Home  / 
Soal Hadiah Rp200 Juta Bagi Pelapor Korupsi, Ketua KPK: 1 Persen Lebih Menarik
Kamis, 11 Oktober 2018 | 10:42:13
Jakarta (SIB) -Ketua KPK Agus Rahardjo angkat bicara soal aturan baru yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hadiah bagi pelapor kasus korupsi. Menurut Agus, ada usulan dari KPK yang lebih menarik tetapi tidak diterima.

Aturan itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah maksimal Rp 200 juta. Sedangkan usulan KPK yaitu 1 persen dari kerugian negara yang bisa dikembalikan atau dari besaran suap atau hasil lelang. Untuk itulah, Agus berniat bertemu Jokowi untuk membahas ulang hal itu.

"Kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan," kata Agus di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Agus menduga pemerintah khawatir besaran 1 persen itu memberatkan keuangan negara. Namun menurutnya besaran 1 persen itu dapat dipotong langsung dari amar putusan pengadilan yang dibebankan pada terdakwa kasus korupsi.

"Ada kekhawatiran pemerintah akan mengeluarkan yang besar padahal menurut saya tidak. Tidak perlu dialokasikan setelah amar putusan pengadilan nanti, misalkan kalau satu persen langsung dipotong gitu kan (dari uang korupsi atau suap yang dikembalikan)," ujar Agus.

Selain itu, menurutnya, dengan nilai yang jauh lebih besar dianggap akan menarik banyak pihak untuk melaporkan kasus-kasus suap atau korupsi sehingga akan semakin banyak kasus yang terungkap ke publik. Apalagi, Agus mengatakan pelaporan tersebut juga membutuhkan keberanian bagi para pelapor, mengingat, untuk mengklaim hadiah pelapor harus membuka identitasnya.

"Kalau hadiahnya satu persen kan menarik. Jadi harapannya mendorong, meng-encourage semua itu kemudian mau melapor," katanya.

Agus mengatakan, usulan tersebut juga merujuk pada peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur soal penghargaan dalam bentuk piagam dan premi sebesar 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

"Peraturan sebelumnya malah nggak ada maksimalnya," ujar Agus.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur pemberian penghargaan dalam 2 bentuk bagi pelapor korupsi, yakni piagam dan premi.

Penghargaan itu diberikan bagi pelapor yang laporannya telah dinilai tingkat kebenarannya oleh penegak hukum. Penilaian tingkat kebenaran laporan itu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kasus itu.

Jumlah penghargaan atau hadiah dalam bentuk premi diatur dalam pasal 17 PP tersebut. Untuk penghargaan bagi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pelapor bisa mendapat premi sebesar 2 permil dari total jumlah kerugian yang bisa dikembalikan kepada negara. Maksimal premi yang diberikan Rp 200 juta.

Sementara itu, dalam kasus suap, premi juga bisa diberikan kepada pelapor kasus suap. Besarannya 2 permil dari jumlah suap atau hasil rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Aturan ini menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut juga diatur soal penghargaan dalam bentuk piagam dan premi sebesar 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Bedanya, dalam PP itu tak diatur soal premi untuk pelapor kasus suap. PP lama juga tak mengatur batas maksimal nilai uang sebagai premi yang diberikan kepada pelapor.

INGIN PEDULI
Sementara itu, Jokowi mengatakan tujuan dikeluarkannya PP tersebut untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Jokowi ingin masyarakat peduli terhadap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar.

"Memang ini kan kita menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Ingin ada sebuah partisipasi masyarakat," kata Jokowi saat ditemui di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Terkait dengan anggaran untuk hadiah tersebut, Jokowi mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Intinya, Jokowi ingin ada bentuk penghargaan terhadap pelapor kasus korupsi.

"Nanti tanya Menkeu. kita Ingin memberikan penghargaan, apresiasi kepada masyarakat melaporkan tindak kejahatan luar biasa itu," katanya.

Lantas, bagaimana dengan jaminan keselamaan pelapor? Terkait hal ini, Jokowi mengatakan nanti akan ada mekanismenya.

"Nanti mekanismenya saya kira akan diatur kementerian atau nanti setelah ditindaklanjuti," katanya. (detikcom/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Babinsa Agara Bantu Petani Panen Padi
Tambal Sulam Hotmix Dinas Bina Marga Sumut Resahkan Pengendara di Jalinsum Langkat
Kapolda Sumut Silaturahmi dengan Tuan Guru Babussalam
KPAI Minta Pelaku Kekerasan Seksual 4 Siswi SD di Langkat Ditangkap
Jalan Antar Kecamatan di Karo Rusak Berat dan Butuh Perbaikan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU