Home  / 
3 Pegawai KPK Gugat KPK ke PTUN Terkait Pengangkatan Pejabat
Selasa, 2 Oktober 2018 | 22:44:05
Jakarta (SIB) -Tiga pegawai KPK akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait penerbitan surat keputusan (SK) pimpinan KPK mengenai pengangkatan belasan pejabat struktural di KPK. Dalam dokumen gugatan yang diperoleh, gugatan didaftarkan ke PTUN Jakarta dengan nomor 213/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 17 September 2018 yang diajukan oleh penggugat I, penggugat II, dan penggugat III.

"Objek sengketa tata usaha negara dalam perkara tersebut adalah Keputusan Pimpinan KPK No. 1445 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi pada KPK; Keputusan Pimpinan KPK No. 1448/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Strutural setingkat Eselon III pada KPK," tulis dokumen itu yang diterima , Senin (17/9) lalu.

Tiga penggugat itu adalah Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi Sujanarko (jabatan sebelumnya adalah Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat); Koordinator Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Dian Novianthi (sebelumnya menjabat Kepala Biro SDM); dan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal pada Pusat Edukasi Antikorupsi Hotman Tambunan (sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran Biro Umum).

"Gugatan ini harus diajukan karena para penggugat menilai dasar, cara, proses, dan keputusan tergugat (KPK) melakukan tindakan rotasi pegawai telah berlawanan dengan prinsip fundamental pemberantasan korupsi yakni ketaatan pada asas, aturan hukum, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas." 

Menurut penggugat, putusan pengadilan atas sengketa ini akan menjadi preseden buruk menentukan bagaimana paradigma KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi pada masa mendatang. "Apakah prinsip ketaatan hukum, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas masih menjadi dasar utama dalam praktik birokrasi KPK, atau sebaliknya kekuasaan dan kepentingan pimpinan boleh mengesampingkan prinsip-prinsip tersebut?" kata penggugat.

Sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo sempat mengatakan bahwa rotasi itu diduga tidak transparan. Penentuan posisi rotasi yang tidak diketahui persis dasar kompetensinya dan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip dasar KPK itu berpotensi merusak indepedensi KPK.

Dalam huruf E angka 4 tentang Kepemimpinan, Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, dijelaskan bahwa Pimpinan KPK wajib menilai orang yang dipimpinnya secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Jika tidak mempertimbangkan parameter kriteria yang jelas, rotasi ini dinilai bersifat subjektif dan cacat prosedur. Dan juga prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

Namun, pimpinan KPK pada tanggal 24 Agustus 2018 tetap melantik 14 orang pejabat struktural di tengah kritik para pegawai tersebut. Saat pelantikan, Ketua KPK RI Agus Rahardjo mengatakan pimpinan KPK sudah mengeluarkan keputusan pimpinan KPK No. 1426/2018 tentang Tata Cara Mutasi di Lingkungan KPK merujuk pada peraturan KPK tahun 2006. Diakuinya bahwa pelantikan agak tertunda sedikit karena pimpinan ingin mengikuti aturan yang ada, kemudian keluar keputusan pimpinan.

Ia mengaku ada yang mempermasalahkan sebetulnya berwujud peraturan komisi, bukan keputusan pimpinan. Karena itu, pihaknya me-refer pada peraturan tahun 2006. "Di situ keputusan pimpinan segera setelah dilantik mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama peraturan di KPK (yang baru) yang sudah menunggu lama (tentang cara mutasi) segera diselesaikan," kata Agus pada tanggal 24 Agustus 2018.

Agus Rahardjo berharap, pihak luar KPK tidak ikut campur atas masalah internal KPK khususnya berkaitan dengan rencana rotasi 14 pegawai ini. "Masa urusan rumah tangga dibeber keluar. Jadi marilah kalau kita punya rumah tangga selesaikan di dalam secara baik-baik," katanya

Menurutnya, aspek keterbukaan dan transparansi publik yang dituntut sejumlah pihak itu berlaku bagi rotasi pegawai yang bersifat promosi karier. Sedangkan rotasi yang derajat jabatannya sama bisa langsung dilakukan pimpinan lembaga kepada pegawainya.

"Anda sering menyaksikan di Kemenkeu (Kementerian Keuangan, red) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) itu kalau rotasi derajatnya sama itu perintahnya malam ini langsung pergi, langsung pindah ke mana gitu kan," katanya. (hukumonline/Ant/BR1/c) 

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Umat Tuhan Harus Berguna Bagi Orang Lain
Mi Manis Jadi Daya Tarik Tersendiri di Kafe Orayono
Uji Adrenalin Naik Turun Lereng Gunung Slamet dengan Mobil Jip
7 Objek Wisata Alam untuk Vitamin Mata
Diduga Pengedar Narkoba, Seorang Pria Ditangkap Polisi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU