Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Mahfud MD: Segera Limpahkan Berkas Setya Novanto ke Pengadilan
Selasa, 14 November 2017 | 18:48:48
Jember (SIB) -Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke pengadilan. Ketua DPR tersebut kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK.

"Setelah kembali ditetapkan jadi tersangka segeralah dilimpahkan ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," jelas Mahfud MD di sela-sela Konferensi Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11) lalu.

Dia menjelaskan, ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur.

"Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujar Mahfud seperti dilansir Antara.

Menurut dia, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap Setya Novanto. Namun, ini dapat dilakukan dengan beberapa syarat.

"Bisa ditangkap bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif," ujar Mahfud.
Pada Jumat 10 November 2017, KPK melalui Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengumumkan penetapan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Saut mengatakan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka Setya Novanto yang merupakan anggota DPR RI. Saut juga menyebutkan, pada 5 Oktober 2017, KPK telah melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan kasus e-KTP.

Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Setya Novanto ke rumahnya di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kuasa Hukum: Setnov Boleh Tidak Memenuhi Panggilan KPK
Sementara itu Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan bahwa kliennya boleh tidak memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus korupsi e-KTP. Sebagai saksi, kata Fredrich, Novanto memiliki hak untuk tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Agar dimengerti, jika ada panggilan, maka yang dipanggil bisa ada opsi, yaitu datang sesuai dengan panggilan atau pemberitahuan ada kegiatan atau sakit, atau sama sekali tidak hadir tanpa pemberitahuan," kata Fredrich kepada Liputan6.com, Minggu (12/11).

Selain itu, dia juga mengacu kepada keputusan praperadilan untuk pria yang karib disapa Setnov itu. Menurut dia, dalam putusan tersebut hakim meminta agar KPK menghentikan penyidikan kliennya sebagaimana terdapat pada sprindik nomor 56/01/07/2017.

"Putusan praperadilan, saya memberikan satu, dalam putusan praperadilan nomor tiga menyatakan memerintahkan termohon atau KPK untuk menghentikan penyidikan sebagaimana Sprindik nomor 56," ujarnya.

KPK sendiri akan memanggil Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP. Pemeriksaan terhadap Setnov sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solition Anang Sugiana Sudihardjo, dijadwalkan pada Senin, 13 November 2017 besok.

"Ya benar surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo), Senin 13 November 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu siang.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga sebelumnya sudah pernah dipanggil sebagai saksi untuk Anang, pada 30 Oktober 2017 dan 6 November 3017. Namun, saat itu Setnov mangkir dari panggilan KPK.

Pemenang Lelang Proyek Pada proyek e-KTP, PT Quadra Solution yang dipimpin Anang merupakan salah satu perusahaan yang ikut dalam konsorsium PNRI.

PNRI merupakan pemenang lelang proyek senilai Rp 5,9 triliun. Anang merupakan tersangka kelima kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, atau e-KTP.

Sebelumnya, dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto telah divonis tujuh dan lima tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan keduanya terbukti korupsi hingga negara rugi hingga Rp 2,3 triliun.

Perlakuan Irman dan Sugiharto dilakukan secara bersama-sama dengan Andi Narogong, Direktur Perum PNRI Isnu Edhi Wijaya, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, dan Ketua DPR Setya Novanto. Dari pihak yang disebut secara bersama-sama tersebut, selain telah menjerat Irman dan Sugiharto, KPK juga sudah mendakwa Andi Narogong. (Liputan6.com/BR1/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU