Hotel Tapian Nauli
Home  / 
LBH Masyarakat Tolak Wacana Kejagung Soal Eksekusi Mati Gelombang IV
Selasa, 8 Agustus 2017 | 20:54:54
Jakarta (SIB) -Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menolak wacana yang dihembuskan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai eksekusi mati gelombang IV. LBH Masyarakat berharap, Kejagung segera menghentikan wacana tersebut.

Dalam siaran persnya, Jumat (28/7) lalu, Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menilai, lebih baik Kejagung fokus membenahi diri.

"Lebih baik Kejaksaan Agung membenahi diri daripada memaksakan diri melakukan eksekusi mati kembali. Kejaksaan Agung jelas memiliki PR besar untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman dan belajar dari kesalahan yang mereka perbuat tahun lalu," tulis Ricky.

Berkaca pada pengalaman tahun lalu terkait eksekusi mati gelombang III, lanjut Ricky, Kejagung telah melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi lagi di tahun ini.

Terlebih adanya temuan Ombudsman yang menyatakan, pelaksanaan eksekusi mati pada 29 Juli 2016 silam melanggar Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Pasal 6 Penetapan Presiden No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

"Dengan temuan bahwa eksekusi mati dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara melawan hukum, jelas menunjukkan inkompetensi Jaksa Agung dalam memimpin institusi ini. Bagaimana bisa kita mempercayakan institusi yang harusnya menegakkan hukum ke orang yang melanggar hukum?" katanya.

Temuan Ombudsman tersebut, kata Ricky, merupakan tindak lanjut terhadap pengaduan LBH Masyarakat pada Agustus 2016 lalu. Ia berharap, eksekusi yang dilakukan secara tergesa-gesa, serba tertutup dan serampangan pada tahun lalu itu tak terulang lagi di tahun 2017.

"Temuan Ombudsman ini menumbuhkan harapan akan adanya keadilan bagi mereka yang telah dieksekusi secara ilegal," lanjut Ricky.

Sebelumnya, Kejagung berencana meneliti kembali terpidana mati yang bakal dieksekusi pada tahun ini. Hal ini dilakukan lantaran Indonesia sudah darurat narkoba seiring terungkapnya temuan 1 ton sabu di Anyer dan 300 kilogram sabu di Pluit, Jakarta Utara.

"Kita prihatin dengan terungkapnya satu ton sabu di Banten dan ratusan kilo di Pluit. Ini membuktikan tampaknya (Indonesia) pusat jaringan narkoba di Asia Tenggara," kata Jaksa Agung HM Prasetyo seusai menerima kunjungan kerja Komisaris Utama Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), Datuk Dzulkifli Ahmad, di Jakarta, Kamis (28/7).

Prasetyo menyebutkan kasus narkoba itu pasti merusak generasi Bangsa Indonesia. Karena itu tidak ada kompromi terhadap kejahatan seperti itu. Kejagung tidak segan-segan akan menuntut mati para pelaku perdagangan narkoba tersebut.

"Harus diperangi sungguh-sungguh," katanya. Untuk diketahui, aparat gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, serta Bea dan Cukai menggerebek 300 kilogram sabu di wilayah RW 018, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang dimasukkan ke delapan mesin pemoles. (hukumonline. com/BR1/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jalan Pertanian di Sipinggan Sidamanik Butuh Perhatian
Jalan Tertimbun Longsor, 87 KK Warga Rimo Bunga Karo Terisolir
Peringati Hari Juang Kartika ke-72, Kodim 0206 Dairi Gelar Berbagai Kegiatan
RAPBD Karo TA 2018 Rp 1,3 Triliun Defisit Rp 85 Miliar Lebih
Menyambut HJK, Kodim 0108/Agara Bedah Rumah Warga
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU