Home  / 
Kinerja Bidang Perkara Perdata dan TUN 2017
Jaksa Pengacara Negara di Sumut Tangani 2.716 Perkara Non Litigasi, 88 Perkara Litigasi
* Asdatun Kejatisu Munasim SH MH: JPN Siap Tingkatkan Fungsi Pulihkan Aset Negara
Selasa, 23 Januari 2018 | 21:31:43
Asdatun Kejatisu Munasim SH MH
Medan (SIB) -Mungkin umumnya orang   banyak  mengetahui kalau tupoksi (tugas pokok dan fungsi) maupun kewenangan/peran  Kejaksaan  itu  hanyalah  sebagai penegak hukum  bidang  pidana umum(Pidum) atau pidana khusus(Korupsi) yaitu menyelidiki,menyidik,menangkap,menahan , mengajukan dan  menuntut  hukuman penjara di persidangan serta mengeksekusinya bila sudah ada  putusan hakim.

Tetapi mungkin  masyarakyat belum semua mengetahui  kalau Kejaksaan itu juga punya Tupoksi ,kewenangan dan berperan bidang perkara  perdata dan tata usaha negara(Datun)  yaitu sebagai JPN(Jaksa Pengacara Negara), untuk menyelamatkan  aset dan keuangan negara baik dengan bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah(SKPD)/BUMN/BUMD menghadapi gugatan di pengadilan(Litigasi) maupun non litigasi( penyelesaian secara negosiasi/mediasi sebelum ke pengadilan) ,serta melalui pendampingan hukum dan pemberian pendapat hukum  atas permintaan pemerintah(SKPD)/BUMN/BUMD terkait permasalahan Datun yang dihadapinya.Tupoksi  atau kewenangan ini diatur  Undang Undang Kejaksaan No 16 Tahun 2004.

"Kejaksaan  dalam upaya menyelamatkan aset negara dan mengawal pembangunan bukan hanya  dengan fungsi bidang Pidsus lewat  penanganan kasus korupsi menangkap koruptor,tetapi juga melalui  peran Kejaksaan sebagai JPN  bidang Datun.JPN  pada Kejaksaan  di Sumut  siap  meningkatkan fungsi bidang Datun memulihkan aset negara.Dengan surat kuasa khusus(SKK), JPN  bisa mewakili  atau menjadi kuasa hukum dari instansi pemerintah(SKPD)/ BUMN /BUMD",kata Asisten Perdata dan tata Usaha Negara(Asdatun) Kejatisu Munasim SH MH kepada Wartawan  SIB,Jumat (19/1) kemarirn.

Bahkan kata dia, seiring dinamika dan kebutuhan pembangunan  di era pemerintahan  Presiden Joko Widodo,Kejaksaan mendukungnya dengan  membentuk TP4 (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan),yang  tupoksinya memberikan pendampingan hukum,dipimpin bagian Intelijen Kejaksaan,untuk  mengamankan proyek proyek  strategis Nasional termasuk di daerah.

Kinerja  Jaksa Pengacara Negara di Sumut 2017
Diinformasikan Munasim, dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2017 Kejaksaan di Sumut (Kejatisu ditambah 28 Kejari) dalam kapasitas sebagai JPN menangani perkara bidang Datun(perdata dan tata usaha negara) sebanyak  2.716 perkara  non litigasi(penyelesaian  dengan negoisasi dan mediasi sebelum ke pengadilan) . Dan 88 perkara secara  litigasi(berperkara di pengadilan)  dimana  JPN  Kejaksaan menjadi kuasa hukum mewakili pemberi kuasa(pemerintah/ BUMN/BUMD menghadapi gugatan  yang masuk di PN  dan PTUN.

Menurut data penanganan perkara perdata dan TUN di Kejatisu, dari sekian banyak permasalahan Datun yang  diberi kuasa hukum  kepada Kejaksaan di Sumut selaku JPN,ada sekitar 2.388 kasus ditangani atau diselesaikan secara negoisasi,dan sebagian  lagi penyelesaian dengan memberikan legal opinion(pendapat hukum) dan pendampingan hukum. Nilai proyek  yang dimintakan  pendapat hukum dan pendampingan hukum  kepada JPN  oleh  pemerintah/BUMN/ BUMD  senilai  Rp 1.2-8.298.273.542.

Sedangkan  penyelamatan  keuangan  negara  melalui  penanganan perkara  Datun  yang  dipercayakan(dikuasakan)  pemerintah/BUMN/BUMD kepada JPN(kejaksaan di Sumut) sebesar 157.962.857.500  dan pemulihan  keuangan negara sebesar  Rp 40.908.201.901.

Dari data itu pula diketahui,Kejatisu  paling banyak  menangani  perkara Datun secara litigasi yaitu 63 dan non litigasi 51.Di tingkat Kejari yang paling banyak menangani  perkara Datun secara non litigasi  yaitu Kejari  Asahan  716 perkara,Kejari Medan 528 perkara,Kejari Padang Lawas 349, Kejari Belawan  325 dan Kejari Dairi  124 perkara. 

Sedang Kejari yang paling minim penanganan perkara Datun diantaranya Kejari  Tapanuli Selatan  dan Kejari Nias Selatan masing masing hanya menangani 1 perkara Datun secara non litigasi, Kejari  Pematangsiantar  hanya 3 perkara secara non litigasi serta Kejari Madina dan Kejari Padang Lawas Utara masing masing hanya 4 perkara Datun non litigasi.

Lalu masih menurut data tersebut,Kejari selaku Jaksa Pengacara negara (JPN)  yang tidak ada memberikan pendampingan hukum(LA) dan pendapat hukum(LO)  dalam perkara Datun  yang mungkin saja karena tidak ada permintaan/permohonan  dari pemerintah(SKPD)/ BUMN/ BUMD adalah Kejari P Siantar,Kejari  Tebing Tinggi,Kejari Dairi,Kejari Karo,Kejari Binjai,Kejari Padangsidimpuan, Kejari Labuhan Batu,Kejari  Asahan,Kejari Samosir,Kejari Madina, Kejari Tobasa, Kejari Batubara, Kejari Humbahas,Kejari Sergai Kejari Tapsel,Kejari Padang Lawas Utara,Kejari Padang Lawas dan Kejari Labusel.

Sementara Kejatisu dalam kapasitas sebagai JPN  memberikan  30  pendapat hukum dan satu pendampingan hukum atas permintaan/permohonan pemerintah(SKPD)/BUMN/BUMD.Kejari Medan 2 pendapat  hukum(LO) dan Kejari Sibolga memberi satu pendapat hukum.      

5 Tupoksi JPN
Asdatun  Kejatisu Munasim menjelaskan,dalam bidang Datun ada 5(lima)  Tupoksi  atau peran/wewenang Kejaksaan sebagai JPN  yaitu;

1.Penegakan Hukum Perdata
Kewenangan ini diberikan oleh Undang Undang Kejaksaan.Contohnya, dalam hal membubarkan  sebuah  PT(perusahaan terbatas).Kejaksaan sebagai JPN  ada kewenangannya jika  PT itu  dipakai untuk merugikan negara.Caranya,JPN menggugatnya ke Pengadilan Negeri (PN).

Contoh lainnya, membatalkan  perkawinan.Misalnya,mau melangsungkan perkawinan ternyata walinya  pura pura wali pada hal sesama  temannya.Kejaksaan  bisa  membatalkan  jika orang tua yang mau kawin itu melaporkannya.Kalau yang mau kawin itu Islam,JPN menggugatnya ke Pengadilan Agama,kalau yang nasrani menggugatnya ke PN.

2.Memberi Bantuan Hukum.
Dalam hal ini Kejaksaan  menjalankan Tupoksinya bidang Datun  memberikan jasa hukum kepada  instansi pemerintah(SKPD)/BUMN/BUMD terkait   permasalahan perdata .Jasa hukum terdiri dari  secara litigasi( JPN sebagai kuasa di pengadilan) dan non litigasi(mediasi/negosiasi), misalnya mewakili PLN atau Pelindo di dalam atau di luar pengadilan.

3.Memberi Pertimbangan Hukum
Dalam hal Kejaksaan memberi pertimbangan hukum  pada intinya ada  tiga(3) hal yaitu   pendapat hukum(LO),pendampingan hukum (LA) dan  audit hukum.Milsanya JPN dimintakan  pendapat hukum  oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD atas suatu masalah.JPN akan menganalisanya, menyimpulkan dan  memberikan  saran  intinya tetap  sesuai koridor hukum.

4.Tindakan Hukum Lain.
Dalam hal ini  Kejaksaan  bertindak melakukan mediasi,fasilitasi apabila ada problematika  antara  instansi pemerintah atau BUMN atau sesama BUMN.JPN dalam hal ini tidak bisa memihak  salah tau pihak, tetapi memediasi atau sekadar memberi  fasilitasi.

5.Bidang Pelayanan Hukum
Bidang Pelayanan Hukum,misalnya JPN memberikan   penjelasan  pada  masyarakat terkait  permasalahan bidang perdata dan tata usaha negara.Misalnya  tentang perkawinan  yang sah itu  bagaimana,jadi seperti penyuluhan hukum bukan terkait penyelesaian perkara.

Dalam hal pelayanan hukum,JPN  hanya bisa menjawab  masyarakat supaya  bisa berjalan  dengan benar.Misalnya  masyarakat mau menagih  hutang,JPN bisa menyarankan  supaya  menggugat ke PN.Jadi sifantnya menyarankan bukan menyelesaikan .Artinya, menyarankan supaya menggunakan sara yang benar  terkait masalah tersebut. (BR1/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU