Home  / 
Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto :
Korupsi Paling Besar Dilakukan Preman
* 100 Hari Bertugas, Kapoldasu akan Buat Sumut Aman dan Tertib
Kamis, 11 Oktober 2018 | 09:51:57
SIB/Ist/Wilfrid
FOTO BERSAMA: Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto didampingi Wakapoldasu Brigjen Pol Drs H Mardiaz Kusin SIK foto bersama dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Meutya Hafid, Ketua PWI Sumut H Hermansyah, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Wilfrid Baldwin Sinaga SH, Sekjen Edward Thahir, Bendahara Zul Anwar Marbun saat audiensi Rabu (10/10) di Mapoldasu.
Medan (SIB) -Korupsi paling besar di Sumut dilakukan preman dengan melakukan pembekingan proyek-proyek, penempatan pejabat dimulai dari setingkat kadis hingga pejabat di bawahnya, kutipan liar di pasar-pasar, membekingi pendirian papan reklame tak berizin. Hal itu disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto saat menerima audiensi Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Meutya Hafid dan Pengurus Persatuan Wartawan (PWI) Sumut, Rabu (10/10) di Mapoldasu.

Kondisi itu membuat Sumatera Utara seolah-olah tidak memiliki pemimpin dan pemandangan yang ada adalah kondisi kemacetan arus lalu lintas yang semakin menjadi-jadi dan data yang diperoleh ratusan miliar Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor tidak masuk ke kas daerah.

Kapolda dalam audiensi itu menegaskan bahwa dalam 100 hari bertugas akan membuat kondisi aman dan tertib di Sumut. Sehingga imej Sumut yang negatif selama ini dapat berubah menjadi lebih baik. "Kesan Sumut yang gudangnya preman dan kasar selama ini perlu kita ubah termasuk di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Dalam 100 hari bertugas sejak dilantik menjadi Kapoldasu, penertiban premanisme yang meresahkan masyarakat menjadi prioritas dan target jajarannya. "Tidak hanya yang 'bermain' di proyek-proyek instansi pemerintah, tapi juga yang bermain di pasar-pasar dan di jalan raya akan terus kita tertibkan," tegasnya.

Untuk memberantas habis premanisme, pihaknya membutuhkan dukungan segenap komponen masyarakat termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut. "Jika segenap komponen masyarakat bersinergi, apapun yang kita upayakan akan berbuah baik," katanya.

Kapolda yang didampingi Wakapoldasu Brigjen Pol Drs H Mardiaz Kusin SIK, Kabidkum Kombes Pol Roni Santana, Wadir Krimsus Robert Dacosta, Kabid Humas Kombes Pol Tatan Dirsan, Dir Intel Kombes Dedi Kusuma Bakti SIK, Kabid Propam Kombes Pol Syamsudin Lubis, Wadir Krimum AKBP Andry Setiawan juga mengatakan bahwa Kota Medan mempunyai banyak heritage yang perlu diperbaiki sehingga bisa menjadi tempat wisata. Seperti bangunan-bangunan bersejarah, alat transportasi tradisional seperti becak perlu ditata dengan baik.

Untuk melakukan penataan itu, maka diperlukan perbaikan kinerja dan memberi rasa aman kepada aparat pemerintahan sehingga bisa bekerja dengan baik. "Kelemahan aparatur pemerintah kita minta diperbaiki dan kita buat bebas dari rasa takut," tambahnya.

Program utama yang dilakukan adalah perbaikan kinerja, perubahan perilaku aparat dan membangun manajemen kerjasama dengan media. Untuk itulah saat ini terus dibangun komunikasi dengan media, sehingga media bisa memberikan informasi positif kepada publik.

Program yang dilakukan itu muaranya adalah semua pihak akan berbenah dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. "Kalau itu yang terjadi, maka untuk mendapatkan PAD dari papan reklame sebanyak Rp100 miliar sangat mudah, dan trotoar akan bisa dirasakan masyakarakat manfaatnya," tegasnya dengan optimis.

Kapoldasu saat menerima Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Meutya Hafid dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut di antaranya Ketua PWI Sumut H Hermansyah, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Wilfrid Baldwin Sinaga SH, Sekjen Edward Thahir, Bendahara Zul Anwar Marbun mengharapkan agar PWI memberikan dukungan kepada Poldasu dalam menjalankan program kerja.

Pertemuan itu penuh keakraban dan Kapoldasu juga menyambut antusias ajakan PWI Sumut untuk melaksanakan sosialisasi Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dikaitkan dengan MoU antara Kapolri dan Dewan Pers di jajaran Polda Sumut dan khusus pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di kalangan jurnalis unit Polda Sumut.

Pada kesempatan itu, Ketua PWI Sumut Hermansyah menyerahkan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara RI No 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 tentang Kordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Kapolri Jenderal Polisi Drs M Tito Karnavian MA PhD pada peringatan Hari Pers tahun 2017 lalu di Ambon. (A07/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Babinsa Agara Bantu Petani Panen Padi
Tambal Sulam Hotmix Dinas Bina Marga Sumut Resahkan Pengendara di Jalinsum Langkat
Kapolda Sumut Silaturahmi dengan Tuan Guru Babussalam
KPAI Minta Pelaku Kekerasan Seksual 4 Siswi SD di Langkat Ditangkap
Jalan Antar Kecamatan di Karo Rusak Berat dan Butuh Perbaikan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU