Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Begini Isi 3 Perma Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan
* Untuk Mengantisipasi Sengketa Pelanggaran Administrasi dalam Pemilu * PTUN Gerbang Terakhir Setelah Diajukan ke Bawaslu
Selasa, 5 Desember 2017 | 23:02:57
Jakarta (SIB)- Mahkamah Agung telah menyiapkan tiga Peraturan MA (Perma) untuk mengantisipasi sengketa pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019, yang diselenggarakan dengan serentak. Nantinya, PTUN akan menjadi gerbang terakhir setelah sengketa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan sengketa selisih suara pemilu tetap dilakukan di Mahkamah Konstitusi. 

"Untuk sengketa hasil suara pemilihan umum tentu tetap di Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi untuk persoalan administrasi pelanggaran hasil keputusan KPU dilakukan gugat ke MA dan PTUN. Maka, diterbitkanlah ketiga Perma ini," kata Ketua Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada Hukumonline, Jumat (24/11) lalu. 

Pertama adalah Perma No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di MA. Kedua, Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga, Perma No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. "Tiga Perma ini diundangkan pada 18 Oktober 2017 lalu," tambahnya.

Dalam Perma No. 4 Tahun 2017, lanjut Abdullah, objek permohonannya terkait Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian, pelanggaran administratif pemilihan umum terhadap Putusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan putusan Bawaslu sesuai Pasal 463 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Ia melanjutkan, maksud dari penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum adalah penyelesaian perselisihan antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pelanggaran administrasi ini dikenakan sanksi administratif bisa dalam bentuk keputusan KPU pembatalan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. 

Menurut Abdullah, pelanggaran administratif pemilihan umum ini, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran administratif tidak termasuk tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran kode etik. 

Dalam isi Perma ini, gugatan permohonan pelanggaran administratif pemilu diajukan ke MA paling lama tiga hari sejak ditetapkan dalam keputusan KPU. Selain itu, permohonan harus melengkapi berkas pembuktian berupa Keputusan KPU dan Putusan Bawaslu.

Setelah permohonan masuk, kemudian ditunjuk majelis hakim untuk menangani dan memutus paling lama 14 hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

"Dan, putusan perselisihan pelanggaran administrasi pemilihan umum  bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali," ujarnya. 
Terkait Perma No. 5 Tahun 2017, Abdullah mengatakan, Perma ini diperuntukkan untuk sengketa pemilu yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

"Dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota," katanya. 

Ia menjelaskan objek sengketa proses pemilihan umum ini terkait keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta pemilu, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 

Menurutnya, gugatan sengketa proses pemilihan umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Gugatan dilayangkan akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu dan keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilakukan. Gugatan ini diajukan di pengadilan tempat duduk tergugat paling lama 5 hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota," ujarnya. 

Untuk gugatan yang kurang sempurna, lanjut Abdullah, dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama tiga hari sejak gugatan diregistrasi pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tiga hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka majelis hakim dapat memberikan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

"Putusan sengketa pemilihan umum di PTUN pun final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum bandung, kasasi atau peninjauan kembali," tegasnya. 

Selanjutnya, Perma No. 6 Tahun 2017, Ia mengatakan Perma ini untuk mempersiapkan hakim khusus dalam sengketa proses pemilihan umum atau hakim khusus tata usaha negara pemilihan umum yang selanjutnya disebut hakim khusus adalah hakim karier di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses pemilihan umum. 

Nantinya, Ketua PTUN mengusulkan hakim PTUN yang sudah memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan oleh UU kepada Ketua MA untuk menjadi hakim khusus. Paling sedikit 3 hakim yang diusulkan oleh Ketua PTUN dengan mempertimbangkan jumlah perkara pada masing-masing pengadilan TUN. 
Persyaratan untuk menjadi hakim khusus mengadili pemilihan umum adalah hakim karier yang menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum dan telah melaksanakan tugas sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun. 

"Saat ini sedang diselenggarakan pendidikan hakim khusus di Pusat Diklat Hakim, Mega Mendung, Bogor, untuk mengantisipasi perkara sengketa pemilihan umum. Maka, dari itu perlu disiapkan hakim-hakim khusus yang menangani," tandasnya. (hukum online.com/BR1/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Tinggal Digubuk Reot, Bunga Ria Nainggolan Terima Bantuan Bahan Bangunan dari Kapolres Dairi
Bupati Samosir Serahkan Alat-alat Kebersihan
Dinas PP dan PA Tapsel Gelar Seminar Etika Perempuan dalam Organisasi
Tim Penilai Kecamatan Terbaik Turun ke Marancar Tapsel
BPJS Ketenagakerjaan Sibolga Keluhkan Pembayaran Iuran Jasa Konstruksi di Tapteng
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU