Home  / 
DPRDSU: DLH Provsu Jangan Batalkan Proyek Kualitas Air Danau Toba Rp 2,7 M
* Rekanan Ancam Somasi dan Gugat DLH ke Pengadilan * Kadis DLH Sumut: Belum Ada Pembatalan
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:10:48
Medan (SIB) -Kalangan DPRD Sumut mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provsu jangan gegabah membatalkan proyek pengadaan bangunan gedung Kantor UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba di Kabupaten Humbahas senilai Rp2,7 miliar dengan alasan rasionalisasi, karena akan menimbulkan protes maupun gugatan dari rekanan yang sudah memenangkan tender tersebut.

Peringatan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoely dan Ketua Komisi D Ari Wibowo kepada wartawan, Rabu (17/10), melalui telepon menanggapi adanya pengaduan rekanan ke Komisi D tentang adanya rencana pembatalan proyek oleh DLH Provsu yang sudah menang tender dengan alasan rasionalisasi anggaran.

"Proyek yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut TA 2018 itu sudah dimenangkan PT Zhafira Tetap Jaya melalui tender terbuka. Kita berharap DLH Provsu jangan lagi membatalkannya dengan alasan rasionalisasi (pemangkasan) anggaran. Ini berbahaya, Pemprovsu bisa digugat para rekanan," ujar Nezar senada dengan Ari Wibowo.

Menurut Nezar, para kontraktor atau rekanan dalam pengaduannya ke lembaga legislatif mengaku sangat dirugikan secara moril dan materil, jika nantinya upaya pembatalan terhadap proyek yang sudah dimenangkan itu benar-benar dilaksanakan DLH Provsu.

Berkaitan dengan itu, kata Nezar, para rekanan tersebut  "mengancam" segera melayangkan somasi atau gugatan hukum ke pengadilan, jika proyek yang sudah dimenangkan oleh mereka dibatalkan. "Mereka sudah sepakat, atas pembatalan ini segera menggugat DLH Provsu," tegasnya.

Berdasarkan pengaduan perwakilan rekanan Edi Effendy kepada Nezar dan Ari Wibowo, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen atau surat keputusan dari DLH Provsu, berupa Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Konstruksi bernomor 02/TAP/POKJA043-PK/DLH-SU/2018 tertanggal 5 September 2018.

Selain itu, ada juga surat Perjanjian Dokumen Kontrak bernomor 2223.A/DIS.LH-SU/8/2018 dan Surat Permohonan Pinjam Pakai Tanah dari DLH Provsu nomor 1873./Dis.LH-SU/8/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Bupati Humbahas.

"Hingga Surat Penunjukkan Penyedia/Jasa (SPPJ) dari DLH Provsu bernomor 2213.A./Dis.LH-SU/S/2018 yang ditujukan ke perusahaan kami tertanggal 13 September 2018. Sekarang hanya tinggal belum ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provsu," katanya. 

Menyikapi hal itu, Nezar dan Ari Wibowo berharap kepada DLH Provsu tidak membatalkan proyek tersebut dengan alasan rasionalisasi dan  segera  menandatangani kontrak sesuai mekanisme pelelangan yang benar.

"Tidak ada ketersediaan lahan serta alasan rasionalisasi jangan dijadikan alasan untuk membatalkan proyek, sebab berdasarkan informasi yang kita peroleh, Pemkab Humbahas melalui Sekda sudah memberikan beberapa alternatif dalam ketersediaan lahan untuk rencana pembangunan Kantor UPT tersebut," katanya.

Menurut Nezar, jika persoalan lahan belum selesai, seharusnya DLH Provsu tidak melakukan kegiatan lelang terhadap proyek dimaksud, sehingga tidak menimbulkan persepsi macam-macam yang seolah-olah pembatalan ini terkait dengan ketidak-adanya kesepakatan "dibawah meja" terhadap kontraktor pemenang.

"Kita prihatin model seperti ini yang kerap dilakukan oknum-oknum pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak bertanggung-jawab atas apa yang menjadi skala prioritas yang telah di anggarkan di APBD TA 2018," jelas Ari Wibowo.

Berkaitan dengan itu, Ari Wibowo berjanji segera menjadwalkan mengundang DLH Provsu bersama para rekanan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D untuk mendudukkan permasalahannya, agar proyek tersebut jangan sampai dibatalkan hanya gara-gara alasan rasionalisasi anggaran.

BELUM ADA PEMBATALAN
Sementara itu, Kadis DLH Provsu Binsar Situmorang saat dikonfirmasi mengatakan, pembatalan proyek itu belum ada secara resmi.

"Jadi intinya belum ada pembatalan. Saya saat ini sedang melakukan pertemuan dengan delegasi Jepang. Jadi saya sedang di Jepang. Saya akan memberikan keterangan secara lengkap setelah tiba di Medan. Tentunya setelah melakukan pertemuan dengan PPTK. Jadi, supaya tidak salah paham mengenai berita ini, saya akan memberikan keterangan setelah tiba di Medan," jelasnya melalui pesan WA kepada SIB, Rabu (17/10) malam. (A03/A11/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bupati Indramayu Tepis Isu Mundur karena Masalah di KPK
Sandiaga Minta Maaf soal Langkahi Makam Pendiri NU
Diduga Tidak Terima Diputuskan, Pria Bakar Diri dan Kekasihnya di Medan
Menag: Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah
Polisi Atensi Tuntaskan Kasus Pengancaman Wartawan SIB di Nisel
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU