Home  / 
Konferensi ADHAPER 2018
Mahkamah Agung Dukung RUU Hukum Acara Perdata Segera Disahkan
* Ada 3 Persoalan di Peradilan Keluhan Utama Masyarakat
Selasa, 4 September 2018 | 20:06:43
Jakarta (SIB) -Bertahun-tahun sudah muncul gagasan dan suara yang menginginkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, lazim dikenal Hukum Acara Perdata (HAP), direvisi sesuai perkembangan zaman. HAP yang dipakai Indonesia saat ini adalah peninggalan era Hindia Belanda. Gagasan merevisi Hukum Acara Perdata kembali bergaung kencang dalam Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata ke-5 yang diselenggarakan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), 10-12 Agustus 2018 di Jember, Jawa Timur.

Dukungan pada RUU Hukum Acara Perdata yang telah disusun sejak 1987 bahkan datang dari Mahkamah Agung. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto, mewakili Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyampaikan pandangan bahwa pengesahan RUU Hukum Acara Perdata sudah mendesak. "Memang menjadi kebutuhan, yang paling merasa selaku user adalah hakim dan advokat," kata Sunarto saat diwawancarai hukumonline usai menyampaikan pidato kunci pembuka konferensi di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Jember, Jumat (12/8) lalu.

Sebagai hakim karir sejak tahun 1987, Sunarto merasakan bahwa hukum formil yang berlaku dalam perkara perdata perlu segera diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi terhadap proses beracara di pengadilan sudah begitu kuat.  Sunarto setuju perlu dilakukan segera kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata Indonesia.

 Hukum Acara Perdata Indonesia saat ini tersebar dalam beragam peraturan perundang-undangan. Dua produk hukum warisan kolonial yang paling banyak dipakai adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Keduanya diberlakukan berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945 serta UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Belakangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 19 Tahun 1964 tentang Pemeriksaan dan Memutus Perkara, mempertegas keberlakuan HIR dan RBg.

 HIR dan RBg menganut dualisme wilayah hukum yaitu Jawa dan Madura serta wilayah di luar Jawa dan Madura. Dalam praktik hingga saat ini, para hakim di wilayah Jawa dan Madura akan menggunakan HIR. Sebaliknya hakim-hakim di luar Jawa dan Madura akan menggunakan RBg. "Tentu sudah tidak sesuai lagi dengan tata hukum Indonesia saat ini yang tidak ada lagi pembagian Jawa dan Madura serta di luar dari keduanya," kata Sunarto di depan para peserta konferensi.

Untuk tercapainya keseragaman pedoman beracara yang selaras dengan sistem hukum, Mahkamah Agung mendukung bahwa HIR dan RBg perlu segera diganti demi mencapai kepastian hukum. "Harus ada keseragaman beracara perkara perdata di seluruh Indonesia," ujarnya.

Sunarto menyebutkan ada tiga persoalan yang di peradilan yang menjadi keluhan utama masyarakat. Pertama, proses beracara di peradilan yang menghabiskan waktu lama dan prosesnya berbelit-belit. Kedua, sulitnya mengakses produk pengadilan seperti putusan atau ketetapan yang bersifat terbuka untuk umum. Ketiga, perilaku oknum hakim dan aparat peradilan lainnya yang menyimpang dari kode etik profesi.

Dalam hal proses beracara yang lama dan berbelit-belit, ia menilai kondisi hukum acara perdata yang berlaku saat ini ikut menjadi salah satu penyebabnya. Ada kesenjangan antara harapan masyarakat agar peradilan bisa sederhana, cepat, dengan biaya ringan. Harapan ini bahkan sudah diakomodasi menjadi norma Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 menegaskan asas peradilan: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Pasal 4 menambahkan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi kelemahan hukum acara perdata yang lama dan berbelit-belit selama ini dilakukan secara tambal sulam lewat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Di antara terobosan Mahkamah Agung yang disebutkan Sunarto adalah lahirnya berbagai Perma dan SEMA yang mengisi kekosongan hukum acara perdata dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Misalnya SEMA  No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Ada pembatasan tenggang waktu penyelesaian perkara yang tidak diatur dalam HIR atau RBg. SEMA ini membatasi agar perkara di pengadilan tingkat pertama selesai dalam waktu paling lama 5 bulan dan penyelesaian di tingkat banding paling lama 3 bulan.

Contoh lain, PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court). Dalam Perma ini, Mahkamah Agung mengatur bahwa nilai gugatan materil maksimal Rp200 juta bisa dilakukan dengan prosedur gugatan sederhana. Para pencari keadilan tidak perlu menanti lama dengan prosedur gugatan biasa dalam HIR atau RBg yang tidak membedakan besarnya nilai gugatan atau kerumitan perkara.

Masih sebagai contoh, Sunarto menyebut Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court). Hal ini meringkas prosedur dengan menghemat waktu persidangan dalam tahapan-tahapan formil tertentu. Sistem ini juga akan membatasi peluang "jual-beli" dalam penanganan perkara dengan oknum pengadilan. Akan tetapi, Sunarto menyatakan bahwa terobosan-terobosan Mahkamah Agung perlu diperkuat dengan menjadikannya bahan baku revisi hukum acara perdata.

Terakhir, Sunarto juga berharap ada pembatasan di RUU Hukum Acara Perdata bahwa tidak semua perkara perlu dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Praktik selama ini menunjukkan beragam perkara terus dilakukan upaya hukum hingga ke Mahkamah Agung. Padahal menurut Sunarto, kewenangan Mahkamah Agung hanya soal pemeriksaan penerapan hukum (judex juris) dan bukan fakta (judex facti). Akibatnya terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan membuat masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum.

"Perlu ada edukasi kepada masyarakat terutama kepada advokat, kalau judex factie bukan kewenangan Mahkamah Agung, masyarakat yang dirugikan," kata Sunarto menjelaskan kepada hukumonline.

Ketua Panitia Konferensi ADHAPER, Moh. Ali F mengatakan bahwa konferensi ini berupaya mendorong agar RUU Hukum Acara Perdata yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 segera ditindaklanjuti DPR. Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun sudah memasuki tahun terakhir periode Prolegnas, RUU Hukum Acara Perdata belum juga masuk dalam daftar prioritas di parlemen. Padahal, menurut Ali yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember, RUU Hukum Acara Perdata sebenarnya memiliki nilai penting bagi dunia bisnis. "Pelaku bisnis itu kan sebenarnya memiliki kepentingan," ujarnya.

Perkembangan ekonomi regional, investasi, dan transaksi bisnis internasional yang kian pesat membutuhkan hukum acara perdata yang menampung berbagai konsep baru dalam satu kodifikasi dan unifikasi hukum. "Akademisi merasa terpanggil, mengawal masukan ke DPR RI," kata Ali.

Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata ini menghadirkan para Guru Besar Hukum Acara Perdata dari Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Jember, Universitas Andalas, dan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan. Para akademisi dan praktisi ini menjadi narasumber dalam panel diskusi yang dilakukan bersama para peserta konferensi. Hadir pula Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana, yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Jember, sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM. (hukumonline.com/BR1/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kadis Pariwisata Sukabumi Puji Keindahan Danau Toba
Haru, Pertemuan Istri Korban Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Garuda 152
Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi
Bertemu Ulama di Istana Bogor, Jokowi Luruskan Isu Hoax
Akibat Perang, 85.000 Anak di Yaman Tewas karena Kelaparan dan Penyakit
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU