Home  / 
Kejahatan Terhadap Mayat, Bisakah Dipidana?
* Penjualan Organ Tubuh Dincam 10 Tahun
Selasa, 12 Juni 2018 | 21:04:59
Jakarta (SIB) -Dalam RUU KUHP ada pasal memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Pidana atas pemerkosaan, kekerasan, pencurian dan sederet kejahatan lainnya memang secara jelas diatur dalam KUHP bilamana merugikan orang atau badan yang tergolong ke dalam klasifikasi subjek hukum. Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia adalah subjek hukum, kecuali yang dinyatakan lain.

Dikutip dalam artikel hukumonline,Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat, memang tidak diatur jelas dalam KUHP apakah ada ancaman pidana terhadap orang yang melakukan mutilasi atau pemerkosaan terhadap mayat tanpa didahului oleh perbuatan lain yang dilarang dalam KUHP. Seperti untuk kasus mutilasi, dapat dipidana jika diawali dengan kejahatan pembunuhan terhadap mayat atau melakukan pembongkaran kuburan mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 KUHP.

Untuk kasus pemerkosaan, Pasal 286 KUHP memang menyinggung ancaman pidana jika ditujukan terhadap orang yang tidak berdaya, namun tak secara jelas menyebut bukan terhadap orang yang sudah meninggal. Dosen pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Dedi Fakhmadie berpendapat memang sulit menormakan kejahatan terhadap mayat. Namun dalam perspektif UU Kesehatan, sambung Dedi, terdapat kejahatan dalam bentuk penjualan organ tubuh.

Penjualan organ tubuh dalam pasal 64 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Tak tanggung-tanggung, ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan adalah penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

"Tapi penjualan terhadap organ tubuh ini kan sifatnya sesuatu yang menguntungkan, sehingga menurut perspektif RUU KUHP pencermatannya itu harus benar-benar diakomodasi, apakah menjadi kejahatan yang diatur dalam Buku Kesatu  atau Buku Kedua RUU KUHP," terang Dedi kepada hukumonline, Jum'at, (4/5) lalu.

Menurut Dedi, harus pula diperjelas apakah kejahatan terhadap mayat itu sebatas perbuatan atau menimbulkan akibat. Pembongkaran kuburan mayat misalnya, kata Dedi, jika ditujukan hanya untuk mengambil harta yang terkubur bersama mayat, delik pidana yang dikenakan seharusnya adalah delik pencurian. Jika diklasifikasikan sebagai penculikan harta (yang dikubur bersama) mayat sulit, karena tidak ada pengakuan hukum atas mayat yang menderita kerugian akibat pencurian harta di kuburan itu.

"Perspektif kejahatan terhadap mayat kan harus ada akibat dan unsur yang merugikan, kalo pencurian harta mayat yang dirugikan siapa?," tukas Dedi.

Dosen hukum pidana Universitas Ekasakti, Padang, Sahnan Sahuri mengakui bahwa bagaimanapun mayat adalah manusia yang sudah meninggal. Tetapi ada satu fakta sosiologis yang tak terbantahkan di masyarakat, yang memberi penghargaan pada orang yang sudah wafat, seperti ritual ziarah misalnya. Ritual ziarah itu sebagai bentuk penghormatan orang yang hidup terhadap keluarganya yang sudah meninggal. Sehingga jika ada orang yang menganggu kuburannya saja bisa kita sebagai sebuah pelanggaran, terang Sahnan.

"Persoalannya apakah kejahatan terhadap mayat itu pelanggaran yang tertulis atau tidak? Tentu tidak. Padahal hukum pidana itu menghendaki sesuatu yang jelas dan tidak karet," kata Sahnan kepada hukumonline, Sabtu, (5/5) lalu.

Namun jika dibenturkan sebagai pebuatan yang mengganggu nilai-nilai kemasyarakatan atau ketertiban umum mungkin bisa relevan, sambung Sahnan. Untuk itu Sahnan menilai perlunya dilekatkan hubungan yang spesifik antara mayat dengan ahli waris. Hubungan yang seperti ini akan melahirkan nilai-nilai penghormatan dan penghargaan antara mayat dan ahli waris.

Menurut Sahnan, sulit mengklasifikasikan 'pemerkosaan' terhadap mayat dalam hukum pidana sebagai kekerasan dan seksualitas terhadap 'orang'. Sementara orang yang menjadi subjek hukum dalam pidana, terang Sahnan, adalah orang sejak dalam kandungan hingga ia meninggal dunia. Sehingga jika memang ingin pengaturan secara khusus, bisa dalam bentuk perlindungan terhadap mayat melalui rumusan RUU KUHP.

"Perkosaan itu terjadi antara perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap perempuan, orang dewasa terhadap anak dan sebagainya. Lalu bagaimana nanti bisa diklasifikasikan perkosaan terhadap mayat? Tentu tidak mungkin," pungkas Sahnan.

Kendati KUHP memang belum mengatur soal pemerkosaan terhadap mayat dan pencurian harta mayat, namun dalam rumusan Pasal 314 RUU KUHP mulai mengatur larangan mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengangkut atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab akan dikenakan pidana selama dua tahun penjara atau denda. Sehingga untuk kasus pemerkosaan terhadap mayat dalam RUU KUHP dalam disimpulkan sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab. (hukumonline. com/BR1/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Ratusan Guru Honorer Unjuk Rasa di Kantor Bupati Batubara Tuntut Diangkat Jadi PNS
LSM KLiK : DPRD Tebingtinggi Diminta Panggil Pihak Terkait
Aliansi Mahasiswa Aksi Damai di Polres Asahan Tolak Deklarasi Tagar 2019 Ganti Presiden
10 Tahun Irigasi Gunung Karo Rusak, 600 Ha Persawahan Kekeringan
Januari-September 2018, Penderita HIV di Karo Bertambah 71 Orang
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU