Home  / 
Pembayaran Proyek Rp 25,8 M di Nisbar Bermasalah, KPK Diharapkan Mengusut
* Bupati: Hebat, Terimakasih Pemberitaannya * Dugaan Suap Bupati Labuhanbatu Jadi Rp 48 Miliar
Kamis, 11 Oktober 2018 | 10:42:53
Siswanto Laoli
Medan (SIB) -Pengeluaran sebesar Rp 25,8 miliar lebih untuk pembayaran proyek tanpa dilengkapi bukti TA 2017 yang menjadi temuan BPK di Pemkab Nias Barat (Nisbar) merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti penegak hukum. 

Demikian harapan praktisi hukum Sonitehe Telaumbanua dan penggiat antikorupsi Siswanto Laoli secara terpisah kepada SIB, Selasa (9/10) menanggapi ramainya pemberitaan soal keuangan Pemkab Nisbar akhir-akhir ini.

Menurut Sonitehe, setiap ada temuan pelanggaran administratif maupun pelanggaran yang merugikan keuangan negara, BPK pasti memberi saran dan rekomendasi atas temuan tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, apabila ada dugaan kerugian keuangan negara maka telah diatur tenggang waktu pengembaliannya 60 hari. 

Bila melewati jangka waktu tersebut, sudah cukup alasan  DPRD menyerahkan sepenuhnya persoalan itu ke penegak hukum untuk diusut. KPK, Kejaksaan dan Kepolisian mempunyai wewenang mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi. Hanya saja terkait kasus-kasus besar yang melibatkan pimpinan daerah lebih efektif bila ditangani KPK untuk mencegah intervensi politik.

Sementara, Siswanto  Laoli mengatakan akan melengkapi data pendukung temuan BPK dan disinkronkan dengan LKPJ untuk dilaporkan resmi kepada penegak hukum, meski selayaknya penegak hukum dapat mengusut tanpa harus menunggu laporan.

"Uang negara Rp 25,8 miliar lebih diduga hilang di Nias Barat, sepatutnya penegak hukum, kepolisian, kejaksaan bahkan KPK bisa langsung mengusut. Jangan sampai ada praduga kurang baik dari masyarakat soal lemahnya penegakan hukum. Kita berharap hal ini menjadi perhatian," katanya.

Sementara itu, Bupati Nisbar Faduhusi Daely yang sedang melakukan dinas luar belum menanggapi pemberitaan yang sedang ramai. Ia hanya mengirimkan pesan singkat menjawab wartawan. 

Ketika ditanya apa dasar Pemkab mengeluarkan uang proyek sebesar Rp 25,8 miliar tanpa disertai bukti dan apa yang perlu diluruskan dari LHP BPK tersebut, Faduhusi tidak menjawab. "Terimakasih banyak atas pemberitaannya di Nias Barat. Hebat, ya terimakasih," tulisnya melalui pesan singkat.

Dugaan Suap Bupati Labuhanbatu
Sementara itu, dalam kasus dugaan suap Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap, KPK menetapkan tersangka baru Thamrin Ritonga. Thamrin merupakan orang kepercayaan Pangonal.

"KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan baru dengan tersangka TR (Thamrin Ritonga)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/10).

"TR merupakan orang kepercayaan PHH (Pangonal Harahap)," sambungnya.

Febri mengatakan Thamrin diduga menjadi penghubung antara Pangonal dan tersangka penyuap, Effendy Sahputra. TR disebut menghubungi Effendy untuk menyerahkan duit Rp 500 juta kepada Pangonal.

"Sebagai penghubung antara pihak PHH kepada ES (Effendy Sahputra) yang diduga sebagai pihak pemberi atau pihak swasta terkait dengan permintaan dan pemberian uang kepada PHH, yaitu menghubungi ES agar menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta pada 17 Juli 2018 kepada PHH terkait kebutuhan pribadi PHH. TR juga diduga berperan pembagian sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu terutama pembagian proyek untuk tim sukses PHH sebelumnya," sambungnya.

Selain tersangka baru, Febri mengatakan ada tambahan dugaan penerimaan suap kepada Pangonal dari Rp 500 juta menjadi Rp 48 miliar. Duit itu diduga berasal dari sejumlah proyek sejak 2016 hingga 2018.

Sebelumnya, KPK menetapkan Pangonal sebagai tersangka suap. Selain Pangonal, KPK menetapkan orang kepercayaannya, Umar Ritonga, dan pengusaha Effendy Sahputra sebagai tersangka.

Effendy disebut mengeluarkan cek senilai Rp 576 juta yang dicairkan di BPD Sumut oleh orang kepercayaannya berinisial AT. Duit pencairan cek ini kemudian dititipkan kepada petugas bank, lalu diambil Umar.

Sekitar pukul 18.15 WIB, Umar datang ke bank mengambil uang Rp 500 juta dalam tas keresek yang dititipkan kepada petugas Bank Sumut. Tapi Umar kabur saat akan ditangkap. KPK sudah mengirimkan surat kepada Polri untuk memasukkan Umar ke daftar pencarian orang (DPO). (Dik-SN/detikcom/d/c)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Babinsa Agara Bantu Petani Panen Padi
Tambal Sulam Hotmix Dinas Bina Marga Sumut Resahkan Pengendara di Jalinsum Langkat
Kapolda Sumut Silaturahmi dengan Tuan Guru Babussalam
KPAI Minta Pelaku Kekerasan Seksual 4 Siswi SD di Langkat Ditangkap
Jalan Antar Kecamatan di Karo Rusak Berat dan Butuh Perbaikan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU