Home  / 
PTUN dan KI Sumut Siap Jalin Kerjasama
Ketua KI Abdul Jalil SH MSP: 163 Sengketa Informasi Masuk KI Sumut
* Komisioner Meyssalina Aruan: Produk KI Ada Keterkaitan dengan Pengadilan
Selasa, 20 Februari 2018 | 21:29:38
SIB/Dok
PTUN-KI SUMUT: Ketua KI Sumut Abdul Jalil (3 dari kiri) didampingi Komisioner Meyssalina MI Aruan, Panitera KI Sumut Emmy Ribuana S, menyerahkan cindera mata kepada Ketua PTUN Medan Mustamar (4 dari kanan) didampingi Hakim I Gede Eka Putra, serta disebelahnya Komisioner KI Sumut Drs Eddy Syahputra AS dan Robinson Simbolon saat audensi di PTUN Medan Jalan Sunggal, Senin (12/2) lalu.
Medan (SIB) -Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Medan  Mustamar SH MH  mengatakan,pihaknya bersedia mengadakan kerjasama dengan Komisi Informasi(KI) Provinsi Sumut dalam bentuk semacam  pelatihan/bimbingan melalui diskusi/seminar  dengan  menjadi narasumber,untuk menambah pengalaman/wawasan dalam peningkatan SDM komisioner  berkaitan dengan mekanisme. 

Menurut Komisioner KI Prov Sumut Meyssalina MI Aruan SSos(Ka Divisi Kelembagaan) kepada wartawan,Sabtu(17/2),hal itu terungkap ketika Ketua PTUN Medan Mustamar yang didampingi  Hakim  I Gede Eka Putra SH MH  menerima kunjungan silaturahmi  dari Ketua KI Provinsi Sumut Abdul Jalil SH MSP, Wakil Ketua Drs Robinson Simbolon, Ka Divisi Advokasi,sosialisasi dan edukasi Drs Eddy Syahputra AS MSi dan Ka Divisi Kelembagaan Meyssalina MI Aruan SSos serta Panitera Emmy Ribuana S SH MSi di ruang kerja Ketua PTUN Medan Jalan Sunggal Medan,Senin(12/2) lalu.

"Kita dari PTUN Medan bersedia  menjadi nara sumber kalau ada kegiatan pelatihan melalui diskusi atau seminar untuk memberikan masukan-masukan  terkait mekanisme penyelesaian sengketa atau pun pembuatan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku",demikian Ketua PTUN sebagaimana ditirukan Meyssalina.

Berkaitan dengan  itu, Ketua PTUN Medan  menyarankan kepada KI Sumut agar membuat usul ke KI Pusat di Jakarta untuk mengadakan pelatihan/bimbingan tekhnik bagi seluruh  Komisioner KI di Indonesia. Misalnya, perlunya   keseragaman khususnya  dalam  pembuatan format putusan di KI  se Indonesia.      
 
Meysaalina menginformasikan, dalam pertemuan itu Ketua KI Sumut Abdul Jalil (mantan Kabiro Hukum Pemprovsu) mengatakan, bahwa kehadiran dan audensi ke PTUN Medan itu selain silaturahmi sekaligus perkenalan Komisoner yang baru periode 2017-2021. Kemudian KI juga ingin mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Kita di KI Sumut telah menyusun  program kerja dalam upaya meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik serta penguatan kelembagaan",kata Abdul Jalil sembari menginformasikan Komisioner  periode 2017-2021 adalah periode ke-2 sejak pertama kali berdirinya KI Provsu.

Ketua KI menginformasikan,dalam 2017 sekitar 163 sengketa informasi yang masuk ke KI Provsu yaitu sebanyak 29 badan publik berhasil diajudikasi,di mediasi 3 badan publik (BP),proses 42 BP,ditolak/tidak diregister 8 BP,pembatalan registrasi 34 BP, pencabutan  permohonan PSI 6 BP,gugur 29 BP dan penghentian proses PSI publik 12 BP. Sedang untuk 2018 berhasil diajudikasi 6 BP,proses 39 BP, pembatalan  registrasi 3 BP dan pencabutan permohonan PSI sebanyak 1 BP.

Robinson Simbolon menambahkan, dalam audensi pihaknya  mohon dukungan  khususnya dalam hal  pengalaman  untuk menambah   kualitas SDM di KI Sumut.

Sementara Meyssalina  menanyakan tentang mekanisme   pelaksanaan eksekusi putusan  di PTUN Medan.Ketua PTUN menanggapi pertanyaan itu suatu yang positif. Pada intinya upaya eksekusi dilakukan dengan menyurati Tergugat kemudian atasan Tergugat. Diinformasikan,bahwa di PTUN tidak ada juru sita.

Soal ini ditanyakan, karena produk KI juga mempunyai keterkaitan dengan pengadilan,sebagaimana diatur  Undang Undang (UU) No 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERMA(Peraturan Mahkamah Agung) RI No 2 Tahun 2011 tentang Tata  cara penyelesaian  sengketa  Informasi Publik di Pengadilan.

Pasal 12 ayat 1 PERMA No 2 Tahun 2011 menyebutkan: "Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi. Dalam ayat 5 disebutkan,Putusan Komisi Informasi yang telah  mendapatkan  penetapan  eksekusi dilaksanakan  berdasarkan perintah Ketua Pengadilan sesuai dengan Pasal 11.

Kemudian Pasal 47 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 menyebutkan;"Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila  yang digugat  adalah  Badan Publik Negara,dan ayat(2) menyebutkan :"pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila  yang digugat adalah Badan Publik selain  Badan Publik negara sebagaimana  dimaksud pada ayat 1.

"Jadi pertemuan dengan Ketua PTUN itu banyak manfaatnya  karena kita  mendengar masukan-masukan  yang berguna dalam pelaksanaan tugas",ujar Meyssalina. (BR1/rel/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Tim SAR Temukan 2 Titik Objek di Kedalaman 490 Meter Danau Toba
Kabar Terbaru: Posisi KM Sinar Bangun Berhasil Diidentifikasi
Pemerkosa Turis Prancis di Labuan Bajo Terancam 12 Tahun Penjara
Golok Menancap di Dada, Dadan Tewas Diduga Dibunuh
Saat Silaturahmi, Pencuri di Rumah Kosong Dibekuk
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU