Home  / 
Ahli: Profesi yang Rintangi Penyidikan Setnov Bisa Perberat Vonis
Selasa, 15 Mei 2018 | 20:23:26
Jakarta (SIB) -Dosen fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman, Noor Aziz, mengatakan seseorang yang secara sadar membantu merintangi penyidikan bisa disebut sebagai pelaku pidana. Bobot pidana akan lebih berat apabila pihak yang membantu itu profesional.

"Quality ya, jadi tidak harus memiliki semua kualitas tapi kuantitas sebagai pelaku. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa juga dilakukan si turut serta karena sama-sama punya kualitas melakukan, kalau tidak membantu melakukan," kata Noor di sidang lanjutan terdakwa dr Bimanesh di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (11/5).

Noor Aziz dihadirkan menjadi ahli hukum pidana. Noor kemudian menjelaskan jika perbuatan turut serta itu bisa terjadi ada atau tidaknya persengkokolan sebelumnya.

"Pada umumnya turut serta itu direncanakan sebelum melakukan, atau sesudah kejadian. Membiarkan dilakukannya kejahatan, kalau ada kejahatan tapi tidak berbuat apa-apa bisa diklasifikasi sebagai membantu melakukan," terangnya.

Dia menambahkan pasal 21 UU Tipikor menegaskan setiap orang yang menghalangi penyidikan tipikor bisa dihukum penjara. Noor Aziz menerangkan jika sudah terpenuhi salah satu unsur merintangi atau menggagalkan maka status turut serta ini setara dengan pelaku.

"Mencegah merintangi atau menggagalkan. Salah satu sudah cukup. Pada umumnya turut serta itu direncanakan. Status turut serta ini sederajat. Mencegah itu proses belum dilakukan. Kalau merintangi dihalangi-halangi, menggagalkan. Tapi kualitasnya sama karena delik formil," paparnya.

"Komunikasi atau pertemuan, kerja sama itu harus diperjanjikan atau direncanakan terlebih dulu. Tapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan terdapat kerja sama yang erat disadari dan sempurna yang ditujukan kepada obyek yang jadi tujuan bersama. Yang penting pada action, pelaku penyertaan," sambungnya.

Dia menambahkan jika pelaku turut serta merupakan seorang profesional maka ada penambahan pemberatan pidana. Sebab, profesional diikat oleh aturan kode etik.

"Unsur setiap orang itu apakah profesional atau tidak, sebab kalau profesional ada unsur pemberatan pidana. Karena profesional itu ada lima unsur yakni, mempunyai pengetahuan tinggi melalui pendidikan formal, cerdas, high skills (keterampilan tinggi), social interest orientation (berorientasi pada kepentingan masyarakat), dan kelima code of atau kode etik," bebernya.

Dalam perkara ini, Bimanesh didakwa merintangi penyidikan KPK atas Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Bimanesh diduga bekerja sama dengan mantan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, merekayasa sakitnya eks Ketua DPR itu. (detikcom/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Seribuan Pekerja dan Buruh Perkebunan Deklarasi Dukung Jokowi-Ma ruf Amin
Pimpin Jubir Timses Prabowo, Dahnil Anzar Mundur dari PNS
Prabowo Disindir Tak Berprestasi, Gerindra Pamer Capaian Pencak Silat
Presiden Jokowi Direncanakan Hadiri Perayaan Natal Nasional 2018 di Medan
Foto "Habib" Sandiaga Editan, Aslinya Wajah Habib Bahar bin Smith
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU