Home  / 
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin :
Biaya Kampanye Politik di Indonesia Sangat Mahal
* Maju Sebagai Calon Gubernur Diperlukan Dana Rp 50 Miliar
Minggu, 21 Oktober 2018 | 10:26:37
Yogyakarta  (SIB) -Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Mahyudin membenarkan biaya berdemokrasi di Indonesia, khususnya untuk  biaya kampanye politik  masih  sangat mahal.  

Kalau mau maju sebagai calon gubernur misalnya, diperlukan dana sedikitnya Rp 50 miliar. Itulah kemungkinan  salah satu sebab, mengapa banyak kepala daerah, baik gubernur maupun bupati atau wali kota yang  terjerat kasus hukum terkait  korupsi.

"Sungguh, saya sekarang terbuka, untuk pelaksanaan demokrasi kita berbiaya mahal, terutama terkait kampanye politik," kata Mahyudin  saat membuka  Pressghatering Wartawan Parlemen, Jumat malam (19/10) di Yogyakarta.

Politisi Partai Golkar ini mengakui, dia sempat berniat maju sebagai Caleg dari  Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam Pileg tahun depan. Tetapi, setelah dihitung hitung biaya yang akan  dikeluarkan  niat itu akhirnya  diurungkan.  

"Setelah dikalkulasi, biaya saksi saja bisa habis Rp 2,5 miliar," kata Mahyudin.

Jika mau  maju sebagai calon gubernur, biayanya cukup besar, bisa mencapai Rp 50 miliar.  Makanya, dia tidak berniat lagi, ketika ditawari untuk maju sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kalau ada uang pribadiku  sebesar itu, lebih baik membeli  tanah atau lahan beberapa hektare untuk ditanami pohon sawit, yang bisa menghasilkan uang Rp 2 miliar setiap bulan," ucap Mahyudin sembari menambahkan dugaan  bahwa orang yang maju sebagai calon gubernur bukan hanya  mengandalkan uang sendiri melainkan dukungan dari sponsor atau pengusaha.   Makanya, setelah terpilih sebagai kepala daerah, banyak yang terkena kasus korupsi  untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan.

"Mana ada makan siang yang gratis," ucap Mahyudin serius. 

Saat ini, kata Mahyudin, dia  fokus sebagai calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Inipun, tidak begitu mulus, karena di tengah jalan mengalami kesulitan akibat keluarnya aturan dari Mahkamah Konstitusi (MK)  yang tidak memperbolehkan pengurus partai maju sebagai calon DPD.

"Ibarat permainan sepakbola, di tengah permainan menghadapi lapangan yang becek," tukas Mahyudin sambil menambahkan, MK  mengeluarkan peraturan di tengah jalan, atau setelah orang mendaftar sebagai calon DPD.

Kenyataan inilah yang dialami Oesman Sapta Odang (OSO) sekarang ini, sebagai Ketua Umum Partai Hanura "terbentur"  peraturan MK sebagai calon DPD.

Menurut Mahyudin, sebelumnya tidak ada aturan yang melarang anggota partai politik menjadi calon anggota DPD. Setelah tahapan pemilu berjalan, dan pendaftaran sebagai caleg sudah dilakukan, kemudian aturan baru keluar lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya sudah daftar, tiba-tiba keluar putusan MK. Seharusnya peraturan tidak boleh dikeluarkan di tengah jalan" tukasnya.  

Menurutnya, idealnya setiap negara memiliki ciri demokrasi  sendiri yang berbeda dengan negara lainnya.  

Amerika, Inggris dengan demokrasinya sendiri. Indonesia  pun seharusnya punya demokrasi sendiri sesuai dengan kultur Indonesia.

Dikatakannya, sistem  demokrasi di Indonesia  seperti sekarang ini tidak bisa berjalan efektif karena rakyat  masih banyak yang miskin. 

Dia  berharap pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara musyawarah mufakat di DPRD, karena biayanya  lebih murah dan lebih  menjamin terpilih  pemimpin  yang berkualitas. (J01/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Raih Action Star of the Year, Aktris Zimbabwe-Amerika Ungguli Chris Pratt dan Ryan Reynolds
Adjie Notonegoro Kini Mengembala, Berkesaksian di GBI GranDhika Medan
Hombo Batu Disuguhkan di Stosa Art Parade 3
Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat
Jalan Desa Sopobutar-Pardomuan Dairi Rusak
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU