Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
ICW: Hingga Pertengahan 2017, Ada 22 Vonis Bebas Kasus Korupsi
Selasa, 15 Agustus 2017 | 22:49:16
Jakarta (SIB)- Hingga pertengahan tahun 2017, ada 22 vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus tindak pidana korupsi. Data itu berdasarkan pada catatan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam catatan ICW, ada 315 perkara tindak pidana korupsi dengan 348 terdakwa di awal semester pertama tahun 2017. Putusan yang dijatuhkan atas perkara itu pun beragam tapi dinilai ICW sebagian besar ringan.

"Dari jumlah 348 terdakwa, 22 diputus bebas, 262 diputus 0-4 tahun penjara, 41 diputus 4-10 tahun penjara, 3 diputus 10 tahun penjara, dan 20 tidak teridentifikasi. Dari angka tersebut sebanyak 262 koruptor dihukum 0-4 tahun penjara yang termasuk dalam kategori ringan," ucap peneliti ICW Aradila Caesar dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (13/8).

Menurut Caesar, ada 2 penyebab vonis itu tergolong ringan. Yang pertama, menurut Caesar, yaitu dari tuntutan jaksa yang sudah ringan, sedangkan yang kedua bisa dari putusan hakim yang menangani kasusnya.

"Seringkali jaksa menuntut kurang dari 4 tahun, sangat ringan itu yang sering terjadi," kata Caesar.

"Kemudian dari tipikor sendiri hakim juga sering memutus dalam ambang kategori yang sangat ringan, misalnya kategori hukuman satu tahun dan empat tahun, seringkali hakim memutuskan hukuman 1 sampai 1,5 tahun," imbuhnya.

Dalam perkara korupsi, menurut Caesar, hakim seharusnya memiliki pedoman. Dengan demikian, menurutnya, vonis yang dijatuhkan pun akan sesuai dengan rasa keadilan.

"Persoalannya kalau kita identifikasi, hakim tidak punya pedoman pemidanaan, jadi ketika hakim ditanya kenapa dihukum satu tahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya, mayoritas hakim melakukan dengan perasaan," papar Caesar.

"Ketika ditanya kenapa dua tahun tidak akan ada alasannya untuk menjelaskan hukumannya dua tahun. Kira-kira kriteria apa saja, apa saja yang memberatkan kemudian dimasukkan ke dalam formula yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dan itu yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dan itu yang tidak dimiliki oleh hakim," tambahnya.

Selain itu, Caesar juga menganggap tuntutan jaksa yang minim inovasi juga mempengaruhi ringannya vonis hukuman yang diterima koruptor. Menurutnya dengan begitu bisa timbul prasangka ada 'main mata' antara terdakwa dan hakim.

"Tidak banyak keputusan pengadilan yang mencabut hak politik. Artinya jaksa tidak punya inovasi, padahal UU Tipikor sudah memberikan kewenangan pada jaksa untuk melakukan hal itu. Minim Inovasi ini bisa muncul prasangka ada main mata antara terdakwa dan hakim," ungkap Caesar.

ICW merekomendasikan agar seluruh jajaran pengadilan memiliki kesamaan pandangan bahwa kasus korupsi merupakan kasus kejahatan luar biasa. Dengan begitu hukuman yang diberikan pun harus bisa menimbulkan efek jera, malu, dan ada pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak politik untuk kasus yang berkaitan dengan politik.

"Ini harus diwujudkan secara konkret, dalam bentuk terbitnya surat edaran Mahkamah Agung, agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap koruptor, termasuk dengan jaksa penuntut umum juga melakukan hal yang sama," ujarnya.

Vonis Berbeda
Sementara itu, vonis yang diberikan hakim Pengadilan Tipikor untuk 348 terdakwa tersebut, berbeda-beda.

"Dari 315 jumlah perkara yang ada di Pengadilan Tipikor Tingkat I, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, maupun Mahkamah Agung, dapat diketahui bahwa mayorits hukuman dengan kategori ringan (0 hingga 4 tahun penjara) yaitu sebanyak 262 terdakwa atau sebanyak 75,3 persen," ujar Aradila Caesar di Kantor ICW Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (13/8).

Lalu diikuti hukuman kategori sedang yaitu lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun sebanyak 41 terdakwa atau 11,8 persen. Sementara 3 terdakwa atau 0,9 persen mendapatkan hukuman dengan kategori berat yakni lebih dari 10 tahun penjara.

"Sisanya, yaitu 22 terdakwa atau 6,3 persen mendapatkan vonis bebas dari hakim. Sedangkan 20 terdakwa lainnya atau 5,7 persen tidak teridentifikasi," ucapnya.
Aradila menjelaskan, 315 perkara tersebut tersebar di Pengadilan Tipikor Tingkat I sebanyak 216 atau 69 persen dengan jumlah terdakwa 245 atau 70,40 persen dan Pengadilan Tipikor Banding 83 atau 26 persen dengan jumlah terdakwa 86 atau 24,71 persen.

"Serta di Mahkamah Agung sebanyak 16 perkara atau 5 persen dengan terdakwa 17 arau 4,89 persen," jelasnya.

ICW mengumpulkan data sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2017 terkait vonis hukum tipikor mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung.

Metolodologi yang digunakan ICW adalah dengan mengumpulkan data perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tipikor, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung.  (detikcom/Liputan6.com/BR1/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pedagang Minta Hentikan Eksekusi dan Beri Izin Pendirian Pasar SRO di Pangururan
HUT ke-62, Sat Lantas Polres Asahan Berbagi dengan Warga Kurang Mampu
Bupati Resmikan Pojok Edukasi Sampah di Komplek Stadion Bina Raga Rantauprapat
Anggota DPRD Tegal Kunker ke Tebingtinggi Terkait Perpustakaan dan Arsip
Boy Simangunsong Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Laguboti
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU