Home  / 
Banding Makan Waktu 10 Tahun, Ahli: Pelanggaran Asas Peradilan
Selasa, 9 Januari 2018 | 18:28:41
Jakarta (SIB) -Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memerlukan waktu 10 tahun untuk mengadili Irwan Taufik. PNS PN Bogor itu diadili di kasus korupsi dana kemiskinan sebesar Rp 12 juta.

"Pertama, ada pelanggaran terhadap asas trilogi peradilan," kata ahli hukum tata negara, Jimmy Z. Usfunan kepada detikcom, Rabu (20/12) lalu.

Yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal itu menentukan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

"Dengan adanya lama waktu 10 tahun dalam memeriksa perkara banding, akan berpotensi memunculkan sikap yang terpaksa bagi hakim pengadilan tinggi untuk memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama, agar pengadilan tidak disalahkan nantinya yg akan mencoreng kewibawaan institusi," ujarnya.

Sebab jika putusan pengadilan tinggi ini dibebaskan atau hukumannya lebih rendah dari putusan tingkat pertama, maka hukuman yg sudah dijalankan selama 1 tahun dapat dipermasalahkan.

"Ketidakcermatan pengadilan seperti ini dapat dikatakan sebagai upaya menghalang-halangi warga negara untuk mendapatkan keadilan yang merupakan hak asasi manusia," ucap Jimmy.

Oleh sebab itu, Jimmy meminta Mahkamah Agung (MA) harus mengambil sikap dalam menelusuri apakah ini dikarenakan persoalan penyelenggaraan peradilan, atau persoalan administrasi yang mengakibatkan kasus ini tertunda lama,. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Kekuasaan Kehakiman.

"Kemudian MA harus segera bersikap memberikan sanksi agar tidak menjadi preseden buruk bagi pengadilan-pengadilan lainnya. Namun apabila persoalan ini dikarenakan hakim, maka seyogyanya Komisi Yudisial (KY) mengambil tindakan terhadap peristiwa yg berpotensi memudarnya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 40 ayat (1) UU Kekuasaan kehakiman," papar Jimmy.

"Dengan alasan masalah pemberkasan tidak tertib, tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Sebaiknya MA perlu memberhentikan pihak-pihak yang menyebabkan persoalan ini. Agar jangan sampai terkesan di publik bermain-main dengan kehidupan seseorang. Tidak adanya kepastian hukum bagi Irwan Taufik, yang merupakan bagian dari hak asasinya," pungkas Jimmy. (detikcom/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sekdaprovsu Buka Sosialisasi E-Formasi Pemprovsu, Sistem Transparan Lindungi Pegawai
Timses Jokowi Balas PAN: Narasi Ekonomi Prabowo-Sandi Cuma Jargon
Jaksa Kembalikan Berkas Nur Mahmudi ke Polisi
Kebakaran di Kementerian Pertahanan, 11 Mobil Pemadam Dikerahkan
3 Bulan Ditahan KPK, Idrus Marham Pamer Bikin Buku
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU