Home  / 
Kasus Asahan Expo ke-73, Sejumlah Pejabat Pulangkan Uang Hasil Dugaan Korupsi
Kamis, 8 November 2018 | 10:56:07
Kisaran (SIB)  -Sejumlah pejabat di Kabupaten Asahan sudah memulangkan uang hasil dugaan korupsi atas kegiatan Asahan Expo ke-73 tahun 2018. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran Robert Hutagalung melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Boby Sirait saat dikonfirmasi SIB, Rabu (7/11) mengatakan, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kerugian negara atas kegiatan Asahan Expo. "Sebagian pejabat Asahan yang terlibat dalam kegiatan Asahan Expo 2018 sudah ada yang memulangkan uang, hasil dugaan korupsi," kata Boby Sirait.

Disebutkan Boby lagi, dalam hasil pemeriksaan, ditemukan adanya kerugian negara dan diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar ditindak lanjuti. "Ketika ada temuan kerugian negara maka pejabat itu diarahkan untuk memulangkan uang," ujarnya.

Ditanya mengenai siapa saja pejabat Asahan yang sudah memulangkan uang, ia tidak bisa menyebutkan karena pemulangan uang itu bisa ke inspektorat dan Kejaksaan selaku penyidik. "Untuk pejabat yang memulangkan uang kepada Kejaksaan sudah ada, siapa orangnya saya belum bisa menyebutkan karena belum ketemu sama Kasi Pidsus," ucapnya. Sedangkan untuk jumlah uang yang dipulangkan, lanjutnya, belum bisa dikalkulasikan karena ada juga beberapa pejabat yang memulangkan uang ke inspektorat selaku instansi APIP. "Saya belum ada dapat data dari Inspektorat soal jumlah uang yang dipulangkan," ujarnya.

Ketika disinggung lagi apakah pidananya tetap berjalan dengan adanya pemulangan uang, Boby mengatakan, kalau pidananya kembali ke undang-undang Tipikor sebab kerugian negara sudah dipulangkan. "Kalau kerugian negara sudah pulih, apakah kita lanjutkan?, karena korupsi itu terjadi apabila negara dirugikan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Asahan Zulkarnaen Nasution saat dikonfirmasi SIB melalui Sekretaris Ruslan mengatakan, dia tidak bisa memberikan penjelasan hasil temuan dugaan korupsi Asahan Expo 2018. "Kami tidak bisa memberikan penjelasan hasil temuan kami karena Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2017 Pasal 23 yang isinya melarang untuk dipublikasikan," kata Ruslan. (E06/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sekdaprovsu Buka Sosialisasi E-Formasi Pemprovsu, Sistem Transparan Lindungi Pegawai
Timses Jokowi Balas PAN: Narasi Ekonomi Prabowo-Sandi Cuma Jargon
Jaksa Kembalikan Berkas Nur Mahmudi ke Polisi
Kebakaran di Kementerian Pertahanan, 11 Mobil Pemadam Dikerahkan
3 Bulan Ditahan KPK, Idrus Marham Pamer Bikin Buku
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU