Home  / 
Diduga Ada Kecurangan, 3 Calon Ketua Umum Tolak Hasil Kongres IPPAT 2018 Makassar
Selasa, 4 September 2018 | 20:09:20
SIB/Dok
KAJARI BARU: Dwiharto SH MH diabadikan bersama isteri seusai dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan yang baru menggantikan Olopan Nainggolan SH, oleh Kajatisu Bambang Sugeng Rukmono, Senin (13/ 8) di Kejatisu Jalan Jend AH Nasution (Jalan Karya Jasa Medan Johor).
Jakarta (SIB) -Tiga calon Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menyatakan penolakan atas hasil pemilihan di Kongres IPPAT VII ke-7. 
Dugaan kecurangan menjadi dasar sikap mereka. Dalam konferensi pers, Kamis (3/8) lalu di Hotel Bidakara, Jakarta, ketiganya menyatakan siap menempuh upaya lanjutan baik secara litigasi maupun non-litigasi untuk mengoreksi hasil Kongres.

"Kami menolak hasil keputusan Presidium Kongres IPPAT di Makassar," kata salah satu calon Ketua Umum, Otty Hari Chandra Ubayani, di hadapan awak media.

Firdhonal, calon Ketua Umum lainnya menjelaskan, kronologi Kongres IPPAT lalu yang diwarnai kejanggalan soal total suara pemilih. Ada kelebihan jumlah surat suara di dalam kotak suara yang dihitung jika dibandingkan dengan total pemilik hak suara dalam Kongres.

Menurutnya, sebelum penghitungan suara telah dibuat kesepakatan bahwa jika terjadi kelebihan kertas suara atau selisih suara akan dibicarakan dulu kepada peserta Kongres. "Usai penghitungan suara, ditemukan selisih suara, itu tidak dibicarakan, langsung ditetapkan (Presidum Kongres), tanpa memperhatikan keberatan (kami)," jelasnya.

Kongres IPPAT ke-7 diselenggarakan 27-28 Juli 2018 di Makassar akhir bulan lalu. Ribuan anggota IPPAT hadir untuk memililih satu di antara empat kandidat Ketua Umum IPPAT periode 2018-2021. Keempat kandidat ialah Firdhonal, Julius Purnawan, Otty Hari Chandra Ubayani dan Hapendi Harahap.

Dalam penghitungan suara pemilih, Firdhonal meraih 673 suara, Julius Purnawan 1209 suara, Otty Hari Chandra Ubayani 1101 dan Hapendi Harahap 1150 suara. Tercatat ada 79 suara tidak sah. Presidium Kongres menyatakan Julius Purnawan sebagai pemenang pemilihan dan langsung menetapkan hasilnya sebagai keputusan Kongres IPPAT.

Perwakilan Tim Hukum ketiga calon yang menolak ini, Pieter Latumenten menerangkan bahwa upaya yang akan dilakukan oleh mereka tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan apapun.

"Ada dugaan penyimpangan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ini yang mau kita luruskan supaya jadi preseden baik untuk kongres-kongres mendatang," kata Pieter menambahkan dalam konferensi pers.

Pieter meyakinkan bahwa para calon Ketua Umum yang menolak hasil pemilihan dalam kongres tidak bermaksud menuding pihak manapun sebagai pelaku kecurangan secara sengaja dan terstruktur. Mereka hanya berupaya memperjelas soal dugaan kecurangan yang diabaikan oleh Presidium Kongres IPPAT ke-7 di Makassar.

Mereka tidak puas dengan sikap Presidium Kongres yang tidak menyerahkan persoalan selisih jumlah suara kepada peserta kongres. Padahal semestinya bisa dilakukan pemungutan ulang suara di lokasi kongres. Namun Presidium Kongres justru langsung menetapkan hasil pemungutan suara tanpa menindaklanjuti keberatan ketiga calon Ketua Umum lainnya.

Pieter menjelaskan, Kongres IPPAT ke-7 di Makassar memiliki agenda untuk memilih anggota Majelis Kehormatan Pusat IPPAT dan formatur kepengurusan pusat IPPAT termasuk Ketua Umum. Para peserta kongres yang memiliki hak suara akan mendapatkan dua surat suara. Satu surat suara untuk memilih kandidat Ketua Umum dan satu surat suara lainnya untuk memilih anggota Majelis Kehormatan Pusat.

"Saya kasih ilustrasi, peserta ada 4000, jumlah total suara dari kedua kotak suara harusnya 8000. Temuan awal kami ada selisih 300 lebih. Ini signifikan, calon Hapendi dengan Julius selisihnya hanya 50an suara," kata Pieter.

Pieter juga menjelaskan adanya rekaman video peserta kongres yang membawa lebih dari dua surat suara di tangannya ketika memasukkan suara ke kotak suara. Hal ini menambah kejanggalan dalam prose pemilihan selain jumlah suara total di kotak suara yang lebih banyak dari seharusnya. "Laporan keberatan ini diabaikan Presidium Kongres, langsung mereka tetapkan. Ini jadinya keputusan Presidium, bukan keputusan Kongres," kata Pieter menegaskan.

Hingga tulisan ini dimuat, hukumonline telah berusaha menghubungi pihak panitia kongres untuk mengonfirmasi kejadian saat kongres. Namun pesan singkat yang dikirim hukumonline hanya dibaca tanpa jawaban. Demikian pula sambungan telepon yang belum diangkat.

Kisruh dugaan kecurangan ini menambah panjang catatan muram kongres pergantian kepemimpinan profesi hukum di Indonesia yang tidak berjalan mulus. Tercatat kongres Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2015 lalu menyisakan konflik pecahnya organisasi advokat tersebut menjadi tiga kubu kepengurusan.

Masing-masing menyatakan sebagai kepengurusan yang sah. Kongres pemilihan Ketua Ikatan Notaris Indonesia tahun 2016 pun berujung konflik di kepolisian hingga meja hijau. Apa sebabnya bisa begitu? Hanya Tuhan yang paling tahu. (hukumonline. com/BR1/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Anak Didik SMA GKPS 1 Pamatangraya Dapat Sosialisasi Bahaya Narkoba
Mendikbud Minta PPDB Ditiadakan Mulai Tahun Depan
Kemendikbud Siapkan Lulusan SMK Jadi Pengusaha
1.938 Siswa Ikut Dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
Kunci Sekolah Bermutu Ada Pada Proses Pembelajaran
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU