Home  / 
MA Beberkan Skandal ?Dagang Perkara? di PN Jakpus
* Pengacara Dicegah ke Luar Negeri
Selasa, 2 Oktober 2018 | 22:43:15
Jakarta (SIB) -Mahkamah Agung (MA) melansir putusan korupsi atas nama Edy Nasution, Panitera PN Jakpus yang kena OTT oleh KPK. Skandal 'dagang perkara' itu tertuang dalam putusan MA Nomor 1353 K/Pid.Sus/2017. Bagaimana skandal 'dagang perkara' di PN Jakpus?

Kasus bermula saat Edy menerima uang suap dari Doddy Ariyanto Supeno sebesar Rp 100 juta pada April 2015. Uang itu diserahkan di parkiran sebuah hotel di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Dari suap Rp 100 juta itulah, terungkap 'dagang perkara' di PN Jakpus yang berturut-turut.

"Perbuatan pidana telah terjadi, terungkap dari adanya alur pembicaraan permintaan uang oleh Edy senilai Rp 3 miliar kepada Wresti Kristian Hesti Susetyowati (anak buah Doddy)," ujar majelis dalam putusan yang dikutip dari website MA, Jumat (28/9).

Namun angka Rp 3 miliar itu turun menjadi Rp 1,5 miliar.

"Hal ini adanya fakta hukum pengeluaran Rp 1,5 miliar dari PT Paramount Enterprise kepaada Dody melalui Wresti," ucap majelis yang terdiri dari Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Abduk Latief.

Lalu buat apa uang itu? Berdasarkan pembicaraan Edy dengan Wresti, yaitu untuk mengakomodir permintaan revisi redaksional jawaban dari PN Jakpus untuk menolak pengajuan eksekusi lanjutan Raad Van Justice Nomor 232/1937 tanggal 12 Juli 1940.

"Edy menyetujui untuk tidak mengirim surat jawaban yang telah ditandatangani oleh Ketua PN Jakpus Gusrizal," ujar majelis.

Adapun uang Rp 100 juta yang disita pas OTT KPK, yaitu terkait pengurusan penundaan aanmaning atas putusan Arbitrase di Singapura melalui Singapore International Arbitration Sentre (SIAC) Nomor 178/2010.

Edy juga terbukti menerima USD 50 ribu dan Rp 50 juta untuk pengurusan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) PT Acros Asia Limiterd (AAL). Padahal, batas waktu pengajuan PK sudah habis.

Atas hal itu, Edy hukumannya diperberat dari 5,5 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara.

Skandal itu juga menyebut banyak pihak, dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi hingga pengusaha kakap. Namun mereka masih berstatus sebagai saksi. KPK juga belum memanggil atau memperjelas bagaimana kelanjutan perkara itu.

Baru-baru ini, KPK juga meminta Imigrasi untuk mencegah pengacara Lucas pergi ke luar negeri. Rencananya, hari ini Lucas akan diperiksa KPK terkait kasus di atas.

Pengacara Lucas Dicegah KPK Terkait Suap Mantan Bos Lippo Group
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat permintaan larangan bepergian keluar negeri untuk dua orang terkait kasus dugaan suap mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Kedua orang itu yakni, pengacara bernama Lucas dan seorang pihak swasta bernama Dina Soraya.

"Dua orang ini dilarang bepergian ke luar negeri (pencegahan ke luar negeri) selama enam bulan," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Rabu (26/9) lalu.

Surat pencegahan terhadap Lucas dan Dina sudah dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 18 September 2018 lalu.
Febri melanjutkan, larangan bepergian ke luar negeri untuk keduanya sengaja dilakukan untuk kepentingan penyidikan Eddy Sindoro, yang telah berlangsung hampir dua tahun. Diharapkan KPK, keduanya tetap berada di Indonesia jika suatu saat akan diperiksa.

"KPK mengingatkan agar para saksi bersikap koperatif jika nanti dipanggil penyidik dalam proses pemeriksaan," kata Febri seraya menambahkan jika tengah mencari tahu peran keduanya dengan keberadaan Eddy Sindoro selama melarikan diri ke luar negeri.

Oleh karenanya, ia menegaskan, para pihak yang kedapatan membantu proses pelarian tersangka memiliki risiko pidana, yakni obstruction of justice sebagaimana diatur di Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"KPK memperingatkan pada semua pihak agar tidak melakukan perbuatan menyembunyikan atau membantu proses pelarian tersangka," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada akhir 2016. Eddy diduga memberikan sejumlah uang kepada Edy Nasution terkait dengan sejumlah perkara yang berkaitan dengan Lippo Group.

Belakangan diketahui Eddy Sindoro telah berada di luar negeri sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah. Dalam proses penyidikan, KPK turut menduga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhahadi Abdurrachman terlibat dalam kasus dugaan suap ini.

Penyidik KPK telah menyita uang sejumlah Rp1,7 miliar dan sejumlah dokumen dari rumah pribadi Nurhadi. Nurhadi mengaku mengenal dekat Eddy Sindoro sejak masih duduk di bangku SMA. Nurhadi juga sudah beberapa kali mondar-mandir ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. (Aktual.com/BR1/detikcom/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Akademisi dan Politisi Apresisasi Niat Presiden Jokowi Kucurkan Dana Kelurahan
Rutan Labuhandeli Dituding Cemari Lingkungan
Gubsu Edy Rahmayadi Berharap Perbankan Tingkatkan Kredit Pertanian
Menyambut Wisatawan di Danau Toba
Seribuan Jamaah dari Tabagsel Doakan Kapoldasu
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU