asing untuk Perkapalan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU