Home  / 
KPK Kantongi Identitas ˋTina Toonˊ Hingga ˋBabeˊ di Kasus Meikarta
* Bupati Bekasi Kembalikan Rp 3 M
Kamis, 8 November 2018 | 11:15:22
Jakarta (SIB) -KPK telah mengantongi identitas yang disamarkan lewat kode-kode dalam kasus dugaan suap Meikarta. Namun KPK masih enggan menyebut nama-nama yang dimaksud.

"Sudah. Kami sudah mengetahui 'Babe' itu siapa, 'Tina Toon' itu siapa, penyanyi dan beberapa lain itu sudah kami ketahui," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/11).

Febri mengatakan bukti terkait identitas yang disamarkan dengan kode-kode itu sudah dimiliki KPK. Dia hanya memberi bocoran soal kode 'Babe' yang disebutnya sebagai salah satu pemberi suap.

"Orang yang gunakan kode 'Babe' ini adalah salah satu pihak pemberi yang memiliki peran cukup penting," ucapnya.

Penggunaan kode dalam kasus ini sebelumnya dibeberkan KPK, seperti 'Tina Toon', 'Melvin', 'Windu', dan 'Penyanyi'. Kemudian, KPK kembali menemukan tambahan kode, yaitu 'Babe', saat penyidikan sedang berjalan.

Kembalikan Rp 3 M
Sementara itu, KPK mengatakan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin mengembalikan duit Rp 3 miliar ke KPK. Duit itu disebut merupakan jumlah yang diterima Neneng Hassanah dalam kasus dugaan suap Meikarta.

"Yang bersangkutan telah mengembalikan uang pada KPK sekitar Rp 3 miliar," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Menurut Febri, jumlah itu baru sebagian dari total uang yang diterimanya. Febri menyebut Neneng Hassanah akan mengembalikan sisanya di kemudian hari.

Selain itu, KPK sebelumnya juga menerima duit SGD 90 ribu yang dikembalikan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi. "Tersangka NR (Neneng Rahmi) juga telah mengembalikan uang yang pernah diterima pada tanggal 15 Oktober 2018 sebelum peristiwa OTT dilakukan, yaitu sejumlah SGD 90 ribu. Kami hargai sikap koperatif tersebut," imbuhnya.

Ambil Sampel Suara
Pada kesempatan itu, KPK juga menyatakan mengambil sampel suara Neneng Hassanah Yasin. Pengambilan contoh suara itu untuk keperluan pembuktian kasus dugaan suap Meikarta.

"Untuk kebutuhan pembuktian, dilakukan pengambilan contoh suara," kata Febri.

Namun, Febri tak menjelaskan detail pengambilan contoh suara itu untuk dicocokkan dengan rekaman apa. Dia juga tak menjelaskan apakah Neneng dimintai keterangan lainnya dalam pemeriksaan kemarin.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, yaitu Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kemudian Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.(detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sekdaprovsu Buka Sosialisasi E-Formasi Pemprovsu, Sistem Transparan Lindungi Pegawai
Timses Jokowi Balas PAN: Narasi Ekonomi Prabowo-Sandi Cuma Jargon
Jaksa Kembalikan Berkas Nur Mahmudi ke Polisi
Kebakaran di Kementerian Pertahanan, 11 Mobil Pemadam Dikerahkan
3 Bulan Ditahan KPK, Idrus Marham Pamer Bikin Buku
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU