Home  / 
ICW: Ketertutupan Proses Perizinan Menciptakan Lahan Korupsi Baru
* Sektor Perizinan Masih Menjadi Lahan Empuk Korupsi Pejabat Daerah
Selasa, 15 Mei 2018 | 20:25:29
Jakarta (SIB) -Sektor perizinan masih menjadi "lahan" empuk korupsi pejabat daerah. Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa kasus korupsi sektor peizinan yang ditangani KPK adalah kasus Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dan Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif Nur Alam.

 Keduanya diduga menerima suap terkait perizinan. Mustofa diduga menerima suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. Dimana, kasus Mustofa saat ini masih berada di tahap penyidikan.

 Sementara, perkara Nur Alam tengah dalam proses banding setelah Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan, serta pidana tambahan uang pengganti Rp 2,7 miliar dan pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung sejak usai menjalani hukuman.

Nur Alam dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) PT Anugrah Harisma Barakah (HAB). Sejumlah izin dimaksud adalah Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. 

 Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, korupsi tidak hanya terkait belanja barang pemerintah, tapi juga terkait perizinan. Kasus Bupati Mojokerto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga mempersulit izin sekitar 11 perusahaan sehingga terpaksa memberikan gratifikasi agar usahanya dapat beroperasi di Mojokerto menjadi contoh teranyar.

 Memang, berdasarkan data statistik KPK, korupsi sektor pengadaan barang dan jasa masih jauh lebih banyak ketimbang korupsi di sektor perizinan. Namun, tidak dapat dipungkiri, korupsi di sektor perizinan juga berpengaruh pada minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

 Tengok saja, berdasarkan peringkat dalam ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi World Bank Group, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya "menggenjot" dengan menyederhanakan sistem perizinan. Mei 2018, pemerintah berencana meluncurkan program one single submission (OSS) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Melihat fenomena korupsi di sektor perizinan, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah memperbaiki sistem perizinan daerah. Sebab, sistem perizinan di daerah masih menjadi lahan empuk bagi pejabat dalam melakukan korupsi, sehingga mempersulit pelaku usaha melakukan ekspansi maupun pengembangan bisnis.

Menurut Firdaus, saat ini perizinan sudah dipangkas namun tidak transparan, sehingga menjadi celah pejabat daerah melakukan korupsi. "Perizinan dibuat lama dengan harapan nanti ada fee dan tip dan segala macam. Jadi sekarang pilihannya mengikuti cara yang berputar-putar atau bertele-tele dan lama, atau mengikuti pola permainan mereka (pejabat daerah)," katanya.

Lebih lanjut, Firdaus menyatakan, dalam melakukan "aksinya", pejabat daerah kerap tidak pandang bulu. Tak hanya perusahaan swasta, melainkan juga Badan Usaha Milik Negara. Ia menilai, tidak ada gunanya perizinan yang tadinya ratusan dipangkas menjadi tinggal sedikit, tetapi prosesnya tertutup. Justru, ketertutupan tersebut menciptakan lahan korupsi baru.

Jika proses perizinan yang seperti ini terus dibiarkan, Firdaus khawatir akan semakin banyak pejabat daerah nakal yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. ICW sendiri mencatat 30 orang kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi pada 2017 lalu. Mayoritas merupakan bupati dan wakil bupati, yang jumlahnya mencapai 24 orang, sedangkan sisanya lima walikota/wakil wali kota, dan satu orang Gubernur.

Selain memperbaiki sistem perizinan di daerah, ia juga berharap otoritas bursa memiliki mekanisme pengaduan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Sebab, saat ini belum ada mekanisme bagi emiten bursa bila perizinannya dihambat oleh pejabat di daerah.

"Kalau anggota bursa perizinannya dihambat, harus mengadu kemana. Nah ini harus ada mekanisme peniup pluit (whistle blower) atau mekanisme aduan, sehingga proses bisnisnya tetap berjalan. Pengawasan dan pelaporan ini juga harus diberikan kepastian dan kekuatan hukum," ujar Firdaus.

Hal senada diungkapkan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franciscus Welirang. Ia meminta pemerintah semakin memperkuat pengawasan terhadap mekanisme pemberian izin usaha karena banyak terjadi penyimpangan oleh oknum pemerintah yang akhirnya merugikan dunia usaha seperti yang terjadi di Mojokerto. Ia menilai, sistem perizinan sudah seharusnya menggunakan mekanisme online guna mengurangi risiko penyalahgunaan.

Franky juga meminta para penegak hukum, termasuk KPK berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus-kasus yang diduga melibatkan perusahaan publik. Menurutnya, langkah ini penting untuk dilakukan agar penanganannya tidak menimbulkan masalah kepada pasar modal. "KPK juga mesti memahami dan melindungi kepentingan investor dan pelaku pasar modal lainnya. Karena itu koordinasi KPK dan OJK menjadi penting," tuturnya. (hukumonline. com/BR1/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Di Tengah Spekulasi Berdamai, Artis Terkemuka Dunia Bela Brad Pitt dalam Perebutan Anak dengan Angelina Jolie
Joshua Siahaan dan Reza Azhari Ukir Prestasi dengan Lagu dan Puisi
Sule Lajang Lagi Pasca Digugat Cerai Sebab Orang Ketiga
Senat AS Setujui UU Royalti untuk Lagu yang Diciptakan Sebelum Tahun 1972
Menag Nilai Agama Modal Indonesia Rajut Persatuan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU